Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menkopolhukam Wiranto membantah pernyataan Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda yang menyebut pemerintah Indonesia tak memenuhi hak-hak masyarakat Papua.
Menurutnya, pernyataan Benny Wenda tidak benar.
Untuk itu Wiranto mengimbau agar masyarakat tak terkecoh dan mempercayai pernyataan tersebut.
"Kemudian kalau bicara hak-hak dasar masyarakat Papua tidak dipenuhi, masalah hak ekonomi, politik, sosial, budaya merasa dikebiri oleh pemerintah misalnya. Itu tak benar," ujar Wiranto, di Ruang Media Center Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019).
Baca: Politikus PAN Asal Papua: Saya Minta Tidak Perlu Lagi Blokir Jaringan Internet
"Tak ada seperti berita yang disampaikan Benny Wenda di luar negeri bahwa Indonesia itu mengebiri hak-hak rakyat Papua dan Papua Barat," imbuhnya.
Mantan Panglima ABRI tersebut memastikan hak dasar masyarakat Papua pun telah diberikan pemerintah Indonesia.
Baca: Elite PKS Menanti Draft RUU dan Naskah Akademis Pemindahan Ibu Kota Negara
Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
"Setiap hari ada pembunuhan, setiap hari ada pelanggaran HAM, tak ada pembangunan di sana, dianaktirikan, itu semua tak benar. Jangan terkecoh dengan hal ini," katanya.
Indonesia Waspada
Sosok Benny Wenda memang mendapat sinyal waspada dari pemerintah Indonesia.
Pasalnya, Benny Wenda merupakan penggerak gerakan separatisme di Indonesia karena masih memperjuangkan Papua Barat untuk merdeka dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Berikut profil Benny Wenda, dirangkum Tribunnews dari berbagai sumber :
1. Jadi Ketua United Liberation Movement for West Papua
Benny Wenda adalah pemimpin Serikat Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP).
Benny Wenda juga Ketua dari United Liberation Movement for West Papua.
Organisasi tersebut difokuskan untuk menggalang bantuan bagi kemerdekaan Papua.
Saat rezim Orde Baru Soeharto tumbang, ia semakin gigih memperjuangkan hak-haknya lewat berbagai program yang disusunnya.
Salah satunya, melalui organisasi Demmak (Dewan Musyawarah Masyarakat Koteka).
Gerakan referendum dari rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri semakin menguat di era Benny Wenda.
Ia terlibat dalam lobi-lobi politik kepada para pemimpin Indonesia.
Hingga puncaknya terjadi di era Presiden Megawati Soekarnoputri, di mana Papua akhirnya diberi status sebagai daerah Otonomi Khusus.
2. Sempat Mendekam 25 Tahun di Penjara
Akitivitas Benny Wenda tersebut membuatnya harus meringkuk di terali besi dan dihukum 25 tahun penjara.
Benny Wenda berhasil melarikan diri dari ketatnya penjara Indonesia pada 27 Oktober 2002.
Pelariannya dibantu oleh aktivis kemerdekaan Papua Barat. Ia kemudian diselundupkan melintasi perbatasan menuju Papua Nugini.
3. Bermukim di Inggris
Gerakannya semakin leluasa saat Benny Wenda dibantu oleh sekelompok LSM Eropa untuk melakukan perjalanan ke Inggris.
Di Negeri Ratu Elizabeth itulah dirinya kini bermukim.
Benny Wenda masuk ke Inggris sejak tahun 2002, setelah mendapat suaka dari Pemerintah Inggris.
Kemudian, Benny Wenda aktif mengampanyekan kemerdekaan Papua dari Indonesia dari jarak jauh.
4. Aktif Membangun Aliansi
Perjuangan Benny Wenda dalam menggalang kemerdekaan Papua termasuk sangat gigih.
Sejumlah dukungan mengalir dari sejumlah negara yang tergabung dengan Melanesian Spearhead Group (MSG) seperti Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu.
