Baca tanpa iklan
Atas dasar itulah menurut Sodik Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bersedia bertemu Jokowi meski memiliki resiko ditinggal sebagain pendukungnya.
Oleh karena itu tidaklah salah dan berlebihan apabila semangat rekonsiliasi itu ditunjukkan salah satunya dengan penentuan pimpinan MPR.
"Pertama tama harus diwujudkan oleh para wakil rakyat anggota MPR (dari angggota DPR dan DPD), terutama oleh para pemimpin partai,dalam menetapkan ketua MPR," pungkasnya.
Sebelumnya Sekretaris Jenderal Gerindra yang juga Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan PDI Perjuangan akan satu paket dengan mereka dalam pemilihan Calon pimpinan MPR.
"Peluangnya masih terbuka semua. Sebelah sini, sono, semua masih cair," kata Muzani di Kompleks Parlemen, senayan, Jakarta, Kamis, (18/7/2019).
Pemilihan Calon Ketua MPR akan ditentukan melalui Rapat Paripurna MPR.
Paket calon pimpinan nanti akan dipilih oleh 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD.
Pengamat menyebut bahwa kemungkinan akan ada dua paket yang akan bertarung dalam pemilihan calon ketua MPR.
Paket pertama yakni pimpinan dari partai koalisi pemerintah, dan paket kedua calon pimpinan MPR, dari partai opoisi.
Namun ada juga yang memprediksi bahwa paket pimpinan MPR yang bertarung tidak akan berdasarkan koalisi pada Pemilu Presiden 2019 lalu.
Jadi rebutan
Kursi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2019-2024 jadi rebutan antar-partai-partai politik Koalisi Indonesia Kerja (KIK).
Sebelum diinginkan Gerindra, Partai Golkar dan PKB saling berebut menduduki kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) setelah bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/5/2019) lalu.
PKB dan Golkar pun mengklaim telah berdialog dengan sejumlah pihak guna merealisasikan keinginan tersebut.