Baca tanpa iklan
Viral video Ketua BEM UI sebut DPR pengkhianat rakyat di depan wakil DPR RI, Supratman Andi dan Masinton Pasaribu tak bisa berkata-kata
TRIBUNNEWS.COM - Viral video Ketua BEM UI sebut DPR pengkhianat rakyat di depan wakil DPR RI, Supratman Andi dan Masinton Pasaribu tak bisa berkata-kata.
Aksi #GejayanMemanggil yang dipelopori mahasiswa di beberapa daerah Indonesia menjadi viral dan trending topik di twitter.
Termasuk aksi mahasiswa yang berhasil masuk untuk berdiskusi dengan wakil rakyat pun viral.
Satu aksi yang jadi sorotan adalah saat Ketua BEM UI, Manik Marganamahendra melayangkan mosi tidak percaya pada DPR RI, Senin (23/9/2019).
Mosi tidak percaya itu disampaikan Manik di depan beberapa anggota dewan yakni Masinton Pasaribu fraksi PDI Perjuangan dan politikus Gerindra Supratman Andi Agtas dan Heri Gunawan.
Beberapa perwakilan mahasiswa yang melakukan aksi di depan Gedung DPR RI diterima DPR RI untuk menyampaikan pendapat.
Dalam audiensi itu, Ketua BEM UI Manik Marganamahendra diberi kesempatan untuk berbicara melontarkan kritik kepada anggota dewan.
Manik langsung tegas saat dia menanyakan bagaimana hasil atau tuntutan yang sejak akhir-akhir ini diteriaki mahasiswa.
Baca: Petani yang Menamakan Dirinya Gerakan Kesatuan Rakyat Ikut Berunjukrasa di DPR
Baca: Mahasiswa di Solo Lakukan Aksi Unjuk Rasa di Depan Gedung DPRD dengan Pakaian Serba Hitam
Manik menyebut jika wakil DPR RI tersebut hanya mengetahui dua dari beberapa tuntutan mahasiswa.
Bahkan Supratman menjelaskan jika tidak tahu menahu soal kesepakatan mahasiswa dengan dewan yang sebelumnya pernah terjadi.
"Mengetahui bapak bapak hanya menyebut RUU KPK dan RKUHP padahal dalam tuntutan ini masih banyak RUU yang kami minta untuk tidak sahkan. Intinya hari ini kita berikan mosi tidak percaya kepada Dewan Peengkhianat Rakyat, kami merasa kecewa," tegas Manik.
Manik jelaskan jika mahasiswa akan menuntaskan reformasi.
Manik mewakili rekan-rekannya juga menyebut jika surat dari mahasiswa sejak tagl 19 September yang disampaikan pada Sekjen tidak didengarkan.
Setelah ucapan Manik, Supratman hanya bisa menjawab tidak tahu menahu soal kesepakatan mahasiswa dengan Sekjen.
"Kalau begitu, teman-teman sudah bersepakat dengan kesekjenan kami tidak bisa jawab. Karena anda kan mau bertemu dengan anggota DPR. Kalo kalian bersepakat dengan sekjenan saya ndak bisa mewakili," jawab Supratman.
Manik pun tegaskan jika anggota DPR tidak pernah mendengarkan suara mahasiswa.
"Berarti anggota kita, Anggota Perwakilan Rakyat kita tidak mau mendengarkan suara yang sudah kita suarakan dari kemarin hingga saat ini," jawab Manik.
TUNTUTAN MAHASISWA
Aksi unjuk rasa yang akan dilakukan mahasiswa dari berbagai universitas siang ini bukan bermaksud menjatuhkan Jokowi dari jabatannya.
Melainkan, mahasiswa hanya menuntut dibatalkan beberapa rancangan undang-undang yang dinilai kontroversial.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta, Gregorius Anco kepada Kompas.com.
Gregorius Anco menyatakan bahwa mahasiswa tegas menyuarakan tuntutannya.
Mereka hanya ingin UU KPK hasil revisi dan RKUHP dibatalkan.
Anco menilai kedua rancangan undang-undang tersebut tak sesuai dengan amanat reformasi.
Baca: Mahasiswa Terus Bergerak, Wiranto Sarankan Jalur yang Lebih Terhormat, Jokowi Tolak Cabut UU KPK
Para mahasiswa tersebut menuntut lima hal, yaitu:
1. Batalkan UU KPK, RUU KUHP, Revisi UU Ketenagakerjaan, UU Sumber Daya Air, RUU Pertanahan, RUU Pertambangan Minerba, UU MD3 serta sahkan RUU PKS, RUU Masyarakat Adat dan RUU Perlindungan Data Pribadi.
2. Batalkan hasil seleksi calon pimpinan KPK
3. Tolak dwifungsi Polri
4. Selesaikan masalah Papua dengan pendekatan kemanusiaan
5. Hentikan Operasi Korporasi yang merampok dan merusak sumber-sumber agraria, menjadi predator bagi kehidupan rakyat, termasuk mencemari udara dan air sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, seperti halnya kebakaran hutan yang saat ini terjadi di Sumatera dan Kalimantan serta pidanakan semua pihak yang terlibat.
Mahasiswa meyakinkan, aksi ini bukan untuk menggulingkan Presiden Jokowi dari jabatannya.
Melainkan, mereka menuntut agar kebijakan-kebijakan Jokowi sejalan dengan keinginan rakyat. (*)
(Tribunnews.com/ Siti Nurjannah Wulandari/ Tiara Shelavie/ TribunTimur.com)