TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disarankan memilih calon menteri yang bisa menjawab kebutuhan bangsa.
Selain itu, Jokowi harus selektif dalam memilih menteri agar mampu merealisasikan janji kampanye yakni Nawacita jilid II pada periode kedua. Serta, Jokowi diharapkan tidak salah pilih dalam menyusun formasi kabinet.
Hal itu disampaikan Profesor Riset bidang Perkembangan Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Hermawan Sulistyo (Kiki) dalam Focus Group Disscussion (FGD) yang bertajuk 'evaluasi kebinet kerja pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla' di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2019).
"Menteri yang berprestasi dapat direkomendasikan untuk dipilih diangkat kembali," ujar Kiki.
Kiki juga menyampaikan, sejumlah nama yang layak dipilih kembali oleh Jokowi adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.
Sejumlah menteri itu, kata Kiki, mendapat penilaian dari sejumlah ahli yang kompeten dalam menilai kinerja.
"Contohnya, Menteri PUPR bertanggungjawab terhadap pembangunan jalan raya dan segala macam dengan beban tugas yang berat. Kami nilai salah satu yang paling berhasil," kata Kiki.
Lebih lanjut, Kiki berharap agar Jokowi tidak lagi memilih yang tidak memiliki kemampuan kepemimpinan.
"Tetapi kabinet yang kerjanya dan kepemimpinannya tidak bagus, jangan diberi kesempatan untuk duduk kembali di kabinet maupun lembaga lainnya," jelasnya.
Baca: Rasio Kredit Macet Menurun, Bank Makin Hati-hati Salurkan Kredit UMKM
Baca: Liverpool Kalah, Jurgen Klopp: Sungguh Kekalahan Yang Menyakitkan
Penilaian sejumlah menteri ini merupakan kolaborasi Profesor Riset bidang Perkembangan Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Hermawan Sulistyo (Kiki) dengan sejumlah ahli antara lain, Prof Dr Aminudd'm Umar (Unhas), Prof Dr Markus Priyogunarso (UGM), Prof Dr Herman Hidayat (LIPI), Dr Kusnanto Anggoro, Dr Bhatara Ibnu Reza (UBI), Dr Harry Saldadyo, Dr Nuzul Achyar (UI).
Lalu, Dr Diah Ayu Permatasari (UBI), Dr M Haripin, Dr Awaludin Marwan (UBJ), Dr Djuni Thamrin, Dr Adriana Elisabeth (LIPI), Akhmad Sahal MA (PCI NU AS), Galuh Pangestu Indraswari MA, Usman Hamid (Amnesti Internasional), A1 Araf (Imparsial) dan Ali Asghar (Puskamnas).