News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Rusuh di Papua

Legislator DPR Pastikan Kelompok Tak Senang Jokowi Bangun Papua Bukan Orang Papua

Penulis: Reza Deni
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus PDIP asal Papua Jimmy Ijie menilai gejolak di Papua akibat tindakan rasis di Surabaya bisa saja disusupi oleh pihak-pihak yang secara pribadi tak senang dengan Jokowi membangun Papua.

Namun, Jimmy menolak jika hal tersebut justru mengerucut ke orang Papua sendiri.

Baca: Anggotanya Kirim Miras ke Mahasiswa Papua, Kapolda Jabar Minta Maaf

"Orang Papua tidak mungkin, tapi kalau orang di luar Papua yang singgah itu mungkin. Karena orang Papua itu jujur; kalau dia bilang A ya A," kata Jimmy kepada Tribunnews, Jumat (23/8/2019).

Legislator DPR RI Komisi I itu menilai orang-orang Papua sangat apresiasi kepada Jokowi karena upayanya selama ini, yang menurut Jimmy, menghadirkan wajah negara ke pulau paling timur Indonesia itu.

"Tapi yang terpenting sekarang, karena isu Papua ini juga masuk ke ranah internasional, negara harus segera membuka ruang dialog seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Jangan sampai pihak ketiga masuk," katanya.

Baca: KKB Papua Susupi Massa Aksi Demo Anti Rasis, Tembak Kapolres dari Atas Mobil

Nama seperti Benny Wenda yang dikhawatirkan selama ini, Jimmy, bisa saja secara tiba-tiba menyiapkan amunisi karena gejolak di bumi cendrawasih akhir-akhir ini. Seperti diketahu, Benny Wenda merupakan orang oenring di balik  Gerakan Pembebasan Untuk Papua Barat (ULMWP).

"Benny sudah mulai kampanye soal rasisme, dan itu berarti mereka memanfaatkan peristiwa di Surabaya ini untuk memengaruhi orang-orang yang berada di Pacific Alliance Forum untuk mendapatkan suara. Tanpa sadar kita terperangkap dalam agenda setting mereka," pungkasnya.

Ada kelompok yang tak ingin Papua maju

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut ada dua kelompok yang tidak senang dengan upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) membangun Papua dan Papua Barat menjadi sejahtera. 

Moeldoko menjelaskan, dalam lima tahun kepemimpinan Jokowi, Papua dan Papua Barat telah dibangun berbagai macam infrastruktur agar kesejahteraan masyarakatnya meningkat dengan baik. 

"Itu dinikmati oleh masyarakat Papua, tapi ternyata ada kelompok-kelompok tertentu, baik itu pergerakan poros bersenjata maupun pergerakan poros politik. Itu justru merasa terganggu dan ada kecemasan yang nyata," ujar Moeldoko di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Baca: Dua TKI Pamekasan Tewas Tertimbun Beton Konstruksi di Malaysia, Kepala dan Tangan Korban Luka Parah

"Kenapa demikian, karena kalau Papua maju mereka tidak punya alasan lagi sebagai bahan jualan ke luar negeri. Ini yang kita amati," sambung Moeldoko.

Moeldoko mencontohkan, ketika pembangunan infrastruktur dijalankan dan kesejahteraan masyarakat meningkat, maka tingkat kepengaruhan kelompok bersenjata terhadap masyarakat menjadi berkurang. 

Baca: Polisi Serahkan Kivlan Zen-Habil Marati Bersamaan ke Kejari Jakarta Pusat

"Juga demikian terhadap kelompok poros politik, begitu melihat Papua maju, maka dia enggak ada alasan lagi untuk jualan bahwa masyarakat Papua termarjinal," papar Moeldoko. 

Mantan Panglima TNI itu pun melihat gejolak yang terjadi di Papua dan Papua Barat pada saat ini, turut dimanfaatkan oleh dua kelompok tersebut untuk memanfaatkan situasi.

Baca: Personel Duo Semangka Mengaku Pernah Ditawar Rp 350 Juta untuk Cinta Satu Malam

"Ada kelompok-kelompok yang memanfaatkan situasi itu. Jelas itu siapa mereka. Dia bermain di situasi yang terjadi tapi Alhamdulillah dengan penuh kesadaran masyarakat ternyata tidak masuk dalam skenario mereka," pungkas Moeldoko. 

