Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita.
Mendag Enggartiasto bakal diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Golkar Bowo Sidik Pangarso.
Pemeriksaan Mendag Enggartiasto dilakukan tim penyidik KPK untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Indung, pegawai PT Inersia yang juga orang kepercayaan Bowo Sidik Pangarso.
"Yang bersangkutan akan diperiksa untuk tersangka IND (Indung)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada pewarta, Selasa (2/7/2019).
Selain Mendag Enggartiasto, penyidik KPK turut memanggil empat orang unsur swasta, yakni Andriyan Fauzi Nasution, Harisman, Zulkarnaen Nasution, dan Jimmy Samudera.
Baca: Harga Emas Antam Turun Lagi Jadi Rp. 694.000 per Gram
Baca: Viral Seorang Wanita Usulkan Tak Pajang Foto Presiden di Sekolah, Disdik DKI Jakarta Turun Tangan
Baca: Rangkap Jabatan, Tiga Petinggi Garuda Indonesia Terancam Didenda Rp 25 Miliar
Kemudian ada seorang notaris bernama Dyna Mardiana. Kesemuanya bakal menjadi saksi untuk tersangka Indung.
Diberitakan, KPK menetapkan anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Golkar Bowo Sidik Pangarso dan anak buahnya, staf PT Inersia bernama Indung serta Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia Asty Winasti sebagai tersangka.
Para pihak tersebut ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa intensif usai ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (27/3) hingga Kamis (28/3) dini hari.
Bowo melalui Indung diduga menerima suap dari Asty dan petinggi PT Humpuss Transportasi Kimia lainnya terkait kerja sama pengangkutan menggunakan kapal PT Humpuss Transportasi Kimia.
Tak hanya suap dari PT Humpuss Transportasi Kimia, Bowo juga diduga menerima gratifikasi dari pihak lain.
Secara total, suap dan gratifikasi yang diterima Bowo mencapai sekitar Rp8 miliar. Uang tersebut dikumpulkan Bowo untuk melakukan serangan fajar pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.