Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) akan mampertimbangkan masukan dari Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais yang meminta partainya tidak bergabung ke koalisi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
"Jadi tentu saja saran dari pihak mananpun apakah dari ketua dewan kehormatan juga ketua mejelis pertimbangan partai Sofyan Basir tentu kami pertimbangkan," kata Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan saat dihubungi, Selasa (16/7/2019).
Meski begitu, Bara menyebut dalam diskusi dengan jajaran pengurus provinisi, sebagian besar menginginkan PAN bergabung dengan koalisi Jokowi.
Namun, ia menegaskan jika seluruh keputusan partai berlambang matahari itu akan ditentukan melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) bersama dengan jajaran pengurus provinisi.
Baca: Amien Rais: PAN Jangan Sampai Bergabung ke Koalisi Jokowi
Nantinya, kata Bara, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan akan memutuskan arah partai kedepan.
"Tentu kan pemimpin utama ini adalah ketua umum yang punya tanggungjawab untuk menset derection sebagai pemimpin utama partai nah ketum, juga yang punya otoritas yang paling tinggi untuk menetukan derection dari partai," jelasnya.
Permintaan Amien
Amien Rais yakin Presiden Joko Widodo sangat paham bahwa pemerintahan yang baik memerlukan kontrol yang kuat di DPR.
"Pak Jokowi itu 'mudeng' demokrasi," ujar Amien ketika ditemui di Kantor DPP PAN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019).
Artinya, Presiden Jokowi diyakini menghendaki adanya oposisi sebagai kekuatan penyeimbang pemerintahan.
Amien pun mendorong PAN untuk tetap konsisten berada di luar pemerintahan serta tidak balik badan bergabung ke partai politik koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
"Sama, (PAN) jangan sampai bergabung (ke koalisi pendukung pemerintah)," ujar Amien.
Akan aneh apabila partai-partai politik yang selama tahapan Pemilu 2019 mengkritik petahana, namun tiba-tiba mendukung pemerintah.
Ia menekankan, berada di oposisi bukanlah hal yang negatif bagi perkembangan demokrasi di Tanah Air.
"Demokrasi itu ada mekanisme check and balance. Jadi eksekutif melangkah dengan macam-macam langkah eksekutifnya itu, itu lantas yang check and balance namanya parlemen," ujar Amien.
"Nah kalau parlemen sebagian besar sudah jadi tukang cap stampel atau juru bicaranya eksekutif itu artinya lonceng kematian bagi demokrasi," lanjut dia.
Dia juga meminta semua pihak memberikan kesempatan kepada presiden terpilih Joko Widodo dan wakil presiden terpilih Ma'ruf Amin selama lima tahun ke depan.
Namun, ia juga meminta masyarakat mengawasi jalannya pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
Karena itu, ia mengingatkan partai-partai pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tak perlu berebut kursi menteri.
"Soal kekuasaan berikan kepercayaan dan kesempatan yang utuh ke Jokowi dan Ma'ruf Amin dengan menterinya. Nanti lima tahun kita awasi," ujar Amien.
"Dan itulah imbas demokrasi. Kalau itu (pembentukan koalisi pemerintahan) terjadi, kita enggak usah ada seperti gempa bumi," kata Amien.
Karena itu, Amien mengatakan, pembentukan koalisi pemerintahan jangan dijadikan dasar untuk rekonsiliasi seusai Pilpres 2019.
Amien menyatakan semestinya rekonsiliasi dilakukan tanpa ada iming-iming jatah kursi menteri.
Sebab, kata Amien, partai oposisi tetap dibutuhkan dalam negara demokrasi. Jika semua partai di parlemen mendukung pemerintah, tak akan ada kritik untuk menjaga kualitas kebijakan.
Ia juga meminta konflik seusai pilpres jangan dijadikan alasan adanya pembagian jatah menteri dalam rekonsiliasi.
"Saya ingin katakan, kita sikapi sesuatu yang amat sangat kecillah. Masalah ini (konflik seusai pilpres) jangan dibesar-besarkan. Kemudian seolah akan pecah, akan ada huru-hara. Itu jauh dari kamus bangsa Indonesia," tutur Amien.
