Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan pemerintah menyiagakan pesawat terbang untuk mengangkut pasukan ke Papua dan Papua Barat.
Helikopter juga disiapkan dalam keperluan operasional memulihkan kedaan pasca-kerusuhan yang diwarnai perusakan, pembakaran dan kekerasan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.
"Papua sudah relatif aman. Pasukan dari Polri maupun TNI yang sudah turun ke Papua dan Papua Barat lebih 6.000 itu ada di Jayapura, Manokwari, Sorong, kemudian di Paniai, Deiyai, Nabire, Fakfak. Kita standby-kan juga pesawat dari Polri maupun TNI termasuk heli kalau seandainya diperlukan," ujar Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, setelah acara memperingati hari ulang tahun ke-71 Polwan, di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Minggu (1/9).
Baca: Sinopsis Drama India Ishq Mein Marjawan Episode 43, Senin (2/9/2019): Arohi Mencari Deep
Baca: Ramalan Zodiak Senin 2 September 2019: Taurus Berhenti Lari dari Masalah, Cancer di Zona Nyaman
Baca: Bukan Banyuwangi, Lokasi 'KKN di Desa Penari' Diduga Kuat di Wonoboyo Bondowoso, Begini Analisanya
Baca: Penasaran Lokasi Cerita KKN di Desa Penari? Petunjuknya Mengarah ke Satu Desa di Bondowoso
Menurut Kapolri, kondisi di Papua dan Papua Barat sudah relatif aman dan berangsur kondusif pasca-kerusuhan seusai unjuk rasa di sejumlah wilayah. Pemerintah menyiagakan ribuan personel gabungan bersama TNI dan Polri untuk mengamankan situasi di Papua.
Tito Karnavian menunjukkan komitmennya untuk mengamankan situasi dan keamanan di Papua pasca unjuk rasa berujung kerusuhan di sejumlah wilayah tersebut. Tito mengatakan akan menambah pasukan yang diterjunkan ke Papua apabila memang dirasa kurang atau diperlukan. Untuk saat ini sendiri, sudah ada 6.000 personel gabungan TNI-Polri di Tanah Papua.
"Kalau kurang akan saya tambah lagi, saya dengan Pak Panglima (Marsekal Hadi Tjahjanto, Red) sudah komitmen. (Kalau) kurang, akan tambah lagi sampai situasi aman," ujar Tito.
Tito juga menegaskan akan berangkat ke Papua langsung untuk memastikan keamanan di lokasi. Tak sendiri, ia akan didampingi oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Menurut mantan Kapolda Papua dan Metro Jaya itu, dirinya akan berada disana seminggu lamanya atau hingga situasi benar-benar aman.
"Kita akan berangkat ke sana untuk jaga keamanan. Saya akan paling tidak, mungkin 4-5 hari atau seminggu akan ada di situ (Papua) sampai situasi benar-benar aman," ucapnya.
Jenderal bintang empat itu pun kembali menegaskan jika situasi panas tak kunjung reda, pihaknya siap menambah pasukan untuk mengamankan dan melakukan penegakan hukum. "Kalau tidak (aman) atau kurang, saya akan menambahkan pasukan dan kalau ada yang melakukan kerusuhan kita akan tegakkan hukum pada mereka," tandasnya.
Ia menjelaskan bahwa banyak pihak yang telah turut membantu untuk berdialog masyarakat setempat guna meredam kerusuhan. Antara lain pihak-pihak tersebut adalah Wakil Gubernur Papua, Kapolda hingga Pangdam setempat.
"Banyak pihak termasuk paguyuban dan masyarakat Papua yang asli juga sudah melakukan banyak dialog. Kemudian kita tetap menggelar pasukan di sana sampai dengan situasi aman, masyarakat merasa terjamin keamanannya," ucapnya.
Dia menegaskan akan kembali terlibat langsung selama beberapa hari untuk memastikan situasi di Papua aman. Jenderal bintang empat itu pun menegaskan siap mengirimkan pasukan tambahan kembali apabila memang diperlukan nantinya.
"Saya akan paling tidak mungkin 4-5 hari atau seminggu akan ada di situ, sampai situasi benar-benar aman. Kalau kurang saya akan menambahkan pasukan. Kalau ada yang melakukan kerusuhan kita akan tegakkan hukum pada mereka," kata Tito, yang menjabat Kapolda Papua masa bakti 21 September 2012 – 16 Juli 2014.
Sejumlah media asing dan dalam negeri memberitakan setidaknya enam sampai tujuh korban tewas dalam kontak senjata di Deiyai, Rabu (28/8). Namun, hingga malam ini polisi baru mengonfirmasi dua warga sipil yang tewas.
