Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan mengapresiasi masukan dan saran dari sejumlah pihak agar koalisi Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) 2019-2024 tidak gemuk.
"Kami hormati pandangan sejumlah pihak agar koalisi Indonesia Kerja tidak terlalu gemuk di masa pemerintahan kedua Jokowi," ujar politikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan kepada Tribunnews.com, Senin (8/7/2019).
Termasuk ketika banyak pihak berpandangan agar Partai politik (parpol) yang tidak mendukung pasangan Jokowi-Maruf Amin saat Pilpres 2019 diminta tetap menjadi oposisi atau berada di luar barisan koalisi pemerintahan.
Baca: Penyidik KPK Telisik Aliran Dana dalam Kasus TPPU Bupati Nonaktif Hulu Sungai Tengah
Baca: Kisah Cinta Pemuda Makassar dengan Gadis Jerman, Si Cantik Itu Pun Ganti Nama Menjadi NaIsya Hartz
Baca: Persija Jakarta vs Persib Bandung: Bakal Dikawal 12 Ribu Personil
Tentunya hal ini dia menyakini, menjadi bagian dari pencermatan dan pertimbangan Jokowi.
Goyang Istana Merdeka, Putri Ariani Nyanyikan Rungkad hingga Farel Prayoga Lantunkan Ojo Dibandingke
Daftar Artis Pengisi Acara HUT ke-78 RI di Istana: Dulu Viral Farel Prayoga Bikin Jokowi Ikut Goyang
"Itu sebabnya beliau ingin mendengar masukan dan pendapat banyak pihak, utamanya dari mitra koalisi," jelas anggota Komisi III DPR RI ini.
Menurut dia, prinsipnya sudah sangat jelas, aparatur pemerintahan harus mampu membumikan janji-janji, tidak hanya fokus di pembangunan infrastruktur tapi fokus juga untuk pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.
Karena setelah infrastruktur terbangun, kesemuanya harus dapat dipergunakan, dimanfaatkan, dan dirasakan hasil dan keberadaannya oleh masyarakat.
"Jadi titik tekannya pada postur dan personil pemerintahan yang mampu menghasilkan kerja2 yang efektif," tegasnya.
Terkait persepsi ada tidaknya koalisi yang gemuk di pemerintahan Jokowi-Maruf, kata dia, itu urusan lain dan tidak substantif.
Apakah memang masih diperlukan masuknya atau bertambahnya partai politik di koalisi pemerintahan Jokowi-Maruf?
Secara teknis, dia menjelaskan, dalam pengertian adanya kebutuhan yang tidak tergantikan, tentunya tidak.
Koalisi Jokowi beranggotakan 10 partai paolitik. Itu artinya, kata dia, sudah melimpah sumber daya manusianya.
Baca: Kejar Pertumbuhan Ekonomi 5,4 Persen, Jokowi Minta Menterinya Hapus Regulasi Penghambat Perdagangan
Baca: KRL Tujuan Bogor Alami Gangguan Akibat Listrik Aliran Atas Mati
Bahkan masing-masing parpol sudah sudah mempunyai kader yang hendak ditawarkan untuk membantu Jokowi di Kabinet Kerja II.