Baca tanpa iklan
Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Kelompok organisasi relawan telah menyaring daftar nama calon menteri dan kepala lembaga yang dianggap pantas isi kursi kabinet presiden petahana Joko Widodo.
Nantinya, daftar nama tersebut bakal diserahkan langsung ke Jokowi untuk dijadikan pertimbangan dijadikan "Kabinet Kerja jilid II".
Lewat Konvensi Kabinet Jilid II Harapan Rakyat, sekumpulan organisasi relawan Jokowi kerucutkan yang semula 33 nama calon, mantap usulkan 6 nama.
Mereka diantaranya adalah Irma Suryani Chaniago untuk Menteri Ketenagakerjaan, Eva Kusuma Sundari didapuk sebagai Menteri Koperasi dan UMKM, Abdul Razak Wawo Menteri BUMN, Suprapto sebagai Menteri Perhubungan, Firman Jaya Daeli sebagai Kepala BPIP, dan Dato' Muhammad Zainul Arifin untuk Kepala BNP2TKI.
Menurut Ketua Pelaksana Konvensi, Adi Kurniawan, enam nama tersebut dipilih karena dianggap punya kapasitas dan pengalaman pada bidangnya masing-masing.
"Selain memiliki track record yang bersih, keenam nama-nama tersebut juga kami nilai memiliki kapasitas serta pengalaman yang mumpuni untuk memiliki posisi terkait," terang Adi di Jakarta, Rabu (4/9/2019).
Selain itu, keenam nama ini juga disebut punya sepak terjang terbaik dalam upaya memenangkan paslon Jokowi-Ma'ruf saat Pilpres 2019 kemarin.
Baca: UPDATE Ramalan Zodiak Cinta, Pisces, Cancer, Gemini, Virgo, Hari Ini Kamis 5 September 2019, Lengkap
Baca: Curhatan Emak-Emak Pengguna Busway Mendapat Apresiasi Transjakarta
Baca: Egy Maulana Vikri Cetak Gol Perdana Musim Ini untuk Lechia Gdansk
"Kontribusi mereka untuk pemenangan Jokowi di Pemilu kemarin juga sangat besar. Saya kira mereka pantas kami prioritaskan untuk diusulkan kepada Presiden," jelas dia.
Dalam waktu dekat, kata Adi, pihaknya akan segera berkirim surat ke Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno untuk menjadwalkan pertemuan dengan Presiden Jokowi guna menyerahkan hasil rekomendasi tersebut.
"Kami akan segera layangkan surat rekomendasi ini kepada presiden. Semoga presiden mempertimbangkan usulan kami," pungkas dia.
Fit and Proper
Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego mempertanyakan jaminan keberhasilan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) demi menghasilkan menteri yang mampu membantu Presiden Jokowi.
Hal itu dikatakan Indria menanggapi para pakar hukum tata negara yang memberikan rekomendasi kepada Presiden Jokowi untuk melakukan fit and proper test kepada calon menteri pada kabinet pemerintahan periode 2019-2024.
"Saya kira, usul apa saja boleh. Tapi apa jaminan keberhasilannya?" ujar Anggota dewan pakar The Habibie Center ini kepada Tribunnews.com, Rabu (4/9/2019).
Indria Samego mengingatkan, hak prerogatif presiden untuk memilih kabinetnya.
Karena itu, presiden akan memilih orang-orang yang lebih dipercayainya untuk duduk sebagai pembantu-pembantunya selama lima tahun pemerintahan mendatang.
"Kabinet itu urusan presiden dengan orang yang dipercayainya. Keberhasilannya ditentukan oleh sinerji mereka dengan visi dan misi presiden," tegas Indria Samego.
Jokowi Diminta Pilih Menteri Baru
Para pakar hukum tata negara merekomendasikan Presiden Joko Widodo melakukan fit and proper test terhadap mereka yang akan duduk di kursi menteri pada kabinet pemerintahan periode 2019-2024.
Rekomendasi tersebut dipaparkan dalam konferensi pers Konferensi Nasional Hukum Tata Negara di Hotel JS Luwanda, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (4/9/2019), seperti dikutip dari Kompas.com.
"Untuk memastikan betul agar orang-orang yang masuk ke dalam kabinet adalah yang memiliki rekam jejak dan integritas yang bagus, Presiden Jokowi perlu melakukan uji kepatutan dan kelayakan kepada calon menterinya," ujar salah satu pakar hukum tata negara Bayu Dwi Anggono.
Demi menghindari calon menteri yang tidak memiliki integritas dan kompetensi, uji kepatutan dan kelayakan itu bisa menjadi langkah yang tepat bagi Presiden Jokowi untuk kabinet kerja mendatang.
Mekanisme tersebut, lanjut dia, dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga, semisal KPK, PPATK, dan Komnas HAM.
"Lembaga-lembaga itu bisa memberikan pendapat kepada Presiden dalam mempertimbangkan dan memutuskan seseorang yang layak menjadi menteri atau tidak," ungkap Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember ini.
Pakar hukum tata negara Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jantera Bivitri Susanti menambahkan, tidak hanya uji kepatutan dan kelayakan, Presiden juga perlu menetapkan kriteria calon menteri.
"Kriteria calon menteri dibutuhkan oleh Presiden, kemudian disampaikan ke publik supaya seluruhnya tahu seperti apa yang dibutuhkan di pemerintahan ke depan," papar Bivitri.
Rekomendasi tersebut akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat.
Rekomendasi itu berawal dalam peresmian Pembukaan Konferensi Hukum Tata Negara ke-6 Tahun 2019 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/8/2019).
Kala itu, Presiden Jokowi meminta pakar hukum tata negara supaya mereka mengkaji format kabinet presidensial yang ideal ke depan.
"Bapak ibu super ahlinya. Saya titip, tolong dipikirkan dan tolong dirancang bagaimana respons hukum tata negara yang sudah sangat berubah," ujar Jokowi.
"Bukan hanya format kabinet presidensial, melainkan hukum dan administrasi tata negara keseluruhan juga," jelasnya.