Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2017-2021 Mohammad Tsani Annafari menilai tanggung jawab 10 nama Calon Pimpinan (Capim) KPK saat ini sudah berada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Tsani, saat ini Panitia Seleksi (Pansel) sudah bekerja dan menunjukan jati dirinya dengan mengumumkan 10 nama yang lolos ke tahapan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).
"Pansel sudah selesai bekerja. Mereka sudah menunjukkan siapa mereka dengan hasil pekerjaannya dan harus kita catat dan hargai," ujar Tsani kepada pewarta Senin (2/9/2019).
Baca: Kendaraan Lain Rusak dan Terbakar, Ajaib Bus Ini Cuma Lecet saat Kecelakaan Maut di Tol Cipularang
"Tetapi tanggung jawab 10 nama ini bukan di pansel, melainkan di presiden. Dan beliau sendiri secara jelas ingin mengirim calon-calon yang layak ke DPR," imbuhnya.
Baca: Namanya Turut Dilaporkan Elza Syarief soal Kasus Nikita Mirzani, Hotman Paris: Ada Enggak Pasalnya?
Misalnya, kata Tsani, bilamana ada orang yang berbicara tidak benar di depan Pansel dan ada buktinya di KPK, dia mempertanyakan apakah orang semacam itu layak diteruskan ke DPR.
Sayangnya, Tsani tidak menyebut secara pasti orang yang dimaksud.
"Jadi disinilah kenegarawanan Presiden ditunggu masyarakat dan tidak didikte semata oleh masukan dari pansel yang belum maksimal menyerap aspirasi masyarakat, misal dengan tidak hadir ke KPK untuk memeriksa bukti-bukti yang terkait," katanya.
10 nama
Sepuluh nama calon pimpinan KPK atau Capim KPK telah berada di tangan Presiden Jokowi.
Penyerakan 10 nama Capim KPK tersebut langsung dilakukan Panitia Seleksi Pansel Capim KPK kepada Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/9/2019).
Adapun 10 nama calon pimpinan KPK tersebut di antaranya
1. Alexander Marwata (Komisioner KPK).
2. Irjen Firli Bahuri (Anggota Polri).
3. I Nyoman Wara (Auditor BPK).
4. Johanis Tanak (Jaksa).
5. Lili Pintauli Siregar (Advokat).
6. Luthfi Jayadi Kurniawan (Dosen).
7. Nawawi Pamilango (Hakim).
8. Nurul Ghufron (Dosen).
9. Roby Arya (PNS Seskab).
10. Sigit Danang Joyo (PNS Kemenkeu)
10 nama calon pimpinan KPK tersebut alan disodorkan Jokowi kepada DPR untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan.
Dari 10 nama tersebut, hanya ada satu perwakilan dari institusi Polri yakni Irjen Firli Bahuri, Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel).
Baca: Kepergok Makan Ini, Ruben Onsu Marahi Betrand Peto Disaksikan Thalia, Jordi Onsu Syok: Cici Lihat?
Baca: 4 Warga Australia Ikuti Demo Pengibaran Bendera Bintang Kejora di Sorong, Ini Penjelasan Polri
Firli bukan orang baru di lembaga antirasuah.
Sebelumnya Firli pernah menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK.
Sebelumnya dari 20 nama capim yang lolos seleksi uji publik dan wawancara.
Yang berlatar belakang Polri ada empat peserta yakni Antam Novambar, Bambang Sri Herwanto, Firli Bahuri, Sri Handayani.
Nama Wakabareskrim Irjen Antam Novambar disebut-sebut capim yang bakal lolos hingga 10 besar, namun kenyataannya tidak.
Ketika uji publik dan wawancara pada Selasa (27/8/2019) kemarin, sosok Antam Novambar sempat menarik perhatian.
Baca: Kembali ke Semen Padang dan Sempat Diragukan, Penampilan Yu Hyun-koo Justru Jadi Perhatian
Ini karena Antam mengendarai vespa biru untuk menghadiri tes di Gedung 3 Lantai 1, Setneg, Jakarta Pusat.
Ketika membawa kuda besi dan membonceng ajudannya, Antam tidak seperti jenderal.
Dia sama seperti pengendara motor lain, menggenakan jaket hingga helm.
Saat sesi wawancara dan uji publik, Antam dicecar panelis soal dugaan Antam yang disebut pernah mengancam seorang Direktur Penyidikan KPK di tempat umum.
Baca: Jalani Sidang Kasus Narkoba, Zul Zivilia Bisa Petik Hikmah dan Bilang Alhamdulillah
Antam juga pernah diberitakan Tempo pada 20 Januari 2015 sebagai pati yang diduga mengancam Direktur Penyidik KPK kala itu, Kombes Endang Tarsa.
Endang Tarsa disebut diminta menjadi saksi meringankan dalam perkara praperadilan Budi Gunawan atas penetapan sebagai tersangka KPK.
Tidak hanya itu, panelis juga bertanya soal rekening gendut hingga LHKPN pada Antam.
Polwan Sri Handayani yang diharapkan bisa mengikuti jejak Basaria sebagai satu-satunya srikandi yang duduk di kursi kepemimpinan KPK juga kandas.
Tidak harus tergesa-gesa
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK (Pansel Capim KPK) tidak terburu-buru dalam memutuskan 10 nama calon pimpinan KPK.
Hal tersebut disampaikan Jokowi saat menerima Pansel Capim KPK yang didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/9/2019).
