TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pengamat politik Ray Rangkuti tidak melihat urgensi pimpinan Majelis Permusyawatan Rakyat (MPR) harus ditambah menjadi 10 orang. Apalagi mengingat hanya ada 10 fraksi di DPR.
Selain juga Ray Rangkuti juga menilai tidak efisien jika dilakukan penambahan jumlah pimpinan MPR RI.
"Jika begitu halnya, sejatinya ada juga pertambahan pimpinan dari DPD. Minimal satu pulau satu orang. Jika ada misalnya jumlah pulau kita 6 atau 7 maka sejatinya 10 ditambah 7 jadi 17 orang. Tentu saja hal ini tidak efesien," ujar Ray Rangkuti kepada Tribunnews.com, Rabu (14/8/2019).
Lebih-lebih fungsi pimpinan MPR itu tidak lebih dari pimpinan sidang MPR sekaligus jubir MPR ke luar.
Baca: Setya Novanto Belum Bayar Lunas Uang Ganti Rugi e-KTP, Apa Kata KPK?
Dengan hanya kewenangan seperti itu, dia tidak melihat ada banyak fungsi dan manfaat pimpinan MPR.
Kedaulatan MPR itu juga ada pada anggotanya yang terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD.
Selain itu, imbuh dia, usulan ini juga memperlihatkan keangkuhan DPR. Bahwa seolah hanya fraksi mereka yang memiliki hak jadi pimpinan MPR. Sementara DPD cukup diwakili oleh satu orang.
Padahal secara lembaga, DPR dan DPD itu sama saja derajatnya.
"Dengan menunjuk pimpinan MPR adalah seluruh wakil fraksi di DPR, maka derajat MPR telah berubah menjadi timpang. Pada akhirnya, DPR dan MPR sudah sulit dibedakan," kata dia.
Justru Ray Rangkuti melihat pimpinan MPR itu bukan ditambah. Tapi dikurangi.
Baca: Komunitas Diaspora Diminta Bantu Tingkatkan Daya Saing Pekerja Migran
"Cukup dua unsur pimpinan saja. Yang terdiri dari satu wakil DPR dan satunya wakil DPD," tegasnya.
Elite PAN mengusulkan agar pimpinan MPR menjadi 10 orang untuk meredakan ribut-ribut soal perebutan tersebut.
Ini menyusul pernyataan PDI Perjuangan yang membuka peluang untuk membuat paket pimpinan MPR bersama eks partai koalisi Prabowo Subianto dengan syarat mendukung amendemen terbatas UUD 1945.
"Awal periode ini kan pimpinan MPR 5 orang. Setelah beberapa saat, diubah menjadi 8 orang. Tentu sangat baik jika pimpinan yang akan datang disempurnakan menjadi 10 orang dengan rincian 9 mewakili fraksi-fraksi dan 1 mewakili kelompok DPD," Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay kepada wartawan, Minggu (11/8/2019).
Soal siapa ketuanya, kata dia, itu bisa dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat.(*)