Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Kharis Almasyari meminta pemerintah mewaspadai temuan adanya warga negara asing (WNA) dalam unjukrasa di Papua.
Menurutnya, kasus adanya empat WNA ikut demo massal warga Papua menuntut kemerdekaan sudah mengindikasikan adanya campur tangan negara lain dalam urusan dalam negeri Indonesia.
"Harus (Diwaspadai), karena ini soal Kedaulatan Indonesia," ujarnya Senin, (2/9/2019).
Pemerintah Indonesia menurutnya harus menyikapi secara serius adanya warga negara asing ikut dalam aksi unjukrasa di Papua. Pemerintah harus meningkatkan diplomasi soal Papua di dunia internasional.
Pihaknya menurut Abdul, akan meminta penjelasan Menteri Luar Negeri Indonesia soal temuan warga asing dalam unjukrasa di Papua.
Komisi I DPR akan meminta penjelasan soal langkah yang sudah ditempuh pemerintah mengatasi persoalan tersebut.
"Kami akan panggil Menlu pada Kamis (5/9/2019) untuk meminta penjelasan terkait persoalan tersebut," katanya.
Sementara itu Pengamat hubungan internasional Universitas Pelita Harapan, Yosep Djakababa menilai keikutsertaan WNA dalam demo Papua merdeka memang dapat diindikasikan sebagai ancaman keamanan nasional.
Karena itu menurutnya, langkah pemerintah sudah tepat dengan mendeportasi empat WNA yang ikut serta dalam aksi tersebut.
"Apa yang dilakukan pemerintah RI dengan mendeportasi WNA yang diduga ikut berdemo memang sudah tepat apabila mengacu pada peraturan yang berlaku. Apalagi ada aspek Keamanan nasional dan juga keamanan para WNA tersebut yang juga menjadi Perhatian pemerintah," katanya.
Menurutnya kasus Papua memang sangat pelik. Ada pihak-pihak yang menggaungkan masalah Papua di dunia intenasional.
Salah satunya perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di luar negeri dan juga melalui para pelobi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan negara-negara di Pasifik yang tergabung dalam Melanesia Support Group.
Meskipun demikian, menurutnya Pemerintah Indonesia tidak perlu melayangkan protes kepada pemerintah Australia terkait keterlibatan 4 warga negaranya tersebut. Karena keikutsertaan 4 warga negara Australia tersebut tidak mewakili sikap negara.
Baca: Istana: Benny Wenda Provokator, Aktor Intelektual Aksi Rusuh di Papua
"Tidak perlu, Karena apa yang terjadi pun masih sebatas pelanggaran yang masih bisa ditangani dan dilakukan oleh WNA Australia yang bertindak tidak mewakili kepentingan negaranya tapi pribadi," katanya.
Baca: Kronologi Laka Maut Tol Cipularang: Dipicu Dump Truck yang Terguling