Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto setuju dilakukan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke sebagian kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara, di Kalimantan Timur (Kaltim).
"Pak Prabowo menyampaikan kepada seluruh anggota Fraksi Gerindra bahwa usulan pemindahan Ibu Kota sudah menjadi usulan Rencana jangka Panjang yang menjadi usulan Gerindra sejak 2014 lalu," ujar Juru Bicara Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak ketika dihubungi, Selasa (27/8/2019).
Hanya saja, Prabowo memberikan sejumlah catatan penting mengenai wacana pemindahan Ibu Kota Negara tersebut.
Catatan pertama, Pemindahan Ibu Kota harus didasari dengan kajian yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Tidak grasa-grusu, dan menjadi program jangka panjang yang dipersiapkan dengan matang," jelas Dahnil.
Catatan Kedua, Pemindahan ibu kota harus didasari dengan pandangan ekonomi Oppourtunity cost (Biaya Kesempatan) selain tentu financial cost (Biaya Keuangan), yang pondasi dasarnya tentu adl prioritas.
Baca: TERPOPULER: Viral Video Barbie Kumalasari Nyanyi Ditinggal Penonton, Ayu Ting Ting jadi Penyelamat
Baca: Soal Rektor Asing Pertama, Guru Besar UI: Universitas Siber Asia Bukan Universitas Murni Indonesia
Baca: Live Score Hasil Babak Pertama Inter Milan vs Lecce Liga Italia, Tuan Rumah Unggul 2-0
Baca: Soal Kebiri Kimia, Wakil Ketua Komisi IX DPR Lebih Setuju Kebiri Permanen
Baca: Hakteknas Ke-24, Teknologi Sangat Penting untuk Dorong Daya Saing Nasional
"Jangan sampai rencana tersebut mengabaikan masalah paling dasar lain," ulasnya.
Catatan ketiga, masalah paling dasar lain kapasitas negara menyelesaikan kemiskinan, pengangguran, dan kedaulatan ekonomi sprt kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan pertahanan dan keamanan.
"Karena semua masalah yang tadi disebutkan adalah masalah Primer kita sebagai bangsa dan negara," tegasnya.
Catatan Keempat, pemindahan Ibu kota, selain memperhatikan prioritas, kesenjangan ekonomi, juga hrs memperhatikan dampak sosial, budaya dan politik bagi persatuan dan kesatuan NKRI.
Karena pemindahan Ibu kota tidak sekedar masalah Ekonomi, namun ada masalah antropologis (budaya) dan masalah geopolitik, pertahanan, keamanan, juga masalah lingkungan hidup dan lainnya.
Jadi tidak boleh pandangan pemindahan ibu kota sekedar dilihat dari sisi ekonomi an sich.
"Pada prinsipnya, beliau dan Gerindra mendukung segala upaya baik yang pro masa depan, bukan upaya yang abai masa depan. Sukses selalu untuk Pak Jokowi dan jajarannya," jelasnya.