Baca tanpa iklan
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pertemuan Prabowo Subianto bersama Joko Widodo di Stasiun MRT Lebakbulus, dilanjutkan dengan perjalanan naik MRT dan akhirnya makan bersama di FX Sudirman, Sabtu (13/7), dinilai sebagai langkah untuk mencairkan dan mendamaikan suasana setelah Pilpres 2019, dalam situasi yang berbaur bersama masyarakat.
Pakar politik dari Universitas Padjadjaran Firman Manan mengatakan pemilihan tempat pertemuan di stasiun MRT, kemudian naik MRT bersama, dan makan bersama di FX Sudirman, memang adalah khas Jokowi yang tidak begitu menyukai hal-hal formal.
Di sisi lain, penggunaan sarana publik sebagai pertemuan ini menyiratkan pesan bahwa keduanya adalah warga negara yang bisa berbaur tanpa protokoler, secara santai, berbaur dengan masyarakat, tanpa sekat, dan dapat disaksikan langsung kedekatan keduanya secara transparan oleh masyarakat.
Akan berbeda kesannya, kata Firman, jika pertemuan pertama setelah Pilpres 2019 tersebut dilaksanakan di istana negara atau gedung formal lainnya.
Di lain sisi, pertemuan layaknya pertemuan warga biasa ini menyiratkan pesan bagi kedua kubu pendukung mereka untuk bersatu dan move on menjalani hidup dalam persatuan lagi membangun Indonesia.
"Pertemuan bagi keduanya di tempat seperti itu membawa suasana jadi cair. Di ruang publik yang banyak masyarakat hadir di sana dan ini jadi seperti aktivitas sehari-hari. Mereka mencairkan ketegangan kedua kubu, menyatakan ini semua sudah selesai, istilahnya mengajak untuk move on lah," kata Firman di Bandung, Sabtu (13/7).
Firman mengatakan keduanya terlihat sangat akrab dari mulai pertemuan di stasiun, terutama saat duduk bersama di kursi penumpang di MRT.
Pertemuan semacam ini memberikan kesan yang menyejukkan suasana setelah Pilpres 2019.
"Itu memberikan pesan kepada publik, kepada para simpatisan, yang selama ini ada semacam pembelahan yang jelas antara dua kubu, sehingga pendukung di akar rumput bisa kembali tenang dan bersatu," katanya.
Firman mengatakan selama ini ada jarak yang jelas antara dua pendukung, terutama pendukung garis keras, yang tetap bertentangan walaupun sudah ada putusan MK dan dinyatakan selesai.