Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penundaan pengesahan 4 Rancangan Undang-Undang (RUU) dinilai sebagai langkah tepat.
Sayangnya penundaan itu baru dilakukan setelah muncul tekanan kuat dari elemen mahasiswa yang turun ke jalan serentak di berbagai kota.
"Langkah tepat. Cuma sayangnya penundaan dilakukan setelah pendemo, khususnya pendemo dari kalangan mahasiswa yang selama ini concern dengan aspirasi rakyat turun ke jalan," ujar pengamat politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), I Made Leo Wiratma kepada Tribunnews.com, Selasa (24/9/2019).
Baca: Video Viral 'Penampakan Naga di Kalimantan' Ini Buat Heboh, Kejadian Tahun 2010 Tak Kalah Heboh
Sebelumnya, DPR melalui forum Badan Musyawarah (Bamus) kemarin dan forum lobi hari ini sepakat menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang sudah disampaikan sebelumnya, RUU Pertanahan, RUU Minerba, dan RUU Pemasyarakatan.
Apakah penundaan empat RUU ini menjawab tuntutan pendemo? Menurut dia, hanya sebagian, karena masih ada satu tuntutan pendemo yang belum dijawab yakni pembatalan revisi UU KPK.
"Ini bisa menjadi alasan pendemo untuk terus melakukan aksinya hingga tuntutannya ini dikabulkan," kata dia.
Dia menjelaskan, dari empat RUU itu, RUU KUHP yang paling krusial menurut dia, karena pasal-pasalnya sudah terlalu jauh mengatur hal yang paling pribadi.
Kemudian ada juga ketentuan yang berakibat dipenjara karena berhubungan dengan istrinya sendiri. "Lho kok bisa?" ujarnya.
Masalah lain, dia menjelaskan, hanya karena ayamnya masuk pekarangan orang lain harus masuk bui.
"Jadi ketentuan-ketentuan seperti itu memang masih perlu diperdalam secara sungguh-sungguh agar tujuan keadilan dan kepastian hukum berjalan seiring," jelasnya.
Baca: Rumah Mewah Nia Ramadhani Halamannya Seluas Lapangan Bola, Ada Perosotan di Kamar Anak
Presiden Jokowi sebelumnya meminta wakil rakyat menunda pembahasan RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU Minerba, dan RUU Lembaga Pemasyarakatan (PAS).
Khusus untuk RKUHP, Ketua DPR Bambang Soesatyo menyatakan, pemerintah bersama DPR akan menyisir kembali pasal-pasal yang bermasalah.
Baca: Warganet Tertawa, Iwan Fals Mencuit Minta Link di Viral Video Panas PNS Jabar