"Kita harapkan, saya kira kita juga tidak harus tergesa-gesa. Yang paling penting menurut saya, apa yang akan saya sampaikan ke DPR itu betul-betul nama yang layak dipilih DPR," ujar Jokowi.
Jokowi pun mengucapkan terimakasih kepada Pansel Capim KPK karena telah bekerja keras dalam menyeleksi sejak awal hingga saat ini menjaring 10 nama calon pimpinan KPK.
"Ini adalah sebuah proses panjang yang telah dilalui," ucap Jokowi.
Baca: Inilah Penyebab Terjadinya Sejumlah Kecelakaan Maut di Tol Cipularang KM 91-100
Baca: Pelajar SMK Dihujani Tikaman di Badan dan Tangan, Pelakunya Masih Seumuran
Dalam menyeleksi capim KPK, kata Jokowi, berbagai masukan dari masyarakat terhadap Pansel KPK diharapkan menjadi catatan dalam menyeleksi nama-nama capim KPK.
"Saya juga minta agar masukan dari masyarakat, dari tokoh-tokoh yang telah memberikan masukan, itu bisa menjadi catatan dalam rangka mengkoreksi apa yang telah dikerjakan oleh Pansel," tutur Jokowi.
Diketahui, 20 nama Capim KPK telah menjalani tahap akhir seleksi yakni tes kesehatan, wawancara, serta uji publik.
Baca: BREAKING NEWS: Muncul Semburan Api dari Atap, Pabrik Penggilingan Tebu di Blitar Ludes Terbakar
Kemudian, Pansel KPK memilih 10 nama untuk kemudian diserahkan kepada Presiden Jokowi.
Setelah itu, Presiden menyerahkan 10 nama tersebut ke DPR untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. Lima nama akan dipilih berdasarkan seleksi di DPR tersebut.
Ketua PBNU Ingatkan Jokowi
Ratusan masyarakat dari berbagai elemen masyarakat sipil yang berasal dari serikat buruh, mahasiswa, tokoh agama, tokoh masyarakat, seniman, pengajar hukum tata negara, pegiat anti korupsi, dan pegawai KPK berkumpul di depan panggung yang dibuat di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Jumat (30/8/2019).
Sambil membawa berbagai poster yang menyerukan penolakan terhadap Calon Pimpinan KPK yang memiliki rekam jejak bermasalah, mereka mendengarkan grup band asal Jakarta Efek Rumah Kaca.
Poster-poster tersebut di antaranya bertuliskan "Selamatkan KPK", "Kawal Capim KPK", "Pro Koruptor Dilarang Masuk", "70 ribu orang minta coret Capim KPK bermasalah", "Anti OTT Dilarang Masuk", "Zona KPK, Kucing Kurap Dilarang Masuk".
Baca: Ibunda SBY Meninggal Dunia di RS Mitra Keluarga Cibubur, Akan Disemayamkan di Cikeas
Baca: Hindari Konflik Horizontal Pascarusuh, Aparat TNI-Polri Patroli Besar-besaran di Jayapura
Baca: Jokowi Panggil Sejumlah Menteri Malam-malam Gelar Rapat Terbatas Bahas Gejolak di Papua
Baca: Direktur Ducati Puji Marc Marquez yang Tampil Konsisten bersama Honda
Usai penampilan terakhir dari Grup Band Efek Rumah Kaca, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siradj naik ke atas panggung dan menyampaikan orasinya.
Ia meminta Presiden Joko Widodo menyodorkan 10 nama Capim KPK yang tidak memiliki beban masa lalu.
Ia juga meminta Presiden menyodorkan nama-nama yang berkualitas, mengemban amanat, jujur, bersih, dan bebas rasuah.
"Kami seluruh rakyat Indonesia, Nahdlatul Ulama dan semuanya di belakang Pak Jokowi dalam membangun pemerintah yang bersih dan bebas rasuah. Kami harap Pak Presiden menghadiahkan 10 kandidat Capim KPK ke DPR RI yang baik, berkualitas, tidak punya latar belakang diragukan. Harus 10 orang yang tidak diragukan, mengemban amanat, betul-betul yang bisa dipercaya mengemban amanat yang sangat mulia ini," kata Said.
Ia pun mengingatkan Jokowi apabila ia salah memilih nama, hal itu akan berdampak negatif baik kepada masyarakat maupun kepada diri Jokowi sendiri.
"Jangan Presiden salah pilih dan berdampak negatif kepada Bapak Jokowi sendiri. Kita minta dan harapkan kepada Pak Jokowi pilih 10 orang yang akan diserahkan ke DPR yang jujur dan tidak ada beban dan latar belakang yang membebani mereka," kata Said.
Tidak hanya itu, ia berharap kepada pimpinan KPK selanjutnya agar menangkap koruptor-koruptor besar dan kelas kakap yang merugikan masyarakat Indonesia.
"Saya harapkan kepada Pimpinan KPK mendatang agar memberikan harapan san kepuasan kepada masyarakat agar yang ditangkap itu yang besar-besar. Jangan hanya yang receh-receh. Tangkap yang gajah. Bukan berarti saya mentolerir korupsi. Tapi kalau KPK hanya menangkap yang kecil kredibilitas KPK akan berkurang. Seandainya KPK menangkap yang lebih besar maka akan mendapat dukungan yang semakin besar dari masyarakat," kata Said.