Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR Zulkifli Hasan meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk fokus dalam penanganan gejolak yang terjadi di masyarakat Papua dan Papua Barat, seusai adanya dugaan rasisme ke mahasiswa asal Bumi Cenderawasih di Surabaya, beberapa waktu lalu.
Menurut Zukifli, penanganan tanah Papua saat ini lebih utama dibanding mengumumkan lokasi ibu kota baru, yang dapat dilakukan setelah presiden terpilih dilantik pada Oktober 2019.
"Saya mengatakan, kita sekarang menghadapi teman-teman di Papua. Coba lihat video-video itu, perlu penanganan serius," ujar Zulkifli di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/8/2019).
"Jadi fokus dulu di situ (penanganan Papua), kalau habis dilantik nanti masih bisa kalau soal ibu kota," sambung Zulkifli.
Baca: Mabes Polri Sebut Otak di Balik Kerusuhan Papua Barat Bukan Pekerjaan Orang Biasa, Punya Skenario
Zulkifli yang juga merupakan Ketua Umum PAN menilai, penanganan Papua bukan semata urusan Presiden Jokowi saja, tetapi harus dilakukan semua pihak seperti kepala daerah, DPR, dan aparat penegak hukum.
"Jangan lupa, sekarang ada dunia internasional (melihat), ada PBB, Melanisia, Afrika. Semua itu saya kira penting penanganan. Kalau ada apa-apa dengan Papua gimana coba? Kita pelajaran dari Rusia dan lain-lain, jadi itu penting," tuturnya
Presiden Jokowi akan mengumumkan lokasi ibu kota baru pada siang ini, setelah mendapat kajian terakhir dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Bappenas.
Hal ini dibenarkan oleh Staf Khusus Presiden Adita Irawati saat dihubungi wartawan, Jakarta, Senin (26/8/2019).
"Ya betul (akan diumumkan)," ucap Adita yang masih enggan membocorkan lokasi ibu kota baru.
Baca: Aceng Fikri: Istri Saya Dibawa ke WC oleh Satpol PP Terus Digeledah Seluruh Tubuhnya
Pada Jumat (23/8), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menghadap Presiden Jokowi di Istana untuk menyerahkan dua kajian terkait ibu kota baru.
"Saya dipanggil Presiden, sekaligus kami menyerahkan detail kajian yang kemarin masih diminta Pak Presiden mengenai ibu kota baru," kata Bambang di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta.
Diketahui, sampai sekarang Jokowi belum memutuskan lokasi ibu kota baru, apakah di Kalimantan Tengah atau Kalimantan Timur, karena masih menunggu dua kajian terakhir.
"Dua detail itu terkait dengan struktur tanah dan dampak ekonomi dari pembangunan kota baru. Jadi sudah kami serahkan, dan Presiden akan melihat dan mereview, mudah-mudahan setelah itu akan ambil keputusan," tutur Bambang.
Sebelumnya, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil telah menyebut Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru mengantikan DKI Jakarta.