Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamal menyadari bahwa Indonesia sangat membutuhkan haluan negara seperti Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Namun, menurut Nasir, kembali GBHN ini jangan dipandang karena keinginan partai-partai politik yang ada di MPR RI.
Sebab, kata Nasir, perubahan ini harusnya didorong dari keinginan dari daerah dan masyarakat Indonesia.
Hal itu disampaikan Nasir Djamal dalam diskusi di Jakarta Pusat, Rabu (4/9/2019).
"Itu bukan hanya keinginan parpol-parpol yang ada di MPR tapi juga harus keinginan daerah-daerah yang ada di Indonesia dan masyarakat Indonesia," kata Nasir Djamil.
Baca: Penyuap Dirut PTPN III Akhirnya Ditahan KPK Setelah Ditangkap di Bandara Soekarno Hatta
Selain itu, Anggota DPR RI dari F- PKS ini juga ingin agar wacana tersebut dicermati lebih dalam lagi.
"Pada prinsipnya kita butuh haluan negara, karena itu Fraksi PKS ingin agar ini dicermati, dikaji mendalam sehingga aspek ketatanegaraannya terpenuhi," kata Nasir.
Ia mengatakan, wacana kembalinya haluan negara ini jangan sampai membuat publik menilai lebih besar aspek politiknya daripada ketatanegaraannya.
Sebab, lanjut Nasir, amandemen terbatas UUD 1945 sedikit banyaknya akan mengubah dasar-dasar ketatanegaraan negeri ini.
"Oleh karena itu, konsensus-konsensus yang dibangun harus berdasarkan aspirasi rakyat Indonesia. Apa yang boleh dan tidak boleh diubah, apa yang akan diubah," jelasnya.
Untuk itu, ia pun berharap agar posisi MPR tetap seperti saat ini saja, yakni setara dengan seluruh lembaga.
"Jadi nanti kita tinggal evaluasi soal laporan kinerja lembaga-lembaga negara tersebut sehingga efektivitasnya bisa dirasakan dalam sidang paripurna dan masyarakat Indonesia," tukasnya.