Baca tanpa iklan
Pemerintah Jual Aset di Jakarta untuk Memindahakan Ibu Kota ke Kalimantan, Totalnya 150 Triliun
Pemindahan ibu kota memerlukan biaya yang tak sedikit, pemerintah akan lakukan tukar guling sejumlah aset yang ada di Jakarta.
TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah akan menukar guling sejumlah aset di Jakarta untuk tambahan biaya membangun ibu kota baru di Kalimantan.
Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, pemerintah bisa mendapatkan sumber penerimaan baru dengan valuasi hingga Rp 150 triliun dengan cara ini.
"Jadi ini sifatnya karena ada potensi penerimaan yang besar dari aset Jakarta, maka kita akan mengupayakan agar kerja sama pengelolaan aset di Jakarta bisa dipakai untuk membangun ibu kota baru," kata Bambang usai rapat terkait pemindahan ibu kota, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/8/2019).
"Kalau bisa ditukar guling ya bisa menjadi pemasukan langsung," sambung dia.
• Korban Penembakan Massal: Ya Tuhan Pria Ini Menembaki Saya, Teriakkan Tolong Jangan Bunuh Saya
• Ganti Rugi Konsumen, PLN Akan Pangkas Gaji Karyawan: Harus Hemat, Gaji Pegawai Dikurangi
• Akui Berbohong Soal Taaruf dengan Taqy Malik, Salmafina Sunan: Kita Sebenarnya Pacaran!
• Sandhyca Putrie Ajudan Iriana Ungkap Enaknya Melayani Istri Jokowi, Disayang Seperti Anak Sendiri
Beberapa aset tersebut meliputi gedung pemerintahan yang berada di pusat Jakarta seperti di kawasan Medan Merdeka, Thamrin, Sudirman, Kuningan, dan SCBD.
Adapun skema tukar guling yang ditawarkan antara lain dengan menyewakan gedung perkantoran kepada pihak kedua dengan tarif sesuai dengan kontrak yang ada.
Kedua, kerja sama pembentukan perusahaan yang didirikan oleh dua atau lebih entitas bisnis dalam rangka penyelenggaraan bisnis pada jangka waktu tertentu (joint venture).
Ketiga, menjual langsung gedung kantor yang dimiliki ke pengembang.
Keempat, sewa gedung dengan syarat pengembang mau berkontribusi dalam pembangunan ibu kota baru.
Hasil dari tukar guling ini diharapkan bisa menambal kebutuhan pembangunan ibu kota baru yang bersumber dari APBN.
"Ini bisa menambal kebutuhan APBN. Karena dari rancangan awal kita, tadinya dari APBN diperkirakan dibutuhkan Rp 93 triliun.