Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nawawi Pamalongo ingin merasakan atmosfer garda terdepan dalam pemberantasan korupsi.
Hakim yang bertugas di Pengadilan Tinggi Denpasar itu menilai KPK lah yang berada di garda terdepan dalam pemberantasan korupsi.
"Betul hakim itu ikut dalam penegakan korupsi, tapi tidak berada di garda terdepan. Maka itu, saya ingin semangat itu ada untuk lebih fokus lagi dalam pemberantasan korupsi," kata Nawawi kepada Tribunnews, Jumat (6/8/2019).
Nawawi kini sedang mempersiapkan dirinya jelang fit & proper test Capim KPK dalam waktu dekat ini.
"Tidak ada persiapan khusus ya. Yang ditanya saya pikir seputar pemberantasan korupsi, isu-isu soal KPK," lanjutnya.
Baca: Bima Aryo Melayat ke Keluarga ART yang Tewas Diserang Anjingnya
Baca: Laga Skuat Garuda Kontra Malaysia Rusuh, Fakhri Husaini Beri Petuah ke Suporter Sepak Bola Indonesia
Selain persiapan fit & proper test, Nawawi juga masih melaksanakan kewajibannya.
Namun, dirinya tak merasa ada fokus yang terpecah baik itu karena pekerjaan sebagai hakim, juga harus terbang ke Jakarta untuk serangkaian proses seleksi Capim KPK.
"Hari ini saya juga masih di Denpasar, masih melaksanakan tugas sebagai hakim. Kebetulan ya pimpinan mengetahui keikutsertaan saya di sini, jadi ada sedikit kelonggaran, tapi kalau waktunya (proses seleksi Capim KPK) terlalu panjang ya saya minta cuti begitu," kata Nawawi.
Nawawi pun menilai sembilan nama capim lainnya memiliki peluang yang sama-sama kuat untuk menjadi pimpinan KPK.
Baca: Polisi Tangkap 3 Tersangka Baru Kasus Pembunuhan Pupung Sadili dan Anaknya, Ini Peran Masing-masing
"Saya ikut alur seleksinya saja seperti apa, tapi ini bukan soal optimis atau pesimis ya, karena memang ke-10 nama tersebut punya peluang yang sama" katanya.
Seperti diketahui, Nawawi merupakan satu-satunya hakim karier yang masuk 10 besar seleksi Capim KPK periode 2019-2023.
Selama 30 tahun berkarier sebagai hakim, lulusan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi itu pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Poso, Wakil Ketua Pengadilan Bandung, Ketua Pengadilan Samarinda, dan Ketua Pengadilan Jakarta Timur.
Baca: Gubernur Anies Bilang Keputusan MA Bisa Kadaluarsa, Benarkah Demikian?
Saat ini, Nawawi menjabat sebagai hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar, Bali.
Pria kelahiran Manado, 28 Februari 1962 ini pun telah mengantongi sertifikasi hakim tipikor sejak 2006.
Nawawi pernah menangani sejumlah perkara korupsi besar, diantaranya Luthfi Hasan Ishaaq, Fatonah, Irman Gusman, dan Patrialis Akbar.
Sebut organisasi KPK tidak sehat
Calon Pimpinan KPK Nawawi Pomolango menjabarkan beberapa langkah yang bakal ditempuh jika dirinya lolos menjadi pimpinan KPK.
Pertama penguatan kordinasi dan supervisi.
Kedua penguatan monitoring.
Ketiga pengoptimalan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Keempat tata kelola organisasi KPK secara internal.
Baca: Respons Fadli Zon Sikapi Hadirnya Smart SIM yang Digagas Korlantas Polri
Baca: Klub Penari Telanjang di Meksiko Diberondong Tembakan Sekelompok Orang, 25 Tewas dan 11 Luka-luka
Baca: 15 Kabupaten Ini Terima Bantuan Ruang Kelas dari Kemendes PDTT
"Kemarin ada problem muncul pegawai KPK gugatan keputusan. Mahkamah Agung organisasi besar dan sumber daya manusianya banyak. Saya belum pernah dengar misalnya hakim dipindah ke Manado, lalu gugat Mahkamah Agung," ucap Nawawi yang juga Hakim di Pengadilan Tinggi Bali itu, Rabu (28/7/2019) ketika tes uji publik dan wawancara di Gedung 3, Lantai 1, Setneg, Jakarta Pusat.
Tidak hanya itu, Nawawi juga menyinggung beberapa kali pimpinan KPK tidak tahu jika ada Operasi Tangkap Tangan (OTT).
Membaca hal tersebut, dia meyakini organisasi KPK tidak sehat.
"Ada OTT tapi pimpinan belum tahu, beberapa kali seperti ini. Ada problem di dalam organisasi ini. Saya bisa katakan organisasi KPK tidak sehat dan butuh obat. Sudah digugat oleh pegawai, pimpinannya kalah lagi," tegasnya.
Untuk diketahui Pansel Capim KPK kembali melakukan uji publik terhadap tujuh kandidat komisioner KPK pada Rabu (28/8/2019).
Di hari kedua ini sebanyak tujuh calon pimpinan KPK ikut dalam tes.
Mereka di antaranya Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Johanis Tanak, advokat yang juga mantan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Lili Pintauli Siregar.
Akademisi Luthfi Jayadi Kurniawan, mantan jaksa M Jasman Panjaitan, hakim Pengadilan Tinggi Bali Nawawi Pomolango, dosen Neneng Euis Fatimah, dan dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Nurul Ghufron.
Uji publik berlangsung selama tiga hari, 27-29 Agustus 2019 dimulai pukul 08.00 WIB. Setiap capim diberi waktu satu jam untuk sesi wawancara.
Mereka harus menjawab pertanyaan dari sembilan orang pansel yaitu Yenti Garnasih, Indriyanto Senoadji, Harkristuti Harkrisnowo, Marcus Priyo Gunarto, Diani Sadia Wati, Mualimin Abdi, Hendardi, Hamdi Moeloek, dan Al Araf.
Selain pansel, ada dua orang panelis juga yang akan bertanya yaitu sosiolog hukum Universitas Indonesia Meutia Ghani-Rochman dan pengacara Luhut Pangaribuan.
10 nama
Sepuluh nama calon pimpinan KPK atau Capim KPK telah berada di tangan Presiden Jokowi.
Penyerakan 10 nama Capim KPK tersebut langsung dilakukan Panitia Seleksi Pansel Capim KPK kepada Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/9/2019).
Adapun 10 nama calon pimpinan KPK tersebut di antaranya
1. Alexander Marwata (Komisioner KPK).
2. Irjen Firli Bahuri (Anggota Polri).
3. I Nyoman Wara (Auditor BPK).
4. Johanis Tanak (Jaksa).
5. Lili Pintauli Siregar (Advokat).
6. Luthfi Jayadi Kurniawan (Dosen).
7. Nawawi Pamilango (Hakim).
8. Nurul Ghufron (Dosen).
9. Roby Arya (PNS Seskab).
10. Sigit Danang Joyo (PNS Kemenkeu)