"Kita sudah mengalami berkali-kali lebih dahsyat pun. Ini (konflik usai pilpres) ecek-eceklah. Ada 1948 di Madiun, ada 1965 PKI. Ini (pilpres) cuma enteng saja. Ini enteng saja enggak usah dibesar-besarkan," kata dia.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Amien Rais: Jokowi Itu Mudeng Demokrasi"
Surat dari Prabowo
Pada kesempatan itu. Amien Rais mengatakan bahwa Prabowo Subianto mengirimkan surat kepadanya sehari sebelum bertemu dengan Jokowi, di Stasiun MRT, Lebak Bulus, Jakarta, Sabtu (13/7/2019).
Surat tertanggal 12 Juli 2019 itu baru ia baca Senin (15/7/2019) setibanya di Jakarta.
Alasannya surat tersebut dialamatkan Prabowo ke kediaman Amien Rais di Jalan Gandaria, Jakarta, sementara dalam beberapa hari terkahir, Amin Rais berada di kediamannya di Yogyakarta.
Amien Rais mengatakan bahwa surat tersebut berisi pemberitahuan dari Prabowo mengenai rencana bertemu Jokowi.
Adapun alasanya yakni demi kepentingan bangsa yang lebih besar.
"Isinya Pak Amien kemungkinan 13 Juli, jadi esok harinya akan ada pertemuan dengan pak Jokowi, bagi saya pak Amien kepentingan lebih besar yaitu keutuhan bangsa, NKRI, dan lain lain itu lebih saya pentingkan," katanya.
Dalam surat tersebut Amien Rais mengatakan ada keinginan dari Prabowo untuk menemuinya.
Namun, ia belum tahu kapan pertemuan tersebut digelar.
"Paragraf ke dua katakan setelah ini, setelah pertemuan saya akan ketemu Pak Amien bisa di Jakarta, bisa terbang ke Yogyakarta," katanya.
Amien Rais mengaku tidak tahu kepada siapa saja Prabowo bersurat sebelum bertemu Jokowi.
Hal pasti menurut Amien dalam surat Prabowo tersebut tidak ada sama sekali pembicaraan mengenai bagi-bagi kekuasaan atau power sharing antara kubu Jokowi dengan partai oposisi termasuk PAN.
"Tidak sama sekali. Saya sampai hapal kok. Yang pertama Pak Amien semoga surat ini menjumpai Pak Amien dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian, besok 13 Juli saya akan ketemu dengan Pak Jokowi. Buat saya ada yang lebih besar daripada sekedar hasil Pilpres itu. Nah alinea terakhir tadi, setelah ketemu Pak Jokowi akan ketemu Pak Amien ke Yogyakarta atau Jakarta," pungkas Amien.
Tradisi baik
Wakil Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi memuji sikap Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto.
Dua tokoh ini telah meninggalkan tradisi yang baik bagi generasi bangsa mengenai sikap kestaria dan negarawan dalam mengakhiri suasana yang cenderung panas gara-gara Pilpres 2019 lalu.
"Itu tradisi bagus dan meredakan suasana politik yang cenderung panas gara-gara pilpres," ujar anggota TKN Jokowi-Maruf Amin ini kepada Tribunnews.com, Senin (15/7/2019).
Hal ini juga memberikan pelajaran bahwa perseteruan politik sudah selesai dan sekarang semuanya harus bersatu untuk membangun bangsa sesuai dengan tupoksinya.
"Tak perlu permusuhan yang berkepanjangan hanya gara-gara politik," ucap anggota DPR RI ini.
Apakah ini bisa menjadi sinyal Gerindra akan masuk ke koalisi pemerintahan?
Dia menyerahkan hal itu kepada hak prerogratif Presiden terpilih Jokowi untuk menentukannya.
Baca: Prabowo Kirim Surat ke Amien Rais Sebelum Bertemu Jokowi
"Itu kewenangan ada di Jokowi," jawabnya.
