Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Gerindra disarankan bergabung dengan koalisi partai pendukung Pemerintahan Joko Widodo - Maruf Amin
"Kenapa? Pertama, sepanjang partai ini berdiri, belum pernah masuk ke pemerintahan dan satu-satunya partai yang belum menikmati kursi pemerintahan, ya Gerindra," kata Pengamat Politik Ray Rangkuti di Kantor Formappi, Jakarta, Kamis (11/7/2019).
Baca: PDI-P: Jokowi Lebih Berani Susun Kabinet 2019-2024
Apabila Gerindra bergabung ke koalisi parpol pendukung pemerintah, tidak hanya pemerintah yang mendapatkan keuntungan politik, namun juga bagi partai besutan Prabowo Subianto itu sendiri.
Ray Rangkuti mengatakan, setidaknya Gerindra dapat lebih leluasa dalam mempersiapkan generasi selanjutnya dalam kontestasi Pemilu 2024.
"Tawaran itu bagi Gerindra sebenarnya menguntungkan. Regenerasi di lingkungan mereka tidak mandek, ini udah mulai generasi kedua gitu," ujar Ray Rangkuti.
Berdasarkan pemetaan, lanjut Ray Rangkuti, tokoh-tokoh yang diprediksi berlaga dalam Pemilu 2024 merupakan tokoh-tokoh generasi kedua dari tokoh senior.
Gerindra semestinya juga melakukan manuver yang sama.
"Sudah turun ke generasi kedua. Soekarno sudah ke Puan, SBY ke AHY lalu Amien Rais juga sudah turun ke anak-anaknya. Soeharto itu juga sudah Titiek lah sekarang yang agak baik. Kalau sampai mereka (Gerindra) tidak melakukan proses ini, 2024 mereka akan ketinggalan" ujar Ray Rangkuti.
Diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka pintu selebar-lebarnya bagi partai politik oposisi untuk bergabung bersama partai politik pendukung pemerintah periode 2019-2024.
Terutama bagi Partai Gerindra yang dipimpin rival Jokowi dalam Pilpres 2019, Prabowo Subianto.
Sebagaimana dikutip dari wawancara khusus dengan Jakarta Post, Rabu (11/6/2019) kemarin, Jokowi mengaku, membuka diri bagi siapa saja yang ingin bekerja sama membangun negara.
Baca: Akun Instagramnya Diduga Diretas, Politikus Gerindra Lapor ke Polda Metro Jaya
“Saya terbuka kepada siapa saja yang ingin bekerja sama untuk mengembangkan dan membangun negara bersama,” ujar Jokowi saat ditanya spesifik mengenai kemungkinan masuknya Gerindra ke koalisi pendukung pemerintah.
“Sangat tidak mungkin bagi kami untuk membangun negara sebesar Indonesia sendirian. Kami membutuhkan kerja bersama,” lanjut dia.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul : Demi Pilpres 2024, Gerindra Dinilai Lebih Baik Gabung ke Jokowi-Maruf
Prabowo Berpeluang Maju Lagi 2024
Wakil Sekjen Partai Gerindra Andre Rosiade menuturkan bahwa tak menutup kemungkinan partainya akan kembali mendorong Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang.
Hal itu diungkapkan Andre dalam menanggapi hasil survei LSI Denny JA yang menyebut Prabowo masuk dalam daftar tokoh yang berpotensi maju sebagai calon presiden.
"Kalau memang Pak Prabowo dibutuhkan rakyat, diinginkan rakyat, tentu Gerindra siap mendukung Pak Prabowo lagi di 2024, kenapa tidak," ujar Andre saat dihubungi Kompas.com, Jumat (5/7/2019).
Baca: Daftar Nama-nama Anggota KPK, TNI, Polri, Jaksa, dan Hakim yang Mendaftar Calon Pimpinan KPK
Baca: Fakta-fakta tentang KTP Prabowo-Sandi yang Bikin Elite Gerindra Mengancam Ambil Langkah Hukum
Sebab, dalam lima tahun ke depan akan banyak perkembangan dinamika politik yang terjadi.
Tak menutup kemungkinan pula ada tokoh baru yang maju atau dicalonkan oleh Partai Gerindra.
