Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Yani Andriyani mengatakan pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta masyarakat Papua dan seluruh elemen bangsa Indonesia untuk saling memaafkan pasca-peristiwa dugaan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Jawa Timur tak akan menyelesaikan masalah.
Yani mengatakan pihaknya berharap Presiden Jokowi menyatakan sikap yang lebih tegas mengenai persoalan tersebut.
“Cara Presiden untuk meminta saling memaafkan tak akan cukup jawab persoalan tersebut dan persoalan lainnya di Papua. Kami berharap Presiden menyatakan permintaan maaf atas terjadinya rasisme dan diskriminasi dalam kasus tersebut serta mengatakan tegas akan menindak tegas pelaku-pelaku yang terlibat dalam kasus tersebut sesuai hukum yang berlaku,” ungkapnya ditemui di Kantor KontraS, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2019).
Baca: Anggota DPRD Jabar Waras Wasisto Akui Tak Dikonfrontir Dengan Soleman
Yani mengatakan sedikit kecewa karena pernyataan yang lebih tegas tersebut belum disampaikan oleh Presiden Jokowi.
Ia menegaskan bahwa negara harus melihat jauh ke belakang mengenai penyebab kerusuhan di kawasan Papua yang memanas kemarin.
Menurutnya peristiwa di Jawa Timur menjadi bukti bahwa ada penanganan berbeda yang diterapkan negara kepada masyarakat Papua.
Baca: Fakta-fakta Nama Gubernur Erzaldi Dicatut Masuk Honorer Pemprov Babel Setor Rp 18 Juta, Pelaku Kabur
“Penanganan yang berbeda terhadap warga Papua sesungguhnya sudah lama terjadi. Mulai dari kebebasan berserikat dan berkumpul warga Papua sudah lama dibatasi, serta pengekangan terhadap hak menyampaikan ekspresi, contoh aksi kamisan kalau di tempat lain tak masalah, tapi di Jayapura justru dilarang,” tegas Yani.
“Lalu kesenjangan sosial ekonomi, kasus kelaparan dan kurang gizi yang terjadi di Papua menunjukkan rumitnya persoalan di Papua,” pungkas Yani.