Baca tanpa iklan
Ia pun mengaku akan melaporkan Rian atas tuduhan penghinaan sesuai dengan pasal 310 sampai 321 KUHP ke Polda Metro Jaya.
"Pernyataan Rian Ernest Tanudjaja tersebut sangat tendensius dan merupakan suatu bentuk penghinaan terhadap kehormatan dan harga diri saya sebagai Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dan sebagai anggota Panitia Khusus Pemilihan Pemilihan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta," kata Taufiq dalam keterangannya.
Wakil Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest sebelumnya, menyebutkan telah mendapatkan informasi soal adanya rumor politik uang dalam proses pemilihan wagub DKI.
Politik uang tersebut, diduga dilakukan dengan transaksi uang senilai ratusan juta agar mencapai syarat kuorum ketika pemilihan dilakukan di paripurna.
Baca: Prabowo Bertemu Amien Rais Sore ini Kawasan Gandaria
Namun Rian Ernest menegaskan bahwa kabar ini masih rumor.
Ia pun meminta KPK terlibat untuk mengawasi keseluruhan proses pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang sedang berjalan di DPRD DKI Jakarta saat ini.
Satu kursi ratusan juta
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendengar rumor ada politik uang di balik pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPW PSI Jakarta, Rian Ernest, Senin (15/7/2019). Ia mendapatkan informasi tersebut dari dua anggota DPRD DKI Jakarta.
Baca: Imbas Perseteruan Yasonna dengan Wali Kota Tangerang, Depan Lapas Pemuda Gelap Gulita
"Modusnya pokoknya untuk datang, untuk datang duduk itu ada uangnya. Jadi nanti siapapun ini bisa atur apakah paripurna mau jadi menyetujui atau menolak. Siapa yang mau ikut diatur ada uangnya, kebayang ya dan 1 kursi ratusan juta," sambung dia.
Rian mengatakan kabar tersebut masih rumor.
"Tapi ingat, ini masih rumor. Saya tidak bisa kasih tahu siapa yang memberi tahu saya soal siapa yang melakukannya siapa. Saya mesti rahasiakan identitasnya," tutur Rian.
PSI meminta KPK terlibat mengawasi keseluruhan proses pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang sedang berjalan di DPRD DKI Jakarta saat ini.
Menurut Rian, pencegahan lebih baik dan KPK bisa turun mulai sekarang sebelum terjadi praktik politik uang di balik pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Mengaca pada penyelenggaraan secara terbuka Pemilu Serentak 2019, kata Rian, Bawaslu telah menemukan setidaknya 25 kasus politik uang.