Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - BACHARUDDIN Jusuf (BJ) Habibie, Presiden ke-3 Republik Indonesia, menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Jakarta, pada sekira pukul 18.05 WIB, Rabu (11/9/2019).
Pada September 2006 lalu, Habibie meluncurkan buku berjudul "Detik-detik yang Menentukan Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi", terbitan THC Mandiri.
Baca: Presiden Pimpin Proses Pemakaman BJ Habibie
Dalam buku itu, di antaranya Habibie mengungkapkan kondisi menjelang Soeharto lengser dari kursi Presiden ke-2 RI dan peralihan kekuasaan kepada dirinya selaku Wakil Presiden RI.
Berikut cuplikan sebagian isi buku itu untuk mengenang jejak langkah almarhum di awal masa reformasi.
Sehari menjelang pengunduran diri Soeharto sebagai presiden, 20 Mei 1998, Habibie tengah mempersiapkan materi untuk dilaporkan kepada Presiden.
Sesuai rencana laporan bakal disampaikan di rumah pribadi Soeharto, kawasan Jl Cendana, Jakarta, pukul 19.30 WIB, 20 Mei 1998.
"Bahan masukan saya peroleh dari Sekretariat Koordinator Harian Keluarga Besar Golkar. Perlu saya sampaikan bahwa Keluarga Besar Golkar terdiri dari Golkar, ABRI, dan Utusan Daerah. Masing-masing diwakili oleh Ketua Golkar, Panglima ABRI (Pangab),
dan Menteri Dalam Negeri," tulis Habibie dalam Bab I buku Detik-detik yang Menentukan Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi.
Posisi Koordinator Harian Keluarga Besar Golkar diberikan kepada Habibie dua kali yaitu 1993 dan 1998.
Dalam mekanisme politik saat itu, peran Koordinator Harian Keluarga Besar Golkar amat menentukan.
Keputusan untuk mengangkat Habibie sebagai Koordinator Harian Keluarga Besar Golkar tanpa pengganti, diterima pada 31 Desember 1997 malam hari.
Pada saat itu kondisi sedang tidak menentu akibat krisis ekonomi moneter di Thailand yang mulai terasa di Indonesia.
"Dalam keadaan yang tidak menentu dan kritis itu, timbul pertanyaan pada diri saya, mengapa justru saya yang mendapat kehormatan dan kepercayaan untuk menjadi Koordinator Harian tanpa pengganti," katanya.
Namun ia tidak pernah berhasil mendapat jawaban atas pertanyaan ini, begitu pula alasan dan maksud tujuannya.
Kabinet Pembangunan yang dibentuk setelah Sidang Umum (SU) MPR, merupakan hasil penilaian dan analisis presiden terpilih bersama Koordinator Harian Keluarga Besar Golkar.