Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pernyataan Kordinator Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Hamdan Zoelva pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KAHMI di Balikpapan, Kalimantan Timur terkait pengakuan Hamdan terhadap Arya Kharisma Hardi sebagai Penanggung Jawab Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (PJ Ketum PB HMI) mendapat sorotan dari sejumlah Majelis Penasehat Konsultasi (MPK) PB HMI.
Salah satunya dari MPK PB HMI Basri Dodo, yang juga Sekretaris Jenderal (Sekjen) PB HMI periode 2010-2012.
Menurut Basri Dodo, pernyataan yang disampaikan oleh Hamdan Zoelva merupakan statement yang timpang.
Karena menurutnya, Hamdan Zoelva tidak memahami bagaimana hubungan KAHMI dengan HMI secara struktural maupun secara etik.
“Jika Hamdan Zoelva pernah menjadi Kader HMI dan berproses secara struktural di HMI serta mengikuti perkembangan perubahan konstitusi HMI dari kongres ke kongres. Maka beliau akan tahu dan cermat memposisikan dirinya terlebih dahulu. Atau jangan-jangan Bang Hamdan Zoelva ini tidak paham dimana posisi beliau saat ini," kata Basri dalam keterangannya, Minggu (1/9/2019).
Baca: KAHMIPreneur Desak Polri Lindungi Pedagang dan Pusat Ekonomi di Papua
Dikatakan Basri, seharusnya beliau (Hamdan) hadir sebagai pengayom dan penyeimbang bagi dinamika kader HMI, bukan malah mengeluarkan statement dan surat instruksi atas nama Presidium Majelis Nasional KAHMI yang membuat gaduh.
"Seharusnya bukan malah mengeluarkan statement dan surat instruksi atas nama Presidium Majelis Nasional KAHMI yang membuat gaduh adik-adik," tegasnya.
Selain itu tanggapan yang sama juga datang dari Wahyu Hamdani yang juga MPK PB HMI. Menurut Wahyu, Hamdan Zoelva tidak bijaksana merespon dinamika kader HMI.
Sebab yang bersangkutan tidak menyadari bagaimana efek statement yang dia sampaikan.
“Hamdan Zoelva harusnya menjadi penyejuk ditengah-tengah polemik internal PB HMI. Bukan justru hadir menjadi penyulut amarah sebagian kader dan menyakiti hati mereka. Apalagi Hamdan Zoelva adalah pakar hukum yang pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi," tukas Wahyu.
Harapan mereka, pengurus HMI Cabang dan Badko HMI se-Indonesia agar tetap tenang dan fokus pada proses perkaderan di internal kepengurusan masing-masing. Jika ada statement yang merugikan pengurus HMI Cabang dan Badko HMI se-Indonesia, maka tidak perlu ditanggapi.
“Harapan kami kepada seluruh adik-adik HMI, baik di cabang maupun Badko agar tetap fokus pada program kerja yang produktif. Tidak perlu terkooptasi dengan statement liar oknum yang bikin gaduh internal kepengurusan HMI. Supaya kualitas kaderisasi di Cabang maupun Badko tetap jalan normal tanpa harus larut dalam polemik internal," tutur Wahyu.
Dijelaskannya, untuk menyelamatkan situasi HMI saat ini salah satunya adalah menyelenggarakan Kongres.
"Dan tahapan itu sudah dilakukan oleh PB HMI dibawah kepemimpinan R. Saddam Al Jihad dan Naila Fitria, sebagai Ketua Umum dan Sekjend PB HMI Periode 2018-2020," kata Wahyu.