Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo sempat disebut Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais 'nyelonong' gara-gara bertemu dengan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) tanpa seizin dirinya, Sabtu (13/7/2019).
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono heran dengan sikap Amien Rais dan mempertanyakan apakah Amien bisa mencegah politisi dari PAN agar tidak bergabung dengan koalisi Jokowi.
Hal tersebut diungkapkan Arief Poyuono dalam wawancara Kompas Pagi unggahan kanal YouTube KOMPASTV, Senin (15/7/2019).
Menurut Arief Poyuono, Prabowo hanya menjalankan amanat dari partainya yang mayoritas ingin berkoalisi dengan Jokowi.
Baca: Sempat Dipertanyakan Bertemu Jokowi, Ini Isi Surat Prabowo Subianto ke Amien Rais
Maka dari itu, Amien Rais disebut tak bisa mencegah tindakan Prabowo untuk bertemu Jokowi, mengingat Koalisi Adil dan Makmur juga sudah bubar.
"Pak Prabowo menjalankan semua amanat partai, ya jadi kalau partainya atau kami-kami menginginkan koalisi."
"Pak Amien Rais tidak bisa mencegah. Kan Koalisi Adil Makmur sudah bubar, iya kan," terang Arief Poyuono .
Arief Poyuono pun mempertanyakan apakah Amien Rais juga bisa bersikap tegas terhadap para kader di partainya yang kini juga sudah tampak ingin bergabung dengan Jokowi.
"Sekarang bisa enggak Pak Amien Rais menggalang PAN untuk tidak berkoalisi dengan Pak Joko Widodo?" tanya Arief Poyuono.
Baca: Amien Rais Sebut Berikan Kesempatan Jokowi-Maruf Selama 5 Tahun, Mahfud MD: Hormat Pak Amien
Arief Poyuono pun mengingatkan bahwa dulunya justru Gerindra yang tetap kompak dan setia menjadi oposisi.
"Dulu saja kecolongan kan, kami yang istikamah tetap beroposisi kan," kata Arief Poyuono.
Arief Poyuono kemudian menegaskan bahwa langkah ke depan Gerindra adalah persoalan internal partai sehingga Amien Rais tak perlu ikut campur.
"Artinya, antara koalisi atau tidak itu urusan Partai Gerindra, artinya itu urusan internal kami, kami mohon Pak Amien Rais... terima kasih atas masukannya, akan juga kami pikirkan di partai," kata Arief Poyuono.
Ia kembali menegaskan bahwa suara mayoritas di Gerindra ingin agar Prabowo memutuskan berkoalisi dengan pemerintah.
"Tapi kalau sebagian besar kawan-kawan Partai Gerindra, terutama saya, saya akan mendorong untuk melakukan koalisi dengan pemerintahan Pak Joko Widodo," tegasnya.
Diketahui, Jokowi dan Prabowo bertemu di Stasiun MRT, Sabtu (13/7/2019).
Menanggapi pertemuan itu, Amien Rais tidak berkomentar banyak lantaran ia sendiri juga tidak tahu menahu soal rencana Prabowo bertemu Jokowi.
Diberitakan Kompas.com, Sabtu (13/7/2019), bahkan Amien Rais heran kenapa Prabowo tidak meminta izin sampai disebut 'nyelonong'.
"Sama sekali saya belum tahu. Makanya itu, mengapa kok tiba-tiba nyelonong?" kata Amien Rais di kediamannya, Yogyakarta, Sabtu.
Sebelum pertemuan itu, ternyata Amien Rais sempat dikirimi surat oleh Prabowo yang belum dibacanya.
"Saya diberi tahu ajudan, itu Pak Prabowo mengirimkan surat amplop tertutup sepertinya agak tebal. Suratnya ada di Gandaria, sementara ajudan saya ada di Pondok Bambu," ucap Amien Rais.
Amien Rais pun menyebut dirinya akan segera memberi tanggapan lebih lanjut terkait pertemuan Jokowi dan Prabowo pada Senin (15/7/2019).
PAN Incar Pimpinan DPR
Waketum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan menyatakan partainya itu siap untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ia mengungkapkan partainya bisa ikut andil menjadi bagian dari pemerintah.
Yakni dengan ikut mengambil alih posisi di pemerintahan hingga pimpinan di parlemen.
"Saya pikir kan manifestasi macam-macam. Tentu bisa di pemerintahan, bisa di pimpinan DPR, MPR. Tentu kita perlu tempat yang bisa bekerja nyata untuk bantu Jokowi. Apakah di pemerintahan, kabinet, atau di parlemen itu manifestasi macam-macam," ungkap Bara di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/7/2019).
Ia menambahkan, keberadaan koalisi Prabowo - Sandi sudah berakhir.
Posisi PAN saat ini tidak berada dalam kubu mana pun.
Ia mengatakan mayoritas kader di tingkat provinsi menginginkan PAN untuk bergabung dengan pemerintahan Jokowi lima tahun kedepan.
"Ada yang menyatakan terang-terangan bergabung dengan Pemerintahan Jokowi yang dinilai sebagai langkah yang realistis dan logis sebagai positioning PAN lima tahun ke depan," terangnya.
Ia mengakui, jika nantinya PAN bergabung, maka akan memerlukan komitmen baru karena PAN berada di kubu Prabowo-Sandi.
Ia menyebut, hal tersebut bisa dibicarakan dan menurutnya, meski Jokowi menang, partai koalisinya tak bisa mengambil seluruh 'jatah'.
"Kami mengerti kebutuhan sekarang ini pak Jokowi sebagai pemenang dan partai koalisinya mempunyai sikap mereka tidak bisa winner take all bahwa dengan tantangan dan polalirasi yang sangat tajam ini perlu membangun pemerintahan yang inclusive government," pungkas Bara.