Baca tanpa iklan
Saut menjelaskan, kasus ini terungkap setelah adanya informasi dari masyarakat.
Mulanya Perum Perindo sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki hak untuk melakukan impor ikan.
Perum Perindo dapat mengajukan kuota impor ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Setelah memperoleh izin, PT Perindo dapat melakukan impor langsung ke negara pemasok ikan.
Pada 16 September 2019, Mujib Mustofa selaku Direktur PT NAS menemui Dirut Perum Perindo, Risyanto Suanda, di sebuah hotel di Jakarta Selatan.
Hal itu dilakukan karena Mujib mengetahui dapat menjadi pintu masuk untuk impor ikan.
Kemudian Risyanto menanyakan kesanggupan Mujib jika diberikan kuota impor ikan tambahan sebesar 500 ton untuk Oktober 2019. Dan Mujib pun menyanggupinya.
"MMU menyatakan kesanggupannya dan diminta oleh RSU untuk menyusun daftar kebutuhan impor ikan yang diinginkan," ujar Saut.
Baca: Dijegal Mulan Jameela, Ini Profil Kader Gerindra Ervin Luthfi dan Fahrul Rozi
Saat itu, Risyanto meminta disiapkan uang sebesar 30.000 Dolar AS kepada Mujib untuk keperluan pribadinya.
Risyanto meminta Mujib untuk menyerahkan uang tersebut kepada perantaranya bernama Adhi Susilo (swasta).
Selanjutnya, pada 19 September 2019, Risyanto dan Mujib bertemu di salah satu kafe di Jakarta Selatan.
Mujib menyampaikan tabel berisi daftar kebutuhan impor ikannya kepada Risyanto.
Tabel tersebut berisi informasi jenis ikan dan jumlah yang ingin diimpor serta commitment fee yang harus diberikan kepada Perum Perindo.
Keduanya sepakat mematok fee Rp1.300 untuk setiap kilogram ikan yang diimpor.
Saut menambahkan, KPK akan mendalami dugaan penerimaan lain Risyanto Suanda dari importir ikan lainnya.
Sebab, KPK mendapatkan informasi, Risyanto juga menerima fee dari importir lain, yakni sebesar 30 ribu Dollar AS, 30 ribu Dollar Singapura dan 50 ribu Dollar Singapura. (tribun network/ilh/coz)