Baca tanpa iklan
Dia mencontohkan kalau jabatan jaksa agung ada di bawah kabinet maka putusannya bisa mendadak batal jika ada menteri lainnya yang keberatan.
"Sistem pengangkatan jaksa agung oleh presiden sebagai kepala negara. Kalau jabatannya di bawah kepala pemerintahan maka jika presiden diganti otomatis penegakan hukum bisa stagnan. Sebab jabatannya tergantung kemauan presiden," ujar Chairul.
"Jaman Presiden Gus Dur jaksa agung dilantik sendiri tidak bersama menteri yang lain,' ujar Chairul.