Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) bakal memangkas 20 kandidat capim menjadi 10 kandidat terbaik.
Selanjutnya 10 nama kandidat ini akan diserahkan langsung oleh Pansel KPK ke Presiden Jokowi pada Selasa (2/9/2019) besok.
Baca: Koalisi Masyarakat Sipil Soroti 20 Nama Capim KPK, Komisi III: Seleksi Pansel Sudah Profesional
10 nama ini kemudian diteruskan ke DPR hingga nantinya akan terpilih Pimpinan KPK oleh Presiden RI dan disetujui oleh DPR-RI.
Ketua Presedium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengapresisasi kerja keras Pansel KPK dalam melakukan seleksi para Capim.
"Hal ini patut dihargai semua pihak. Selama ini banyak sekali masalah serius di KPK. Banyak hal yang tidak dikerjakan dalam menekan angka korupsi di negeri ini," ungkap Neta dalam keterangannya, Sabtu (31/8/2019).
Neta merasa selama ini KPK hanya asyik melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang jumlahnya tidak seberapa. Padahal fungsi pencegahan KPK sangat strategis untuk menekan korupsi.
Di sisi lain, dugaan korupsi di sektor pertambangan tidak pernah disentuh KPK, padahal di sektor ini harta negara banyak dikeruk orang-orang tak bertanggung jawab.
"Ke depan KPK harus tampil dengan paradigma baru dengan pimpinan baru yang berkomitmen," tegas dia.
IPW sendiri, kata Neta, mendukung penuh langkah Pansel KPK yang sudah mencoret dua petahana dalam proses seleksi capim KPK. Diharapkan dalam proses seleksi selanjutnya petahana yang ada juga harus dicoret.
Ada empat alasan kenapa petahana harus dicoret. Pertama, jangan jadikan tradisi petahana bisa dua periode.
Kedua, petahana tidak bisa menjaga soliditas KPK hingga terbelah menjadi "polisi India dan polisi Taliban".
Ketiga, petahana tidak mampu mewujudkan status audit keuangan KPK menjadi WTP, tapi hanya sebatas WDP.
“Status WDP bagi lembaga antirasua adalah sangat memalukan, karena menunjukkan lembaga antirasua itu tidak tertib keuangan atau anggaran dan berpotensi terjadi korupsi," tutur Neta.
Keempat, kesemrawutan yang terjadi di KPK adalah wujud ketidakmampuan dan kegagalan petahana.
"Jika sudah demikian untuk apa dipertahankan lagi oleh Pansel,” tegas Neta.
Neta menjelaskan memang kerja keras pansel belum final. Masih ada satu tahap lagi, yakni seleksi tahap wawancara, yang akan memilih 10 dari 20 capim.
Dari keterpilihan 20 figur capim ini, kata Neta, makin terlihat akan masuk empat figur polisi dalam 10 besar, untuk kemudian akan dipilih presiden 5 figur yang dua di antaranya adalah polisi.
"Hadirnya 2 figur polisi di jajaran pimpinan KPK saat ini sangat diperlukan untuk menata dan menertibkan kekacauan di KPK serta menyatukan kembali KPK yang terbelah dua antara "polisi India dan polisi Taliban"," imbuhnya.
Neta menambahkan dengan solid dan berjalannya fungsi-fungsi strategis di KPK maka lembaga antirasuah tersebut tidak hanya berperan sebagai pemadam kebakaran dalam pemberantasan korupsi di negeri ini.
Baca: Sudah Loloskan Calon Terbaik Kerja Pansel KPK Harus Dihargai
Tapi benar-benar bisa menjadi lembaga yang mencegah mewabahnya korupsi di negeri ini.
“Pansel sepertinya berusaha melahirkan pimpinan yang bisa membawa paradigma baru bagi KPK, khususnya dalam pemberantasan dan mencegah mewabahnya korupsi di negeri ini,’ tutup Neta.