Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menanggapi soal wacana wajib militer di Indonesia.
Menurut Agus, wajib militer belum ada urgensinya. Sebab, ada sejumlah komponen yang harus dipenuhi sebelum memberlakukan wajib militer.
"Belum (ada urgensi) sampai pada pelaksanaan (Wajib Militer)," kata Agus Widjojo saat ditemui di kantor Lemhanas, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2019).
"Karena tadi nilai-nilai dasar itu, bahwa pembentukan komponen cadangan itu didasarkan pada kesukarelaan," tambahnya.
Sebelum mewacanakan wajib militer, kata Agus, pemerintah harus mengetahui lebih dulu tujuan hal itu di Indonesia.
Ia mengatakan wajib militer adalah pembentukan komponen cadangan dari TNI.
Baca: Catat, 10 Janji yang Pernah Diucapkan Jokowi-Maruf Jika Terpilih Pimpin Indonesia 2019-2024
Sebagai cadangan, lanjut Agus, ada nilai universal yaitu wajib militer dibentuk saat negara menganggap ada ancaman atau dalam kondisi berperang.
Selain itu, wajib militer lebih bersifat sukarela dan tidak bisa dipaksakan kepada masyarakat.
Baca: Bebas dari Penjara, Vanessa Angel Langsung Dapat Hadiah iPhone dan Kontrak Kerja
"Jadi didasarkan kesukarelaan seperti komponen utama militer (red-TNI) yang sukarela," jelas Agus.
Sebagaimana diketahui, wacana wajib militer dikeluarkan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 1, Agung Firman Sampurna saat memberikan hasil audit atas pengelolaan keuangan di Kementerian Pertahanan.
Baca: Penjelasan Polisi Tentang Video Viral Wanita Depresi Bawa Anjing Masuk Sebuah Masjid di Bogor
Agung menilai sudah saatnya Indonesia memiliki program wajib militer seperti negara-negara maju.
Wajib militer menurut Agung dapat memberikan kebaikan seperti kesiapan negara bila terjadi serangan perang terbuka dari negara luar.
"Kami memandang sudah waktunya Republik Indonesia untuk masuk kepada apa yang diterapkan, yang dilaksanakan oleh negara-negara maju yang lain. Yaitu sudah waktunya bagi kita meningkatkan program pendidikan bela negara kita menjadi lebih terstruktur yang lebih sistematis dan lebih masif yaitu dengan wajib militer," ujar Agung.