Jokowi minta pelaku rasisme ditindak tegas

 Dalam keterangan persnya terkait situasi keamanan Papua di Istana Kepresidenan Bogor, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk menindak tegas pelaku diskriminasi ras dan etnis.

“Saya juga telah memerintahkan kepada Kapolri untuk menindak secara hukum tindakan diskriminasi ras dan etnis yang rasis secara tegas. Ini tolong digarisbawahi,” ujar Presiden Jokowi seperti dilansir dari laman setpres.setneg.go.id, Kamis (22/8/2019).

Baca: Pekan Depan, Jokowi Undang Tokoh Agama Hingga Tokoh Adat Papua Bertemu di Istana

Saat memberikan keterangan pers, Jokowi didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Presiden Jokowi mengatakan, hingga kini dirinya terus memantau perkembangan situasi keamanan di Papua dan Papua Barat.

Menurut Jokowi, situasi di Tanah Papua kini sudah normal kembali.

“Saya terus mengikuti perkembangan yang ada di Tanah Papua dan alhamdulillah situasi sudah berjalan normal kembali. Permintaan maaf sudah dilakukan dan ini menunjukkan kebesaran hati kita bersama untuk saling menghormati, untuk saling menghargai sebagai saudara sebangsa dan setanah air,” kata Presiden Jokowi.

Berdasarkan laporan dari Kapolri, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, serta Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto yang sedang berada di Papua, Jokowi mengatakan tingkat pengamanan di Papua pun kini sudah diturunkan.

Baca: Bukan Jokowi, Aktivis Ini Beberkan Alasan Pilih Gus Dur Sebagai Presiden yang Paling Mengerti Papua

Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo mengatakan akan mengundang para tokoh dari Papua dan Papua Barat ke Istana, minggu depan.

“Baik tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, untuk datang ke Istana berbicara masalah percepatan kesejahteraan di Tanah Papua,” kata Jokowi.

Tokoh agama harap kerusuhan di Manokwari tak terulang

Tokoh agama Kabupaten Manokwari Pdt Johanes Mamoribo berharap kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat, khususnya Kabupaten Manokwari tak terulang lagi.

"Kejadian kemarin kami sangat sesalkan dan berharap ke depan tak pernah terulang lagi," kata Johanes usai bertemu Menkopolhukam, Panglima TNI, dan Kapolri, di Swiss-Belhotel, Manokwari, Kamis (22/8/2019).

Menurut Johanes, apa yang disampaikan Menkopolhukam dalam pertemuan tersebut sudah sangat jelas bagi seluruh masyarakat Papua.

Baca: Kontroversi? Deretan Pernyataan Gubernur Papua Lukas Enembe Soal Rusuh di Papua Tuai Tanggapan

Baca: Gaya Traveling Orang Indonesia, Kamu Masuk yang Mana Nih?

Baca: Kota Bogor Akan Gelar Deklarasi Serentak Kelurahan Bebas Narkoba

Baca: Pria 55 Tahun Asal Sumatera Utara Tega Aniaya Kekasihnya: Cemburu Sering Dikunjungi Pria Lain

"Kejadian seperti ini datangnya dari oknum. Kita berharap di sini sebagai masyarakat Papua, khususnya dari pihak Gereja, bahwa apa yang datang dari oknum harus dikaji dan dipilah dengan baik," katanya.

Ia juga meyakini, aparat kepolisian dapat menangkap dan menindak para oknum yang menjadi penyebb kerusuhan di sejumlah daerah di Papua.

"Kita percaya aparat dapat menangani oknum ini. Kunjungan Menkopolhukam bersama Kapolri dan Panglima TNI, kita percaya situasi dapat dipulihkan kembali sehingga ada kepercayaan masyarakat Papua ke pemimpin negara," harapnya.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, Kemananan, (Menkopolhukam) Wiranto didampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian bertemu tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda Kabupaten Manokwari, di Swiss-Belhotel Manokwari, Kamis (22/8/2019). (tribun-timur.com)

Ia juga berpesan ke masyarakat Papua, agar tak mudah terpancing dan terprovokasi oleh oknum, yang berujung ke tindakan pengeruskan.

"Kalau memang ada aspirasi silahkan sampaikan secara bermartabat, tenang dan damai, sehingga itu juga bisa diterima pemerintah. Jangan secara anarkis dan brutal, sampaikan bermartabat, karena kita orang bermartabat," tutup Johanes.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini