Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kursi Ketua MPR dinilai sebagai jabatan strategis yang bisa menjadi batu loncatan bagi politikus yang hendak maju dalam pemilihan presiden 2024.
Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, mengatakan tidak heran jika banyak para elite politik yang mengincar kursi Ketua MPR RI.
"Posisi MPR menarik karena seperti anak tangga menuju RI 1. MPR seolah jalan tol yang paling dekat untuk jadi RI 1," kata Donal Fariz dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2019).
Menurutnya, posisi Ketua MPR sangat strategis karena MPR lembaga yang bisa mengatur susunan tata negara.
Selain itu, menurutnya, menjabat Ketua MPR dapat menentukan arah politik ke depan.
Baca: Motif di Balik Aksi Pria Makan Kucing Hidup-hidup di Kemayoran Terungkap, Ini Penjelasan Polisi
Baca: Sosok Pria Pemakan Kucing di Kemayoran Terungkap, Asal Rangkasbitung dan Dipanggil Bang Grandong
Baca: Kivlan Zen Kembali Akan Ajukan Praperadilan, Empat Hal Ini yang Akan Digugat
Baca: Selingkuh saat Suami & Anak Pulang Kampung, IRT yang Sering Diingatkan Ini Akhirnya Alami Hal Tragis
"Posisi ketua MPR ini berbeda dibanding 2014 lalu. Orang lebih tertarik perebutan ketua MPR pada 2019 ini. MPR bisa mengubah tatanan negara dan inilah yang membuat orang rebutan posisi tersebut," ujarnya.
Untuk mencari pamor, Ketua MPR tentu bisa membuat kebijakan yang menguntungkan diri sendiri dan suara pribadi.
Dia meyakini orang seperti itu tidak akan mendengarkan seluruh suara rakyat.
Di tempat yang sama, Direktur Pusat Kajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPTIS) Universitas Jember Bayu Dwi Anggono menyebut jabatan Ketua MPR merupakan jabatan yang memungkinkan elite partai politik berada dalam posisi sejajar dengan presiden.
"Ketua umum partai politik atau elite-elite partai politik pasti akan merasa lebih nyaman menjadi ketua MPR karena dia setiap saat akan berinteraksi langsung dengan presiden dan posisinya seperti equal," ujarnya.
Bayu menyatakan posisi ketua MPR itu lebih seksi dibanding menteri.
Alasannya, posisi menteri yang merupakan pembantu presiden menunjukkan elite partai politik berada di bawah presiden.
Baca: Film Koboy Kampus Diklaim sebagai Film Pertama Produksi Anak Banua
Baca: Oknum Guru di Kebumen Tega Merudapaksa Siswinya di Dalam Kelas
Ia juga menyebut posisi Ketua MPR membuat elite partai politik mendapat sorotan media yang lebih besar.
Apalagi, bila wacana amandemen UUD 1945 benar terlaksana pada MPR periode mendatang karena ketua MPR pasti akan memimpin sidang tersebut.