Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Dewan Pakar NasDem Teuku Taufiqulhadi meminta masyarakat tak memandang pengadaan mobil dinas baru menteri sebagai pemborosan anggaran.
Sebab, biaya yang diperlukan Rp 147 miliar untuk pengadaan mobil baru tersebut menimbulkan polemik.
"Saya pikir mobil menteri tidak perlu, menurut saya, dianggap oleh masyarakat terlalu mahal dan menggerus anggaran cukup besar," kata Taufiq di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2019).
Menurut anggota Komisi III DPR RI ini, yang terpenting dalam pengadaan mobil dinas tersebut bukan besaran anggarannya.
Namun, anggaran yang dipakai harus sesuai dengan proporsi keadaan keungan negara.
Baca: BTN Gandeng Sapphire Grup Gelar Program Just 4 U
Baca: Ramalan Zodiak Hari Ini Jumat 23 Agustus 2019 Gemini Tak Dipercaya & Libra Tertekan
Baca: Jadwal Kejuaraan Dunia BWF 2019 - 4 Amunisi Indonesia Temui Rintangan Berarti
Baca: Ibu Kota Baru RI Disebut Akan Contoh Putrajaya Malaysia, Seperti Apa?
Ia pun meyakini Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mempertimbangkan pembelian mobil dinas baru itu.
Jika memang mobil dinas menteri tak perlu diganti, menurutnya, Jokowi juga tak akan menyetujui pengadaannya.
"Saya yakin kepada presiden melihat hal yang terbaik sekarang ini. Kalau emang tidak perlu diganti, tidak perlu diganti mobilnya yang sekarang, semuanya," pungkasnya.
Untuk diketahui pemerintah menyiapkan Pagu anggaran 152 miliar untuk pengadaan mobil baru menteri.
Dari tender yang dilakukan, pengadaan mobil tersebut didapatkan oleh PT Astra Internasional yang mengajukan penawaran Rp 147.229.317.000.