"Tapi, kalau dilihat dari pernyataan Prabowo bahwa sesekali akan krritik, sepertinya perlu waktu. Namun demikian tidak masuk pemerintahan bukan berarti tidak bisa berkontribusi untuk bangsa," tegasnya.
Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir menyambut positif pertemuan antara Joko Widodo (Jokowi) dengan Prabowo Subianto.
Ia menilai pertemuan tersebut memberikan gambaran kedewasaan demokrasi di Indonesia.
"Saya rasa buat generasi muda pertemuan dua pimpinan nasional, presiden terpilih Ir. H. Joko Widodo dan tentu Pak Prabowo adalah hal yang posistif," katanya ditemui dalam acara 'Young Penting Indonesia', di Kemang Village, Jakarta Selatan, Sabtu (13/7/2019).
"Di mana bisa memberikan contoh yang baik tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara lain loh. Di mana demokrasi yang terjadi di Indonesia ini adalah demokrasi yang dewasa," imbuhnya.
Mantan Presiden Inter Milan itu menilai pertemuan Jokowi dan Prabowo sangat istimewa.
Lantaran pertemuan tersebut terjadi di atas Moda Raya Terpadu (MRT).
"Pertemuannya pun sangat spesial kita lihat. Kalau orang-orang di gedung mewah, di tempat sesuatu yang tidak terjangkau, tapi ini ketemunya di MRT. Di mana itu juga merupakan simbol pembangunan Indonesia, walaupun masih Jakarta tapi saya rasa positif," tandasnya.
Jokowi akahirnya bertemu dengan kompetitornya di Pilpres 2019, Prabowo Subianto. Tanpa diduga pertemuan ternyata digelar di stasiun MRT, Lebak Bulus pada Sabtu, (13/7/2019). Pantauan Tribunnews.com, pertemuan ini diawali dari Jokowi yang mengajak Prabowo bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus sekitar pukul 10.00 WIB.
Tampak Prabowo hadir lebih dulu pukul 09.51, selang beberapa menit Jokowi hadir. Sebelum masuk ke rangkaian MRT, ketuanya saling bertegur sapa dan bersalaman.
Suasana akrab terus terlihat hingga mereka duduk santai berdua di gerbong satu. Jokowi dan Prabowo hendak menuju ke Stasiun Istora Mandiri. Dari sana mereka jalan kaki ke FX Sudirman untuk makan siang bersama.
Usai turun dari MRT, tepatnya di Stasiun Istora Mandiri, Jokowi dan Prabowo sempat memberikan keterangan pers terkait pertemuan mereka.
"Seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, pertemuan saya dengan Bapak Prabowo Subianto pada pagi hari ini adalah pertemuan seorang sahabat, pertemuan seorang kawan, pertemuan seorang saudara," ucap Jokowi.
"Yang sebetulnya ini sudah direncanakan lama tetapi Pak Prabowo juga sibuk sering mondar mandir ke luar negeri, saya juga begitu. Perga pergi dari Jakarta ke daerah dan ada juga yang keluar. Sehingga pertemuan yang telah lama kita rencanakan belum bisa terlaksana," papar Jokowi.
"Alhamdulilah pada pagi hari ini, kita bisa bertemu dan mencoba MRT karena saya tahu Pak Prabowo belum pernah coba MRT," ungkap Jokowi lagi.
Kembali ditanya awak media, kenapa memilih bertemu di MRT? Jokowi menjawab pertemuan dimanapun bisa.
"Sebetulnya pertemuan dimanapun bisa. Di MRT bisa, mau di rumah Pak Prabowo bisa, di Istana bisa. Tapi kami sepakat memilih disini," tambahnya.
Untuk diketahui moment ini merupakan moment yang paling ditunggu oleh seluruh rakyat Indonesia.
Pasalnya selama rangkaian Pilpres 2019, situasi sempat memanas bahkan terjadi kerusuhan 21 dan 22 Mei 2019 hingga memakan korban.