Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah anggota komisi III berkeras uji kelayakan dan kepatutan Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) digelar oleh anggota DPR periode sekarang.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta segera menyerahkan 10 nama Capim KPK yang lolos seleksi untuk mengikuti fit and Proper test di Komisi III.
Baca: Menghadap Jokowi di Istana, Pansel Serahkan 10 Nama Capim KPK, Ini 20 Nama yang Disaring
"Harapan kami adalah presiden segera menyerahkan ke komisi 3 kenapa, karena waktu untuk melakukan fit and proper tes sudah sangat mepet," ujar Wakil Ketua Komisi III, Herman Hery di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (2/9/2019).
Menurut politikus PDIP itu, dengan cepatnya proses pemilihan komisiner KPK yang baru maka polemik mengenai Capim akan segera usai.
Untuk diketahui sejumlah pegiat anti korupsi meragukan kompetensi para Capim yang diloloskan Pansel KPK.
"Biarlah tidak berlama-lama terjadi polemik yang ada pro dan kontra. Terkait polemik yang terjadi sekarang ini saya pikir 10 nama sudah di tangan presiden, itulah sebuah proses pansel yang menurut kami sesuai aturan dan cukup profesional," katanya.
Menurut Herman, seharusnya Pansel sejak awal mengumumkan apakah uji kelayakan dan kepatutan Capim KPK dilakukan oleh anggota DPR sekarang atau periode mendatang.
Sehingga menurutya tidak akan menjadi polemik seperti sekarang ini.
"Jadi kalau ada pemikiran kenapa harus sekarang, kenapa tidak periode mendatang, kenapa tidak dari awal Pansel dibentuk kemudian melakukan protes 'jangan sekarang'. Dari awal sudah berjalan, setelah adanya nama-nama baru muncul pro dan kontra. Saya rasa ini tidak profesional, subyektif," tuturnya.
Sementara itu Anggota Komisi III dari Fraksi PPP, Arsul Sani mengatakan uji kelayakan dan kepatutan sebaiknya dilakukan anggota DPR periode sekarang karena paham terhadap kinerja KPK dalam 5 tahun terkahir.
"Mengapa harapannya demikian, karena anggota Komisi III yang akan menguji berarti adalah orang-orang yang sudah paham tentang KPK dari proses pengawasan dan anggaran selama hampir 5 tahun ini," katanya.
Bila digelar pada periode mendatang, maka menurutnya proses fit and proper ters tidak akan maksimal.
Karena sebagian anggota Komisi III nanti merupakan orang orang baru yang belum pernah bertugas mengawasi kinerja KPK.