Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, mengemukan, alasan Kementeriannya melakukan pembatasan sementara pada akses internet di Papua dan Papua Barat, menyusul kerusuhan yang terjadi di awal pekan ini.
Menurut dia, pembatasan layanan internet di wilayah yang sedang mengalami gejolak massa untuk mencegah penyebaran misinformasi yang dapat memperkeruh situasi.
Ia menuturkan, pembatasan akses layanan komunikasi tersebut juga telah dikordinasikan sebelumnya dengan aparat penegak umum.
Hal itu disampaikan Rudiantara, saat ditemui di Masjid Istiqlal, Juanda, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019).
"Ya kalau pro kontra (soal pembatasan akses internet) semua apapun yang diambil pasti ada yang suka ada, yang tidak suka, tapi ini kan kepentingan nasional, dan sudah dibahas dengan aparat penegak hukum," ujar dia.
Rudiantara menegaskan, meski layanan internet dibatasi, layanan komunikasi lain seperti telepon dan sms masih bisa digunakan masyarakat.
Lebih lanjut, ia menegaskan pembatasan akses internet hanya dilakukan di lokasi-lokasi tertentu dan akan dibuka kembali setelah situasi dinyatakan normal dan kondusif.
Baca: Klaim Situasi Papua Barat Sudah Kondusif, Polri: Anak-anak Hari Ini Bisa Bersekolah
"Concernya adalah bagaimana kejadian-kejadian (rusuh) yang di Papua, kan itu juga tidak seluruh Papua hanya beberapa kota tertentu, pertama dari Manokwari, terus ke Jayapura, pindah ke Sorong, pindah ke Fakfak,"
"Ini perjalanannya yang terjadi. Jadi yang dilakukan awalnya dilakukan thorttling (pelambatan internet), tapi sekarang datanya tidak berfungsi. Masih bisa berkomunikasi orang bertelepon maupun sms," jelas dia.
Sebelumnya diketahui, Kominfo membatasi akses internet disejumlah tempat di Papua dan Papua Barat.
Teakhir, Kominfo melambatkan internet di wilayah Fakfak pada Rabu pagi kemarin, menyusul ada pergerakaan massa yang membakar kios pasar setempat.