Dari sisi aparat, seorang anggota TNI, Serda Rikson Edy Candra, menjadi korban di Dieyai. Ia prajurit Organik Yonkav 5 Karangendah Kabupaten Muara Enim Sumsel. Ia kena panah. Sementara beberapa anggota polisi juga mengalami luka-luka. Serda Rikson Edy Candra bersama 84 anggota TNI asal Sumsel, sudah berada di Papua sejak dua bulan lalu dalam penugasannya.
Menkopolhukam Wiranto menegaskan, update informasi terkait jumlah korban adalah kewenangan pemerintah dan aparat. "Ya terserah kitalah mau umumkan (jumlah korban) atau tidak. Kalau diumumkan perlu diumumkan, kalau tidak, tidak," kata dia.
Adapun Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memastikan telah mengiri tim untuk menginvestigasi dan mengumpulkan data mengenai korban jiwa dari masyarakat di Papua dan Papua Barat.
Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara mengatakan, investigasi dan pengumpulan data penting untuk mengusut kronologi yang terjadi di bumi cendrawasih itu.
Hal itu disampaikan Beka saat diskuai bertajuk 'Bagaimana Sebaiknya Mengurus Papua (2)' di kawasan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8).
Larang Unjuk Rasa
Terkait rencana adanya unjuk rasa di Papua, Selasa (3/9), Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian meminta Kapolda Papua dan Kapolda Papua Barat untuk menerbitkan maklumat larangan aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang dirasa berpotensi rusuh.
"Saya sudah perintahkan kepada Kapolda Papua dan Papua Barat untuk mengeluarkan maklumat untuk melakukan larangan demonstrasi atau unjuk rasa yang potensial anarkis," ujar Tito.
Ia menjelaskan maklumat itu dikeluarkan untuk mencegah kerusuhan kembali terjadi yang berawal dari aksi unjuk rasa, seperti di Manokwari dan Jayapura. Maklumat itu dikeluarkan guna mencegah kerusuhan yang berawal dari aksi unjuk rasa di Manokwari dan Jayapura.
Sebenarnya, kata dia, telah memberi kesempatan kepada masyarakat Papua untuk menyampaikan aspirasi atau pendapatnya sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.
"Tapi kenyataannya menjadi anarkis, menjadi rusuh, ada korban, kerusakan. Penyampaian pendapat bukan berarti anarkis, itu nggak bisa ditolerir," ujar Kapolri.
Lebih lanjut, mantan Kapolda Papua itu kembali menegaskan pelarangan unjuk rasa di Papua juga berkaca pada aksi pelarangan serupa di depan Bawaslu RI, Jakarta pada 21-22 Mei lalu. "Saya larang untuk melakukan aksi unjuk rasa di Bawaslu, kenapa? Kita toleransi, disalahgunakan. Ini juga sama, ditoleransi disalahgunakan," kata Tito.
Massa di Papua diperkirakan masih menggelar aksi demo lagi dalam skala besar pada 3 September 2019. Namun Kepolisian Daerah Papua seperti dikutip dari Kompas.com, sudah mengantisipasi kemungkinan tersebut. Polisi akan menindak tegas kepada masyarakat yang diperkirakan akan masih menggelar aksi unjuk rasa di Kota Jayapura pada 3 September 2019 mendatang.
Kapolda Papua Irjen Pol Rudolf Albert Rodja, yang menyampaikan apabila tanggal 3 September 2019 mereka menggelar unjuk rasa lagi berujung anarkis maka akan ditindak tegas.
“Kami sudah siap tindakan tegas jika ada aksi lagi. Tidak boleh lagi seperti kemarin,” tegas Kapolda, Sabtu (31/8). Kapolda berpesan agar masyarakat mampu menahan diri dan tidak mudah terprovokasi.
“Masyarakat juga harus waspada pada wilayahnya masing-masing, kampungnya masing masing, kami dari TNI Polri mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat,” kata Kapolda.
Senada dikemukakan Pangdam XVII Cenderawasih, Mayjen TNI Yosua P Sembiring mengatakan ,ada penambahan personel TNI untuk memback-up Polri dalam pemulihan situasi di Papua. “Ada 500 personel datang dari Kostrad. Kenapa jumlahnya seperti itu? Ini sudah kita perhitungan dengan hakekat situasi yang berkembang,” kata Yosua.
Sebelumnya, diberitakan, massa menggelar aksi unjuk rasa, Kamis (29/8), menyikapi dugaan tindakan rasis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, berujung anarkis. Ribuan massa membakar ruko, perkantoran pemerintah, kendaraan roda dua dan roda empat, serta melakukan Pengerusakan. Kondisi itu membuat aktivitas di Kota Jayapura lumpuh total. (tribun network/vin/git)