Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isu dugaan teror pelemparan ular ke Asrama Mahasiwa Papua di Jalan Kalasan, Surabaya, Senin (9/9/2019) dini hari dibantah Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.
"Itu tidak ada ya. Kalau ada yang belum dengar isu itu, lebih baik tidak usah dengar karena isu itu tidak benar," tegas Wiranto di kantornya Kemenko Polhukam.
Wiranto menilai isu tersebut sengaja dibuat untuk memprovokasi dan mengadu domba karena ada pihak-pihak yang tidak senang Indonesia hidup damai.
"Ini usaha untuk provokasi, untuk adu domba antara kita dengan kita. Mereka tidak senang kalau keadaan aman dan kondusif," tutur Wiranto.
"Itu tidak benar ya. Kalau benar ada ularnya, tangkap ularnya, lalu disate. Sate itu survival saat saya militer dulu," tambah Wiranto.
Baca: Dua Aktor Intelektual Rusuh Papua Diduga Terkait Benny Wenda, Ini Penjelasan Polri
Penjelasan Polda Jatim
Senada dengan Wiranto, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Frand Barung juga membantah teror tersebut.
Frans menegaskan pihaknya tidak menerima laporan atas dugaan teror itu.
"Tidak ada itu, bohong,"imbuhnya.
Baca: Video Mesum Perselingkuhan 2 Warga Sumedang, Pemeran Pria dan Wanita Sama-sama Telah Berkeluarga
Sebelumnya beredar kabar dugaan teror kembali menyasar asrama Mahasiswa papua di Surabaya.
Beberapa orang tidak dikenal mengendarai dua sepeda motor melempar empat karung berisi ular ke halaman asrama mahasiswa Papua, Jl Kalasan 10, Surabaya, Senin subuh, 9 September 2019.
Satu diantaranya karung berisi ular jenis piton sebesar 15-20 kilogram.
6.500 personel TNI-Polri
Wiranto juga angkat bicara soal jumlah pasukan keamanan TNI dan Polri di Papua dan Papua Barat.
Dia menjelaskan jumlah pasukan disana ada sekitar 6.500 personel.
Keberadaan pasukan TNI dan Polri bukan untuk menakut-nakuti atau menggeruduk Papua dan Papua Barat melainkan untuk menjamin keamanan.
"Soal pasukan TNI dan Polri, ini masih ditempatkan di Papua dan Papua Barat. Jumlahnya memang besar tapi jika dibandingkan jumlah keseluruhan TNI dan Polri yang totalnya sekitar 850 ribu. Itu kan 6.500 personel yang di Papua dan Papua Barat, tidak sampai 1 persennya, kecil sekali," tutur Wiranto saat ditemui di kantornya Kemenko Polhukam, Senin (9/9/2019).
Baca: Telat Ikut Istigotsah, Bocah 11 Tahun Ini Dibawa ke Kebun untuk Memuaskan Nafsu, Lalu Dibunuh
"Jadi kemudian jangan malah diisukan TNI dan Polri geruduk disana, mengadakan aksi menakut-nakuti, ini tidak benar. Cerita ini sampai juga ke saya, seakan disana (Papua dan Papua Barat) tidak aman," tambahnya.
Wiranto melanjutkan, tugas personel TNI dan Polri di Papua dan Papua Barat juga tidak melakukan aksi represif melainkan untuk melindungi masyarakat dan obyek vital, instalalsi-instalasi serta fasilitas umum agar tidak kembali dibakar.
Baca: Fakta Baru Terungkap, Aulia Kesuma Sempat Berputar-putar di Tangsel Sebelum Putuskan ke Sukabumi
"Kehadiran mereka untuk persuasif, edukatif supaya warga jangan demo dan merusak. Masyarakat diajak hidup berdampingan. Personel ada juga yang ikut membersihkan puing-puing akibat kebakaran supaya bersih sehingga PUPR bisa masuk untuk membangun kembali," papar Wiranto.
Lebih lanjut Wiranto juga mengapresiasi Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian yang selama seminggu penuh berkantor di Papua dan Papua Barat.
Selama disana, keduanya gencar mengajak seluruh unsur warga dan para tokoh untuk berdamai melalui acara perdamaian bakar batu di beberapa tempat.
