News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Bara Hasibuan sebut PAN Ingin Gabung Koalisi Jokowi Tanpa Syarat

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Hendra Gunawan
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan menyatakan dukungan partai yang diketuai Zulkifli Hasan ke Jokowi tanpa syarat merupakan sikap resmi partai.

Bara mengatakan semua pihak harus menghormati Jokowi sebagai presiden terpilih periode 2019-2024 yang telah ditetapkan KPU.

"Saya ingin tegaskan statement Ketum (Zulkifli Hasan) kemarin bahwa posisi PAN ingin bergabung tanpa ada persyaratan itu merupakan sikap resmi PAN. Karena pada dasarnya kami menghormati Pak Jokowi sebagai pemenang pilpres," ungkap Bara di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/7/2019).

Ia juga mengungkapkan arah politik PAN saat ini  cenderung ingin bergabung dengan pemerintahan Jokowi.

Menurutnya, pernyataan sang Ketum cukup jelas merepresentasikan niat PAN, walaupun saat ini belum diputuskan secara resmi.

Baca: Duka Keluarga Salman Alfarisi, Korban Jatuhnya Pesawat Cessna 172

Baca: Mewahnya Tania Nadira di Tiap Prosesi Pernikahan, Intip Penampilan 2 Anak Tommy Kurniawan

Baca: Profil Lengkap Song Joong Ki, dari Awal Karier hingga Keputusannya Bercerai dari Song Hye Kyo

Baca: Bendungan Sei Gong Telan Anggaran Rp 238,44 Miliar

Namun, Bara menegaskan PAN tidak akan memaksakan diri.

Ia berujar PAN memahami kewenangan Jokowi sebagai presiden dalam menentukan komposisi pemerintahan lima tahun kedepan.

"Itu hak presiden jika misal pemerintahan lebih kuat jika partai-partai lain bergabung. Tapi kalau dianggap tidak butuh, itu juga haknya. Jadi kami sadar dengan kenyataan tersebut. Jadi kami tidak mengajukan conditions apa-apa," tuturnya.

Lebih lanjut, ia menanggapi ide Amien Rais terkait rekonsiliasi dengan membagi kekuasaan 55-45.

Anggota Komisi VII DPR RI itu menilai rekonsiliasi tak dimaknai membagi-bagi kekuasaan.

"Ide power sharing 55-45 itu bertentangan dengan sistem presidensial. Jadi kami ingin betul-betul ingin bergabung untuk membantu pemerintahan Jokowi, kami tulus membantu menjawab berbagai tantangan yg indonesia hadapi sekarang serta melaksanakan janji kampanye," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mendukung pernyataan Ketua Dewan Kehormatan Amien Rais terkait proses rekonsiliasi pasca Pilpres.

Ia sepakat dengan ajakan untuk memberikan kesempatan kepada Jokowi-Ma'ruf memimpin Indonesia sampai lima tahun ke depan.

"Yang penting begini, Pak Amien mengatakan kita beri kesempatan, saya kira itu sudah halus banget, Pak Amien kan tokoh reformasi tokoh bangsa mengatakan kita beri kesempatan Pak Jokowi-Kiai Maruf lima tahun," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/7/2019).

Ketua MPR RI itu menegaskan jika nantinya PAN resmi mendukung pemerintahan Jokowi jilid II, dukungan tersebut tanpa syarat.

Termasuk pemilihan komposisi menteri, ia mengatakan Presiden terpilih Jokowi memiliki hak prerogatif untuk menentukan siapa saja yang akan menjadi menterinya.

"Enggak pakai syarat-syarat, ingat yang berdaulat itu rakyat, rakyat itu yang sudah memberikan kedaulatan kepada presiden terpilih, siapa yang berdaulat? Pak Jokowi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara," pungkasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini