Baca tanpa iklan
“Stabilitas politiknya terjamin, stabilitas pemerintahan terjamin, dan tujuan-tujuan pemerintah, program-program pemerintah terlaksana seefektif mungkin,” ucapnya.
Dia menilai konsistensi Pak Harto itulah yang membuat orkestrasi kabinet berjalan sesuai keinginan, terutama dalam menggenjot pembangunan di Tanah Air.
Artinya, kata Arbi Sanit, akan berbeda ceritanya jika Soeharto sembarangan memilih menteri.
Baca: DKI Jakarta Jadi Tim Pengendali Inflasi Terbaik Se-Jawa dan Bali
Intinya, Arbi Sanit melihat pemerintahan Soeharto paling strategis sepanjang sejarah Indonesia.
Itu terlihat dalam pemilihan menteri dan kapabilitas pembantu presiden menjalankan program. Ditambah lagi tak presiden terlalu banyak berkompromi dengan keputusannya.
Sejumlah ekonom dan pengamat politik mulai gencar menyuarakan penilaian terkait sosok menteri yang layak dipertahankan ataupun sebaliknya. Pengamat politik sekaligus CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali, menyebutkan terdapat tiga nama menteri yang pantas masuk kembali pada jajaran kabinet baru Presiden Joko Widodo.
“Saya melihat beberapa orang punya prestasi yang bagus membantu presiden pada kabinet, dan seharusnya bisa dilanjutkan ke periode berikutnya,” kata Hasanuddin di Jakarta, Rabu (24/7).
Nama pertama yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, sejak pertama menjabat ia mulai berakselerasi, terutama soal menekan jumlah pencurian ikan di teritorial laut Indonesia.
Nama selanjutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, selama periode jabatanya di Kabinet Kerja pertama, ia dianggap mampu menjaga kondisi fiskal dan defisit anggaran.
Nama terakhir yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dia dinilai berhasil merealisasikan misi pemerintahan Presiden Jokowi periode pertama yang fokus terhadap pembangunan infrastruktur.
Baca: Kementerian Kesehatan Beberkan Dampak dari Banyaknya Rumah Sakit yang Turun Kelas
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai empat menteri ekonomi wajib diganti dan tidak layak dipertahankan.
Keempat menteri ekonomi itu menurut dia adalah menteri perdagangan, menteri koordinator perekonomian, menteri perindustrian, dan menteri BUMN.
“Menteri perdagangan wajib segera diganti karena kebijakannya tidak pro pengusaha dalam negeri misalnya soal gempuran impor besi baja China. Mendag juga sedang dalam proses penyidikan KPK. Sebaiknya diganti karena masalah integritas sangat penting,” kata Bhima, Rabu (24/7/2019).
Bhima menerangkan, selain mendag, menko perekonomian juga dengan 16 paket kebijakannya dianggap belum efektif. “Menperin dan menteri BUMN juga masuk top list yang perlu diganti,” ujarnya.