Baca: Jefri Nichol Tak Ajukan Eksepsi Meski Didakwa Dua Pasal dengan Hukuman Maksimal 12 Tahun Penjara
"Dengan adanya kegiatan ini baik oleh aparat keamanan dan Pemda maka mudah-mudahan semakin hari Papua dan Papua Barat semaki normal dan tidak terjadi seperti kemarin," kata dia.
Permintaan Jokowi
Presiden Jokowi sudah menerima laporan kondisi keamanan di Papua dan Papua Barat yang berangsur kondusif pada hari ini, Senin (9/9/2019).
Pada Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Jokowi meminta situasi saat ini terus dipertahankan.
"Petunjuk presiden sangat jelas, bahwa kondisi sangat baik dan kondusif ini terus dipertahankan. Lalu dia minta konsen adanya eksodus dari pelajar mahasiswa Papua dan Papua Barat yang sedang belajar di luar. Ini akan kami bahas," ucap Wiranto saat memimpin rapat koordinasi (Rakor) tingkat menteri, Senin (9/9/2019) di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta.
Wiranto menjelaskan khusus bagi pelajar dan mahasiswa Papua dan Papua Barat, mereka akan terus dipantau dan dijamin keamanannya.
"Kami jamin mereka tidak ada tekanan apa-apa, tidak ada masyarakat yang akan mengganggu mereka. Mereka akan dijamin pejabat setempat supaya tenang belajar dan dilindungi, memperlakukan mereka sebagai keluarga," tutur Wiranto.
Baca: Aulia Kesuma Peragakan Empat Adegan Rekonstruksi Saat Bakar Mobil Berisi Edi dan Dana
Terakhir Wiranto juga membenarkan ada sebagian pelajar dan mahasiswa Papua serta Papua Barat yang kembali ke kampung karena sempat termakan isu kabar hoax.
"Jadi memang mereka ada yang kembali dengan biaya dari orang tua. Alasannya ada kekhawatiran tekanan, perlakuan yang sewenang-wenang dari masyarakat sekitar pada mereka," tegas Wiranto.
"Isu ini sampai ke orang tua mereka sehingga karena kekhawatiran mereka diminta pulang. Kami sudah komunikasi dengan para orang tua dan intinya mereka ingin kembali belajar," tambah Wiranto.
Siapkan pesawat Hercules
Imbas dari kabar hoax adanya tekanan dari masyarakat pada mahasiswa dan pelajar Papua serta Papua Barat yang tengah belajar di luar daerah berhembus hingga ke telinga orang tua mereka.
Alhasil para orang tua meminta anak-anaknya pulang ke Papua dan Papua Barat agar tidak menjadi korban persikusi atau intimidasi di daerah tempatnya menuntut ilmu.
Benar saja, banyak para pelajar dan mahasiswa yang akhirnya kembali ke Bumi Cenderawasih. Kini, mereka menyesal dan sangat ingin kembali belajar.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengaku pihaknya sudah berkomunikasi dengan para orang tua dan menjelaskan kabar itu tidak benar.
"Setelah dijelaskan, fakta sesungguhnya mereka menyesal kembali ke Papua karena ternyata itu isu tidak benar. Namanya juga isu, mengelabui jalan pikiran mereka sehingga mereka ingin kembali ke sekolah, asrama, tempat mereka belajar," ujar Wiranto, Senin (9/9/2019) di kantornya, Kemenko Polhukam, Jakarta.
Baca: KPK Harap Menkumham Laksanakan Perintah Jokowi Pelajari Draf Revisi UU
Wiranto melanjutkan atas prakarsa Panglima TNI, maka akan disiapkan angkutan Hercules untuk bisa mengangkut mereka kembali ke tempat mereka belajar dengan jaminan tidak ada tekanan.
"Mereka akan dijamin oleh pejabat setempat. Dititipkan ke para pejabat supaya mereka belajar aman, dilindungi dan diperlakukan sebagai keluarga," ungkap Wiranto.
Terakhir Wiranto menyampaikan pihaknya bakal terus melakukan dialog-dialog agar Papua dan Papua Barat terus kondusif serta pembangunan nasional bisa berjalan.