TRIBUNNEWS.COM, BALIĀ - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan tidak ada jabatan ketua harian maupun wakil ketua umum di tubuh partai berlambang kepala banteng moncong putih yang dipimpinnya.
Megawati mengaku dirinya mendengar berbagai wacana mengenai jabatan baru dalam partainya seperti ketua harian dan wakil ketua umum.
Ia membaca bahwa usulan itu mungkin karena kaget soal percepatan kongres yang harusnya 2020 menjadi 2019.
Baca: Guyonan Megawati Ajak Prabowo Bertempur Hingga Jokowi Hormati Bali dengan Pakaian Kebesaran ala Raja
Baca: Megawati Beberkan Alasan Kongres PDIP di Bali Dipercepat
Hal itu disampaikan Megawati usai dikukuhkan sebagai ketua umum periode 2019-2024 dalam Kongres V PDIP, di Grand Inna Beach Hotel, Sanur, Bali, Kamis (8/8/2019) malam.
"(Muncul pertanyaan, red) Apakah ibu takkan jadi ibu ketua umum lagi, apakah ibu akan menyerahkan kepada ketua harian. Apakah ibu akan bikin posisi wakil ketua umum. Sekarang sudah kelihatan, semua itu tidak ada," kata Megawati.
"Saya tetap ketua umum yang diberi hak prerogatif dan membentuk DPP Partai," tambahnya.
Kesempatan itu sekaligus dijadikan Megawati untuk bicara juga soal isu kabinet diisi kalangan muda milenial.
Hal pertama yang ditekankan Megawati, dirinya bukan tidak mendukung jika ada anak muda yang masuk dalam kabinet.
Ia pun menegaskan bukan merendahkan kualitas anak-anak muda.
Hanya saja mendikotomikan tua dan muda untuk menjadi syarat seseorang masuk kabinet, bagi Megawati, bersifat rawan dan rapuh.
Berdasarkan pengalamannya, seorang anak muda yang dikenal pintar belum tentu bisa berhasil di tingkat pemerintahan negara.
Baginya, faktor penting yang bisa menjembatani adalah pengalaman di bidang politik.
"Dari pengalaman saya, minimal kalau masuk politik, harus ada minimal anggota DPR dulu. Bukan mau men-judge seseorang itu qualified atau tidak ya. Bukan saya tidak promilenial. Tapi ini masalah bangsa dan negara. Jadi harus yang kompeten, punya pengalaman bidang politik," ucap Megawati.
Ia mencontohkan, bila seorang anak muda dinilai berhasil menjalankan perusahaan, belum tentu berhasil di pemerintahan.