Baca tanpa iklan
Berikut kabar terkini kerusuhan di Papua : Ribuan massa dipulangkan, situasi Jayapura semakin kondusif, hingga pesan Jokowi kepada warga Papua.
TRIBUNNEWS.COM - Seribuan pengunjuk rasa akhirnya berhasil dievakuasi untuk dipulangkan ke rumah masing-masing.
Para pengunjuk rasa dipulangkan pada Sabtu (31/8/2019) sekitar pukul 02.00 WIT.
Ribuan pengunjuk rasa itu di evakuasi menggunakan truk TNI dan Polri.
Dikutip Tribunnews dari Kompas.com, setidaknya 11 unit truk milik TNI dan Polri dikerahkan untuk mengantarkan massa ke rumah mereka masing-masing.
Baca: Wiranto Sebut Penumpang Gelap yang Bikin Kacau dalam Kerusuhan di Papua, Jokowi Turut Beri Komentar
Baca: Polda Sulsel Kirim Lagi 2 SSK Brimob Bantu Jaga Papua Tetap Kondusif
Baca: Didampingi LBH Jakarta, Sejumlah Mahasiswa asal Papua Sambangi Polda Metro Jaya
Setidaknya, mobil truk yang mengangkut massa harus lima kali pulang balik Perumnas III Waena-Kantor Gubernur Papua, untuk bisa mengantarkan mereka ke lokasi titik temu semula.
Sebelum masuk ke truk, para pengunjuk rasa diperiksa satu per satu oleh aparat keamanan.
Dari pantauan Tribunnews, ditemukan sejumlah ketapel dari tangan mereka dalam pemeriksaan tersebut.
Sejumlah kartu SIMcard, sendok/garpu, piring, gelas dan telor, kopi kemasan juga disita.
Barang-barang tersebut diduga merupakan hasil jarahan saat terjadi kerusuhan.
Mereka dipulangkan dan diturunkan di sejumlah tempat, yakni di Perumnas III dan Expo Waena.
Sementara itu, kondisi di seputaran Entrop masih mencekam.
Warga yang menamakan diri warga Nusantara masih membakar ban sambil berkumpul dan membentangkan bendera merah putih.
Tak sedikit dari warga Nusantara membawa senjata tajam sambil melakukan razia terhadap kendaraan yang melintas.
Dalam proses evakuasi, para pengunjuk rasa dari lokasi aksi dipantau langsung oleh empat orang anggota DPR Papua.
Ketua Fraksi Golkar DPR Papua, Ignasius Mimin menyatakan rasa terima kasihnya kepada TNI dan Polri.
Rasa terima kasih tersebut diungkapkan atas perlindungan TNI dan Polri kepada massa pendemo yang sebagian masih duduk dibangku kuliah.
“Terima kasih pada aparat keamanan yang memulangkan para pengunjuk rasa dengam baik,” tutur Ignasius.
Ia juga berharap, dengan bubarnya para pengunjuk rasa, situasi secepatnya pulih kembali.
“Kita percayakan kepada TNI dan Polri untuk mengembalikan situasi aman dan terkendali, agar aktivitas masyarakat berjalan normal lagi,” kata Ignasius.
Hingga saat ini, situasi di Jayapura masih terlihat lengang.
Warga masih berjaga-jaga di setiap sudut jalan sambil memegang kayu.
Sebelumnya, para pengunjuk massa tersebut menggelar aksi di Halaman Kantor Gubernur Papua Jalan Soa Siu, sejak Kamis (29/8/2019) lalu.
Aksi unjuk rasa itu sendiri berakhir rusuh.
Hal tersebut membuat situasi Jayapura mencekam selama 2 hari.
Massa pengunjuk rasa terjebak dua hari di Halaman Kantor Gubernur.
Kondisi itu disebabkan karena warga korban kerusuhan melakukan penghadangan di seputaran Entrop yang jaraknya sekitar 2,5 KM dari lokasi aksi.