Di Indonesia, Benny Wenda juga berhasil membangun aliansi dengan sejumlah tokoh OPM seperti Buchtar Tabuni, Goliath Tabuni, dan lainnya.
Benny Wenda cenderung memilih pendekatan lewat jalur lobi, diplomasi, dan anti-kekerasan.
Ia sempat mengirimkan surat terbuka kepada pemimpin Polri yang kala itu dijabat oleh Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.
5. Buat Kampanye Free West Papua
Benny Wenda membuat kampanye Free West Papua melalui situs freewestpapua.org.
Benny Wenda membuat sebuah kampanye dalam situs freewestpapua.org.
Kampanye Free West Papua diluncurkan pada 2004 di Oxford, Inggris.
Free West Papua kemudian berkembang menjadi organisasi sukarela dan memiliki kantor di Oxford.
Selain di Inggris, Free West Papua juga memiliki markas di Den Haag (Belanda), Port Moresby (Papua Nugini), dan Perth (Australia).
Mengutip dari freewestpapua.org, tujuan dari kampanye tersebut adalah memberikan rakyat Papua Barat kebebasan untuk memilih nasib mereka sendiri melalui referendum.
6. Pernah Jadi Pembicara di TedxSidney
Benny Wenda pernah menjadi pembicara bersama rekan sekaligus pengacaranya, Jennifer Robinson, di TEDxSydney, 2013 silam.
Jennifer Robinson adalah seorang pengacara hak asasi manusia dan Direktur Advokasi Hukum di Bertha Philanthropies di London.
Dia menciptakan program global untuk menginspirasi dan mendukung pengacara muda ke dalam hukum kepentingan umum.
Dalam TEDx Talks tersebut, Jennifer dan Benny Wenda menceritakan kisah hidup lelaki tersebut.
Mereka juga membicarakan tentang perjuangan Benny Wenda sebagai pemimpin kelompok Pembebasan Papua Barat.
7. Dapat Penghargaan dari Oxford
Benny Wenda mendapat penghargaan sebagai peaceful campaigner for democracy alias pengampanye perdamaian untuk demokrasi.
Penghargaan Oxford Freedom of the City Award itu diberikan pada tanggal 17 Juli 2019.
Hal tersebut disampaikan oleh Benny Wenda melalui cuitan akun Twitter-nya, @BennyWenda, pada 18 Juli 2019 lalu.
Dilansir Kompas.com, pemerintah Indonesia mengecam penghargaan yang diberikan Dewan Kota Oxford kepada Benny Wenda.
Hal itu disampaikan pemerintah Indonesia melalui keterangan tertulis di situs resmi Kementerian Luar Negeri, Kamis (18/7/2019).
"Indonesia mengecam keras pemberian award oleh Dewan Kota Oxford kepada seseorang bernama Benny Wenda, pegiat separatisme Papua yang memiliki rekam jejak kriminal di Papua," tulis Kemenlu dalam keterangan tertulis tersebut.
Pemerintah Indonesia menilai Dewan Kota Oxford tak memahami rekam jejak Benny yang terlibat dalam permasalahan separatisme di Papua.
Padahal, pemerintah menyatakan, saat ini Papua telah mengalami kemajuan di bidang pembangunan.
Meski demikian, Indonesia meyakini pemberian penghargaan tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan sikap pemerintah Inggris terhadap Indonesia.
Pemerintah meyakini Inggris mendukung penuh Indonesia dalam menjaga kedaulatannya.
"Indonesia menghargai sikap tegas Pemerintah Inggris yang konsisten dalam mendukung penuh kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan karenanya sikap Dewan Kota Oxford tidak punya makna apapun," papar Kemenlu.
"Posisi Indonesia terhadap kelompok separatisme akan tetap tegas. Indonesia tidak akan mundur satu inci pun untuk tegakkan NKRI," sambung Kemenlu.
(Tribunnews.com/Citra Agusta Putri Anastasia/Chaerul Umam/Warta Kota/Rina Ayu/Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim)