Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai suatu koalisi pemeritnahan itu gemuk atau tidak sangat tergantung perspektif.
Menurut Ketua DPP PKB, Abdul Kadir Karding, saat ini jumlah partai politik dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) sudh cukup untuk menopang pemerintahan Jokowi-Maruf Amin pada periode 2019-2024.
"Sebenarnya dari yang ada koalisi ini sudah cukup untuk menopang pemerintahan Pak Jokowi-Maruf Amin. Sehingga bisa bekerja lebih produktif, efektif dan efisien," ujar Wakil Ketua TKN Jokowi-Maruf Amin ini kepada Tribunnews.com, Senin (8/7/2019).
Baca: Kritisi Impor Migas Tinggi, Jokowi Tegur Rini dan Jonan
Baca: 10 Fakta Jelang Persija vs Persib Liga 1 2019, Bobotoh Dilarang Hadir hingga Debut Esteban Vizcarra
Baca: KPU: Sampai Saat Ini Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Disepakati 23 September 2020
Namun tegas anggota DPR RI ini, ada kebutuhan lain, yakni rekonsiliasi.
"Pascapemilu Presiden, ada kebutuhan rekonsiliasi, butuh persatuan yang lebih solid dan kokoh lagi. Terutama beberapa komponen partai," jelas Karding.
Karena itu akan menjadi satu bagian dari dinamika politik apakah akan masuk atau tidak PAN dan Demokrat.
"Tetapi kalau soal efektivitas Koalisi gemuk atau tidak itu, itu tergantung dari cara mengelola manajemennya bagaimana kedepan. Khususnya majamen koalisi di Parlemen," ucapnya.
"Tapi semua tergantung bagaiaman keputusan politik dari Pak Jokowi, apa menambah atau tidak," ucapnya.
Kabinet ramping
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera menyarankan agar Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) merampingkan kabinet untuk periode kedua pemerintahannya.
“Indonesia harus menuju negara Good Governance. Saya berharap periode ke-2 Bapak Jokowi melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh dengan merampingkan kabinet baru berjumlah maksimal tidak lebih daripada 20 menteri/lembaga setingkat menteri,” ujar Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini kepada Tribunnews.com, Kamis (4/7/2019).
Wakil Ketua BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 lalu itu beralasan dengan rampingnya kabinet akan memperkuat koordinasi dan sinergi satu dengan lainnya.
Baca: Alexander Marwata Daftar Calon Pimpinan KPK Padahal Sebelumnya Pernah Bilang Sudah Capek
Baca: Bos AirAsia Tony Fernandes Sarankan Pemerintah Tak Perlu Terlalu Mengatur Industri Penerbangan RI
Baca: Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai Ikut Mendaftar Calon Pimpinan KPK
Baca: Menteri Bidang Ekonomi, Menkumham, dan Jaksa Agung Sebaiknya Tidak Diisi Orang Partai Politik
“Masalah sinergitas antar lembaga sering kali dikeluhkan Presiden. Akan lebih baik beberapa kementerian/lembaga disatukan agar efektif dan efisien kinerjanya,” jelas Mardani Ali Sera.
Dia pun mencontohkan Kabinet di negara lain seperti Kementerian Luar Negeri banyak disatukan dengan Kementerian Perdagangan (Internasional).
“Fungsinya memudahkan penetrasi produk dalam negeri ke pasar global, contohnya negara Jepang dan Selandia Baru,” ucap Mardani Ali Sera.
Dia pun mencatat jumlah kementerian di negara-negara di dunia, seperti Amerika Serikat (AS), Jerman, Jepang, China.
“Kabinet Obama (AS) 15 Menteri, 6 pejabat setingkat menteri. Kabinet Angel Markel (Jerman) itu 15 Menteri. Kabinet Jinping (RRT), 21 Menteri, 3 Komite. Sementara Kabinet Abe (Jepang) itu 16 menteri, 4 setingkat menteri,” kata Mardani Ali Sera.
Menurut Mardani Ali Sera, tidak elok juga struktur kabinet sebagai hasil bagi-bagi "kue kekuasaan".
“Kementerian bukan tempat untuk bagi-bagi jatah kursi atau "kue". Tapi untuk memperkuat pemerintah dalam rangka melayani rakyat dan menjalankan fungsi negara. Pemerintah yang kuat ditopang oleh kementrian yang kuat, struktur ramping, simpel, namun kaya fungsi dan manfaat. Bukan jumlah kementerian yang banyak namun boros, miskin fungsi, dan miskin manfaat untuk rakyat,” jelasnya.
Di bagian akhir Mardani Ali Sera juga mengapresiasi Presiden Jokowi yang ingin pemerintahannya efektif, efisien dan tidak bertele-tele.
"Dan Rumusnya, ya ciutkan jumlah kementerian,” tegasnya.