Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kabid Humas Polda Kalimantan Timur, Kombes Pol Ade Yaya Suryana, angkat bicara perihal pemindahan ibu kota ke sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur.
Ia menegaskan tingkat kriminalitas di kedua kabupaten itu tergolong rendah dibandingkan dari wilayah lainnya di Kalimantan Timur.
"Saya kira kalau dilihat peta di Kaltim, memang dua kabupaten itu menempati posisi yang menengah ke bawah dari segi kriminalitas," ujar Ade, di Hotel Mercure, Jakarta Utara, Rabu (28/8/2019).
Menurutnya, kriminalitas di Kabupaten Penajam Paser Utara juga lebih rendah apabila dibandingkan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara.
"Kalau Penajam Paser Utara itu pecahan dari Kabupaten Paser, jadi relatif sedikit untuk angka kriminalitas maupun masalah sosial," ucapnya.
Baca: Pemilik Restoran Jepang dan Pembuat Mesin Gyoza Terbaik Dunia Akan Buka di Indonesia
Baca: Dapat Suntikan Dana Puluhan Miliar, Gibran Rakabuming: Sebenarnya Saya Dalam Posisi Serba Tidak Enak
Baca: UPDATE Baku Tembak di Deiyai, Papua, Kondisi Terkini hingga Seorang Anggota TNI AD Tewas
Lebih lanjut, ia mengakui pihak Polda Kalimantan Timur belum mempersiapkan pengamanan terkait pemindahan Ibu kota.
Pun demikian terkait kemungkinan adanya Polres baru, ia enggan berkomentar banyak.
Ade hanya menegaskan bahwa pihaknya akan menyesuaikan dari penetapan kebijakan daerah dan pemerintah ke depannya.
"Kalau kepolisian itu kan mengikuti perkembangan pemerintahan. Ketika nanti di situ ditetapkan sebagai daerah otonomi baru, apakah daerah administratif atau kabupaten baru, otomatis kepolisian akan menyesuaikan," katanya.
4 pertimbangan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan hasil kajian pemerintah mengenai lokasi ideal untuk pembangunan ibu kota baru Republik Indonesia.
Melalui serangkaian kajian selama tiga tahun ke belakang, Jokowi menetapkan dua wilayah di Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi pembangunan ibu kota baru.
"Hasil kajian-kajian tersebut menyimpulkan bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur," ujar Jokowi di Istana Negara, Senin (26/8/2019).
Ada sejumlah alasan yang mendasari pemerintah untuk memutuskan Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota baru Indonesia.
Baca: Aksi Bagus Kahfi di Timnas Senior Saat Ujicoba Tuai Pujian Simon McMenemy
Baca: Video dan Foto Pesona Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Ibu Kota Baru Indonesia di Kaltim
Baca: Presiden Bisa Dipanggil DPR RI Terkait Pelaksanaan Rekomendasi Pansus Pelindo II
Baca: Rebutan Hak Asuh Anak dengan Sang Mantan Suami Selama Bertahun-tahun, Angelina Jolie Merasa Tak Kuat
Jokowi dalam keterangannya, kemudian menjelaskan alasan pemilihan provinsi tersebut.
"Satu, risiko bencana minimal baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor," ucapnya.
Selain dianggap minim risiko bencana, lokasi Kalimantan Timur yang berada di tengah-tengah Indonesia juga menjadi pertimbangan utama bagi pemerintah.
Hal itu menjadi alasan kedua pemilihan Kalimantan Timur sebagai lokasi pembangunan ibu kota baru yang memang bertujuan untuk pemerataan ekonomi ke Indonesia Timur.
Ketiga, Presiden mengatakan bahwa lokasi yang telah ditetapkan tersebut berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang.
"Ketiga, berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda," tuturnya.
Selain itu, infrastruktur yang relatif telah tersedia dan kepemilikan lahan pemerintah seluas kurang lebih 180 ribu hektare juga menjadi pertimbangan dipilihnya provinsi tersebut.
"Keempat, telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. Yang kelima, telah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180 ribu hektare," kata Jokowi.