Situasi Makin Kondusif
Situasi Jayapura telah berangsur kondusif sejak Kamis (31/8/2019), 18.30 WIT malam.
Kapolda Papua Irjen Pol Rudolf Albert Rodja mengungkapkan, kondisi di Kota Jayapura saat ini sudah terkendali dan berangsur kondusif.
Namun, ia menilai masih ada masyarakat yang berjaga-jaga di lingkungan tempat tinggal mereka masing-masing guna mencegah adanya sekelompok warga yang kembali membuat anarkistis.
“Untuk mencegah terjadinya konflik horizontal. Kami sudah melakukan penyekatan, bagi masyarakat orang asli Papua dan masyarakat pendatang atau nusantara," kata Rodja ketika dikonfirmasi Kompas.com melalui telepon seluler, Jumat (30/8/2019) malam.
"Selain itu, kami juga memberikan imbauan-imbauan, melalui jalur agama maupun fungsi Binmas,” imbuhnya.
Rodja, berharap kelompok masyarakat yang bertikai dapat mempercayakan penyelesaian permasalahan ini kepada Polri dan TNI.
“Kami meminta kepada masyarakat nusantara atau pendatang dan dari Papua, untuk bersama-sama kita menjaga Papua ini tetap dalam kondisi damai,” pinta Rodja.
Pesan Jokowi
Presiden Joko Widodo memerintahkan agar situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan Papua Barat dijaga dan segera dipulihkan.
Dalam kaitannya dengan itu, Jokowi menggarisbawahi bahwa seluruh warga negara Indonesia, tanpa terkecuali, berhak mendapat perlindungan dan dijaga martabatnya.
Hal itu disampaikan Jokowi kepada jajaran terkait saat memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka pada Jumat, (30/8/2019).
Menurut rilis Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden yang diterima Tribunnews, rapat terbatas itu dilakukan untuk membahas penanganan situasi keamanan di Papua dan Papua Barat.
"Saya perintahkan agar situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan Papua Barat juga dijaga dan segera dipulihkan. Semua warga negara tanpa kecuali, semuanya, harus dilindungi dan dijaga harkat dan martabatnya," ujar Jokowi.
Pemulihan tersebut juga mencakup perbaikan terhadap kerusakan sejumlah fasilitas umum selepas aksi unjuk rasa di Papua dan Papua Barat.
Jokowi berharap, aktivitas perekonomian, pendidikan, dan pelayanan publik dapat kembali berjalan seperti sediakala.
Selain itu, Jokowi juga meminta aparat keamanan untuk menindak tegas pelaku perusakan dan provokasi yang mengakibatkan suasana menjadi tidak kondusif.
Ia mengatakan, pemerintah tidak akan memberi toleransi terhadap tindakan anarkistis di Bumi Cenderawasih.
"Tidak ada toleransi pada perusuh dan pelaku tindakan-tindakan anarkistis. Saya juga, saya ulang lagi, memerintahkan kepada aparat keamanan untuk bertindak secara tegas kepada siapapun yang melakukan tindakan rasialis dalam bentuk apapun," tegas Jokowi.
Jokowi telah menerima laporan bahwa tindakan hukum telah diambil baik kepada oknum sipil maupun militer tanpa terkecuali yang melakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang telah disebutkan.
Lebih jauh, dirinya meyakini, masyarakat Papua dan Papua Barat adalah masyarakat yang cinta akan kedamaian.
Presiden berharap agar Tanah Papua senantiasa menjadi wilayah yang damai.
"Saya percaya, warga di Papua adalah warga yang cinta damai, cinta kepada bangsa dan negara," tuturnya.
Untuk diketahui, rapat terbatas tersebut digelar seusai Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Tengah.
Jajaran terkait yang hadir dalam kesempatan itu ialah Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Hadir pula Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
(Tribunnews.com/Citra Agusta Putri Anastasia/Banjir Ambarita/Kompas.com/John Roy Purba)