Baca tanpa iklan
Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Partai Gerindra selaku partai oposisi di Pilpres 2019, secara terang-terangan minta jatah kursi Ketua MPR ke kubu pemerintah.
Menanggapi langkah Gerindra sekaligus sikap partainya, politisi Partai Golongan Karya (Golkar) Lawrence Siburian mengatakan segala keputusan terkait Pemilu akan di tuntaskan pada rapat pleno.
"Kita belum ada rapat harian, pleno. Semua keputusan di Golkar diambil di dalam rapat pleno," ungkap Lawrence saat ditemui usai diskusi Polemik di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2019).
Seperti diketahui, partai politik kini tengah membangun komunikasi untuk membentuk paket Pimpinan MPR guna meraih kursi Ketua MPR periode 2019-2024.
Baca: Jika Temukan Orang Buang Sampah ke Laut, Susi Pudjiastuti : Saya Gantung Nanti di Pelabuhan
Baca: Kearifan Lokal dapat Digunakan untuk Merajut Kembali Persatuan Selain Deteksi Dini Paham Radikal
Baca: Pasangan Bukan Suami Istri Bebas Tinggal Sekamar, Petugas Bongkar Rumah Kos Mesum
Dalam UU MD3 (MPR, DPR, DPRD, dan DPD), paket pimpinan MPR berjumlah 5 orang, terdiri dari 1 Ketua dan 4 Wakil. Dari kelima pimpinan MPR tersebut, 4 orang berasal dari partai politik dan 1 orang berasal dari unsur DPD.
Sementara soal bagaimana komposisi tokoh yang duduk di kursi pimpinan MPR, Golkar kata Lawrence belum sampai pada pembicaraan di level tersebut.
"Paket atau tidak itu belum, sampai saat ini sah sah saja. Di dalam Golkar belum ada pembicaraan," ujar dia.
Diberitakan sebelumny, Partai Gerindra mengincar kursi Ketua MPR RI.
Wakil Ketua MPR dari Fraksi Gerindra Sodik Mudjahid mengatakan bahwa komposisi terbaik pimpinan lembaga negara nanti yakni Ketua DPR dari PDI-Perjuangan dan ketua MPR berasal dari Partai Gerindra.
"Ketua MPR Gerindra, Ketua DPR PDIP, Presiden Joko Widodo," kata Sodik melalui pesan tertulisnya, Jumat, (19/7/2019).
Komposisi tersebut kata Sodik, tanpa harus menunggu peta koalisi oposisi dan koalisi di pemerintahan nantinya. Karena menurutnya rakyat dan bangsa Indonesia sudah memahami Bagaimana posisi PDIP serta Gerindra dalam pileg dan pilpres 2019.
Sodik mengatakan dengan Ketua DPR dari PDIP serta Ketua MPR dari Gerindra menunjuk semangat rekonsiliasi yang bertujuan untuk kebersamaan serta kesatuan dan persatuan bangsa.
Ia menambahkan bahwa Inti rekonsoliasi adalah memperkokoh kembali semangat kebersamaan, demi kepetingan yang lebih besar yakni kesatuan dan persatuan bangsa. Hal itu menjadi modal paling penting untuk memperkuat kembali kedaulatan dan kemajuan bangsa Indonesia di segala bidang, termsuk dalam bidang ekonomi.
Atas dasar itulah menurut Sodik Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bersedia bertemu Jokowi meski memiliki resiko ditinggal sebagain pendukungnya.
Oleh karena itu tidaklah salah dan berlebihan apabila semangat rekonsiliasi itu ditunjukkan salah satunya dengan penentuan pimpinan MPR.
"Pertama tama harus diwujudkan oleh para wakil rakyat anggota MPR (dari angggota DPR dan DPD), terutama oleh para pemimpin partai,dalam menetapkan ketua MPR," pungkasnya.