"2024 itu masih jauh kita lihat lah perkembangan dinamika. Politik dinamis sekali. Kita enggak tahu minggu depan apa yang terjadi, bulan depan apa yang terjadi," kata Andre.
"Sudahlah, sekarang kita bekerja, yang penting Gerindra akan bekerja keras membuktikan sama rakyat bahwa anda tidak akan salah memilih Partai Gerindra selama 5 tahun," ucapnya.
Bagaimana Peluangnya?
Nama Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto muncul dalam daftar tokoh yang dianggap berpotensi maju sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.
Nama Prabowo masuk dalam daftar yang disusun lembaga survei Lingkaran Survei Indonesia Denny JA itu karena memenuhi sejumlah kriteria, yakni angka popularitas di atas 25 persen dan berstatus sebagai ketua umum partai politik.
"Kalau dari nama-nama ini bukan soal mereka pernah kalah atau segala macam tapi nama itu memang punya potensi," kata peneliti LSI Denny JA, Rully Akbar, dalam konferensi pers di Kantor LSI Denny JA, Selasa (2/7/2019).
Dalam tiga pilpres terakhir, nama Prabowo selalu muncul dalam surat suara.
Baca: Mahfud MD Akui Tak Pernah Bisa Tolak Perintah Sudjiwo Tedjo, Begini Cerita yang Ia Bagikan
Pada 2009, Prabowo maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Megawati Soekarnoputri.
Lima tahun setelahnya, ia mencalonkan diri menjadi calon presiden berduet dengan Hatta Rajasa.
Pada Pilpres 2019, ia kembali maju sebagai calon presiden berpasangan dengan Sandiaga Uno.
Namun, pencalonan Prabowo selalu berujung pada kekalahan.
Menurut Rully, pengalaman Prabowo berkontestasi selama tiga pilpres terakhir tidak membuat eks Danjen Kopassus itu dapat menang mudah pada Pilpres 2024.
"Belum tentu juga, memang punya rekam jejak 40 persen (suara) tapi belum tentu juga, 2024 terulang lagi gak angka itu? Karena kita belum tahu kontestasinya seperti apa, karena kan tak ada petahana," kata Rully.
Bila ditilik, persentase perolehan suara Prabowo sebagai capres pun menurun.
Pada 2014, ia memperoleh 46,85 persen suara sedangkan pada 2019 ia meraup 44,5 persen.
Oleh karena itu, Rully berpendapat, Prabowo sebaiknya tak kembali maju dalam pilpres 2024 mendatang demi regenerasi politik.
"Bisa jadi Pak Anies Baswedan atau Pak Sandiaga Uno, nama-nama yang dekat dengan Pak Prabowo ini yang seharusnya disiapkan untuk kompetisi dan memenangkan laga di 2024," ujar Rully.
Nama Anies dan Sandiaga memang masuk dalam daftar yang dirilis LSI Denny JA bersanding dengan tokoh-tokoh lainnya, yaitu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Komandan Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua DPP (nonaktif) PDI-P Puan Maharani, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.
Kemudian, ada juga nama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kepala BIN Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, dan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo.
Bisa kalah lagi?
Kekuatan Prabowo Subianto dinilai bakal semakin melemah, setelah putusan sengketa hasil Pilpres 2019 oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mengatakan, selain faktor usia, kemampuan Prabowo Subianto dalam mengelola politik juga diprediksi akan semakin berkurang.
“Kekuatan Prabowo setelah putusan MK akan makin berkurang dengan sendirinya," ujarnya dalam diskusi bertajuk 'Sesudah MK, Silaturahmi Atau Negosiasi', di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Jumat (28/6/2019) lalu.
"Secara faktor alam makin menua, kemampuan kelola politik kurang, dan figurnya tidak akan terlalu laku di 2024,” sambungnya.
Ray Rangkuti melanjutkan, Gerindra sebagai partai yang dipimpin Prabowo Subianto, membutuhkan regenerasi sosok baru untuk menggantikan mantan Danjen Kopassus itu.
Jika tidak, dikhawatirkan partai berlambang burung garuda itu bakal mengalami gejolak internal seperti Partai Demokrat.