Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menilai kursi kepemimpinan komisi anti-rasuah seharusnya diisi oleh staf internal KPK yang sudah lama bekerja.
“Saya lebih mendorong staf-staf internal KPK yang sudah lama mengabdi dan berjuang di KPK untuk jadi pimpinan KPK,” ujar Abraham Samad kepada pewarta, Senin (8/7/2019).
Abraham Samad juga menanggapi soal Laode M Syarif, Basaria Panjaitan, dan Alexander Marwata, yang mendaftar lagi dalam proses seleksi calon pimpinan KPK jilid V (2019-2023).
Saat ditanya soal kualitas ketiga pimpinan KPK itu, menurut Abraham Samad mereka biasa saja.
“Kualitasnya biasa-biasa saja,” katanya.
Baca: Istri Suruh Selingkuhan Bunuh Suaminya yang Mengaku Telah Menghamili Wanita Lain
Menurutnya, ketiga orang itu sebaiknya memberikan kesempatan kepada para staf internal dan anak muda, untuk mengisi kursi pimpinan yang akan mereka tinggalkan kurang dari enam bulan lagi.
“Sebaiknya kita sebagai pimpinan dan mantan pimpinan KPK, memberikan kesempatan ke anak-anak muda staf internal KPK yang sudah lama mengabdi di KPK."
"Diberikan ruang bagi mereka untuk mendaftar dan jadi pimpinan KPK,” tutur Abraham Samad.
KPK, lanjutnya, membutuhkan pimpinan yang berintegritas sempurna.
Saat ditanya apakah Basaria Panjaitan, Alex Marwata, dan Laode M Syarif sudah memenuhi kriteria tersebut, Abraham Samad enggan menjawabnya.
“Pimpinan yang berintegritas paripurna yaitu orang yang jujur dan berani,” ucapnya.
Sebelumnya, tiga komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jilid IV kembali mendaftar sebagai calon pimpinan lembaga anti-rasuah periode 2019-2023.
Mereka adalah Alexander Marwata, Laode M Syarif, dan Basaria Panjaitan. Ketiganya mendaftar tepat di hari terakhir masa pendaftaran, Kamis (4/7/2019) kemarin.
Berikut ini profil tiga komisioner KPK tersebut, dikutip Wartakotalive dari laman kpk.go.id:
Alexander Marwata
Pria kelahiran Klaten, Jawa Tengah, 26 Februari 1967 ini adalah hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.
Ia bersekolah di SD Plawikan I Klaten (1974-1980), SMP Pangudi Luhur Klaten (1980-1983), dan SMAN 1 Yogyakarta (1983-1986).
Ia lalu melanjutkan pendidikan tingginya, di D IV di Jurusan Akuntansi STAN Jakarta.
Tahun 1995, ia melanjutkan sekolahnya lagi S1 Ilmu Hukum di Universitas Indonesia.
Sejak tahun 1987-2011, Alexander Marwata berkarier di Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP).
Pada tahun 2012, ia kemudian menjadi hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Laode M Syarif
Lahir di Lemoambo, Pulau Muna, Sulawesi Tenggara, 16 Juni 1965, Laode M Syarif mengawali karier di Makassar sebagai dosen pada Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, sejak tahun 1992.
Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan pada program Master of Laws (LLM) di Faculty of Law, Queensland University of Technology (QUT) Brisbane.
Lalu, melanjutkan PhD program di Sydney University, School of Law, dengan program kekhususan Hukum Lingkungan Internasional.
Selain menjadi dosen pada Fakultas Hukum UNHAS, dia juga aktif sebagai pembicara/dosen tamu di Sydney University Law School, dan National University of Singapore Law School.
Juga, di Cebu University Law School, dan University of South Pacific, Vanuatu.
Di samping itu, dia juga aktif di berbagai organisasi nasional dan internasional.
Di antaranya, Partnership for Governance Reform in Indonesia, IUCN Academy of Environmental Law, dan UNODC-Anti-Corruption Academic Initiative (ACAD).
Dia banyak mengembangkan sejumlah program capacity building untuk bidang anti korupsi, good governance, reformasi peradilan, dan penegakan hukum.
Baik di lingkungan di Kepolisian, Kejaksaan, Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta aktif mengajar kode etik dan hukum lingkungan di Mahkamah Agung.
Basaria Panjaitan
Wanita pertama yang menjadi komisioner KPK ini lahir di di Pematangsiantar, Sumatera Utara, 20 Desember 1957.
Basaria adalah Sarjana Hukum lulusan Sepamilsukwan Polri I Tahun Angkatan 1983-1984.
Ia juga pernah mengenyam pendidikan di Jurusan Akuntansi Universitas Jayabaya, Jakarta.
Tahun 2003, Basaria masuk Sekolah Calon Perwira (Sepa) Polri di Sukabumi dan lulus sebagai polwan berpangkat Ipda.
Setelah lulus, ia langsung ditugaskan di Reserse Narkoba Polda Bali.
Kemudian, ia diangkat menjadi Kabag Serse Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 1997-2000, lalu Kabag Narkoba Polda Jabar (2000-2004).
Lantas, ia bertugas sebagai Dirserse Kriminal Polda Kepulauan Riau tahun 2006-2008. Selama bertugas, Basaria mengambil S2 di Magister Hukum Ekonomi Universitas Indonesia.
Jenderal bintang dua ini juga pernah menjabat sebagai Kapusprovos Divpropam Polri pada 2009, Karo Bekum SDelog Polri pada 2010, dan menjadi Widyaiswara Madya Sespim Polri Lemdikpol.
Basaria sempat menyambi sebagai pengajar di Sekolah Staf dan Pimpinan Polri di Lembang.
Setelah bertugas di Batam, Basaria ditarik ke Mabes Polri, menjadi penyidik utama Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim. (Ilham Rian Pratama)