Baca tanpa iklan
Ketika ditanya kembali apakah artinya Presiden Jokowi menerima usulan itu, Adita menolak mengonfirmasinya.
"Saya enggak bilang begitu ya," ujar Adita.
Saat ini Adita mengatakan, Kemenristek Dikti sedang mengkaji rencana merekrut rektor asing agar bisa memimpin PTN di Indonesia.
Baca: Idul Adha 2019: Larangan Potong Kuku dan Cukur Rambut hingga Niat Puasa Arafah
Sebab, demi mewujudkan hal itu, perlu ada perbaikan sejumlah regulasi.
"Sedang dievaluasi oleh Kemenristek Dikti," kata dia.
Menristekdikti akan Datangkan Rektor Dari Luar Negeri
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mewacanakan mengundang rektor dari luar negeri untuk memimpin Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan ranking perguruan tinggi di dalam negeri bisa mencapai 100 besar dunia.
“(Kita nanti tantang calon rektor luar negerinya) kamu bisa tidak tingkatkan ranking perguruan tinggi ini menjadi 200 besar dunia. Setelah itu tercapai, berikutnya 150 besar dunia. Setelah ini 100 besar dunia. Harus seperti itu. Kita tidak bisa targetnya item per item,” kata M. Nasir yang dikutip dalam laman Seskab.go.id, Jakarta, Rabu (31/7/201).
Menurutnya, anggaran untuk menggaji rektor luar negeri ini akan disediakan langsung oleh Pemerintah, tanpa mengurangi anggaran PTN tersebut.
Pemerintah, kata Nasir, menargetkan pada 2020 sudah ada perguruan tinggi yang dipimpin rektor terbaik dari luar negeri dan pada 2024 jumlahnya ditargetkan meningkat menjadi lima PTN.
“Kita baru mappingkan, mana yang paling siap, mana yang belum dan mana perguruan tinggi yang kita targetkan (rektornya) dari asing. Kalau banyaknya, dua sampai lima (perguruan tinggi dengan rektor luar negeri) sampai 2024. Tahun 2020 harus kita mulai," ujarnya.
Baca: Senang Goyang Metal, Penghuni Panti Jompo Kunjungi Festival Heavy Metal Wacken Open Air
Diakui Menristekdikti, ada beberapa perbaikan peraturan yang diperlukan untuk dapat mengundang rektor luar negeri dapat memimpin perguruan tinggi di Indonesia dan dosen luar negeri agar dapat mengajar, meneliti, dan berkolaborasi di Indonesia.
“Saya laporkan kepada Bapak Presiden, ini ada regulasi yang perlu ditata ulang. Mulai dari Peraturan Pemerintahnya. Peraturan Menteri kan mengikuti Peraturan Pemerintah. Nanti kalau Peraturan Pemerintahnya sudah diubah, Peraturan Menteri akan mengikuti dengan sendirinya,” ungkap Menristekdikti.