Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lima partai politik dalam koalisi Jokowi-Maruf Amin sudah jauh dari cukup untuk mengamankan agenda dan program pemerintahan di Parlemen periode 2019-2024.
Hal itu disampaikan pengamat politik, Arlan Siddha kepada Tribunnews.com, Selasa (9/7/2019).
"Jokowi sudah didukung oleh banyak partai koalisi. Ini artinya sudah lebih dari cukup membangun pemerintahan yang kuat dan efektif," ujar Arlan Siddha.
Jika kemudian ditambah lagi dari kubu oposisi masuk ke dalam lingkar pemerintahan Jokowi, imbuh dia, justru ini akan tidak efektif.
Baca: Nama Calon Menteri dari PDIP untuk Mengisi Kabinet Jokowi-Maruf Amin Sudah di Tangan Megawati
Baca: Wakil Ketua KPK Sebut Putusan MA Atas Kasasi Syafruddin Arsyad Tumenggung Aneh Bin Ajaib
Baca: Ada 6 Napi Pria Berprilaku Seperti Wanita di Lapas di Bandung, Ini Yang Dilakukan Petugas
"Pasalnya gemuknya roda pemerintahan hanya akan menciptakan tarik ulur kepentingan ini jelas tidak sehat dalam sebuah pemerintahan dan cenderung sulit untuk dikontrol," jelas Arlan Siddha.
Karena itu pula ia menilai sebaiknya partai politik pendukung Prabowo-Sandiaga kala di pilpres 2019 lalu, tetap ada di jalur oposisi.
"Ini justru akan lebih bisa menghasilkan pemerintahan yang efektif. Karena akan ada kontrol terutama di legislatif atau di parlemen," ucapnya.
Jadi menurt dia, rekonsoliasi bukan memaksakan partai politik oposisi untuk masuk dalam pemerintahan.
Tapi menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia dengan cara terus memberi pendidikan politik kepada masyarakat Indonesia dan terus mengawal roda pemerintahan selama 5 tahun kedepan.
Kabinet ramping
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera menyarankan agar Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) merampingkan kabinet untuk periode kedua pemerintahannya.
“Indonesia harus menuju negara Good Governance. Saya berharap periode ke-2 Bapak Jokowi melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh dengan merampingkan kabinet baru berjumlah maksimal tidak lebih daripada 20 menteri/lembaga setingkat menteri,” ujar Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini kepada Tribunnews.com, Kamis (4/7/2019).
Wakil Ketua BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 lalu itu beralasan dengan rampingnya kabinet akan memperkuat koordinasi dan sinergi satu dengan lainnya.
Baca: Alexander Marwata Daftar Calon Pimpinan KPK Padahal Sebelumnya Pernah Bilang Sudah Capek
Baca: Bos AirAsia Tony Fernandes Sarankan Pemerintah Tak Perlu Terlalu Mengatur Industri Penerbangan RI
Baca: Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai Ikut Mendaftar Calon Pimpinan KPK
Baca: Menteri Bidang Ekonomi, Menkumham, dan Jaksa Agung Sebaiknya Tidak Diisi Orang Partai Politik