Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto angkat bicara terkait paket pimpinan MPR periode 2019-2024.
Ia mengklaim, paket pimpinan MPR RI ke depan masih menjadi jatah koalisi Jokowi.
Dirinya menyakini, koalisi pemerintah masih solid untuk tidak memilih paket pimpinan MPR di luar partai koalisi.
Baca: Pengamat Baca Makna Pertemuan Surya Paloh dengan Anies Baswedan Sebagai Bentuk Ketidaksetujuan
Baca: Misteri Sosok Janda Cantik Mbak Ida, Dibalik Kasus Gantung Diri Pemuda Lamongan
Baca: Menyisir Rantai Pemasok Narkoba untuk Nunung, Dikendalikan dari Lapas Hingga Alur Pemesanan
Baca: Intip Profil Putra Mahkota Abu Dhabi yang Bawa Investasi Rp 136 Triliun Saat Bertemu Jokowi
"Belum ada (dari luar partai koalisi), kan kita koalisi masih 60 persen (kursi di DPR) dan sudah disepakati bahwa pimpinan MPR dari koalisi," ujar Airlangga Hartarto saat ditemui awak media di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2019).
Nantinya, ujar dia, paket pimpinan MPR RI tak hanya ada satu.
"Paket kalau pemilihan pasti lebih dari satu paket, tapi koalisi pendukung Pemerintah pasti pegang satu paket," ujar Airlangga.
Sikap Gerindra
Partai Gerindra juga mengincar kursi Ketua MPR RI.
Wakil Ketua MPR dari Fraksi Gerindra Sodik Mudjahid mengatakan bahwa komposisi terbaik pimpinan lembaga negara nanti yakni Ketua DPR dari PDI Perjuangan dan ketua MPR dari dari Gerindra.
"Ketua MPR (dari) Gerindra, Ketua DPR (dari) PDIP, Presidennya Joko Widodo," kata Sodik melalui pesan tertulisnya, Jumat (19/7/2019).
Komposisi tersebut kata Sodik, tanpa harus menunggu peta koalisi oposisi dan koalisi di pemerintahan nantinya.
Karena menurutnya rakyat dan bangsa Indonesia sudah memahami Bagaimana posisi PDIP serta Gerindra dalam pileg dan pilpres 2019.
Sodik mengatakan dengan Ketua DPR dari PDIP serta Ketua MPR dari Gerindra menunjuk semangat rekonsiliasi yang bertujuan untuk kebersamaan serta kesatuan dan persatuan bangsa.
Baca: Wasekjen PDIP: Tidak Ada Larangan Ketua DPR dan Ketua MPR Dijabat Kader Partai yang Sama