Baca tanpa iklan
Hadir di Mata Najwa Malam Ini, Ini Komentar Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah
TRIBUNNEWS.COM - Acara Mata Najwa di Trans7 malam ini mengusung tema Ujian Reformasi.
Hal ini disampaikan Najwa melalui unggahan di akun Instagram @matanajwa pada Rabu (25/9/2019).
"Gelombang aksi mahasiswa di berbagai kota hari-hari ini. Ribuan turun ke jalan, suarakan tuntutan dengan tajuk bertagar #ReformasiDikorupsi."
"Unjuk rasa mahasiswa tegas menolak pelemahan sistem pemberantasan korupsi dan sejumlah RUU problematik yang dinilai tak berpihak pada rakyat."
"Mahasiswa juga menuntut pemerintah untuk menuntaskan masalah rasisme Papua, pembakaran hutan Kalimantan & Sumatera, dan masalah pelanggaran HAM."
"Gaung #ReformasiDikorupsi terus bergema, akankah pemerintah & anggota dewan mendengar seruan rakyat? Bagaimana mahasiswa bersama elemen masyarakat mengawal penentuan kebijakan ke depan?
#MataNajwa: "Ujian Reformasi". Malam ini LIVE 20.00 WIB di @TRANS7," tulis Mata Najwa.
Dalam acara tersebut, Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengomentari terkait kabar bahwa anggota DPR tidak bisa diajak untuk berdialog.
Menurut Fahri DPR adalah tempat untuk berdialog.
"Saya nggak tahu tapi DPR emang tempat dialog ya, partainya banyak, agamanya banyak, sukunya banyak dan orang itu beda pendapat semua," tutur Fahri.
"Memang hari hari ya berdebat lah, mustahil angota DPR menghindari dialog dan perdebatan," imbuhnya.
Ia juga menuturkan bahwa dialog juga diperlukan dalam penyusunan Undang-Undang.
Baca: Undang Bamsoet ke Mata Najwa Temui Mahasiswa, Najwa Shihab: Jangan Khawatir, Tidak Ada Gas Air Mata
Baca: Najwa Shihab Undang Ketua DPR Bambang Soesatyo, Mata Najwa Siap Fasilitasi Dialog Tentang RKUHP
Baca: Sekjen DPR Sebut Bamsoet Ingin Bertemu Mahasiswa, Najwa Shihab Beri Panggung di Mata Najwa Malam Ini
"Membuat undang-undang juga perlu dialog, setiap masukan merupakan konten yang harus diterima menjadi bagian dari rumusan undang-undang," tuturnya.
Fahri menyebutkan bahwa DPR merupakan sebuah lembaga yang digunakan sebagai pendengar aspirasi rakyat.
Terkait hal itu ia mengusulkan kepada presiden untuk membuat tempat demo di depan Gedung DPR.
"DPR lembaga pendengar aspirasi kan, saya usulkan tempat demo yang besar di depan DPR," ujarnya.
Fahri Hamzah Berapi-api Bahas RKUHP
Fahri Hamzah sempat menggebrak meja saat membahas aksi mahasiswa yang berlangsung pada Selasa (24/9/2019) yang menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
Bahkan, Fahri Hamzah tampak begitu berapi-api menjelaskan bahwa RKUHP telah dirancang sesuai dasar negara sehingga tak ada yang harus dikhawatirkan.
Hal itu dilakukan oleh Fahri Hamzah dalam tayangan yang diunggah di kanal YouTube iNews Official pada Rabu (25/9/2019).
Mulanya, Fahri Hamzah menjelaskan bahwa KUHP lama dibuat saat zaman Belanda pada 101 tahun lalu dan sudah tak sesuai dengan keadaan saat ini.
Untuk itu, RKUHP dibuat yang terbaru untuk menyesuaikan kondisi terkini Indonesia.
"RKUHP ini dibuat di zaman demokrasi dan berdasarkan Pancasila serta UUD 1945."
"Prof Muradi, Prof Romli dan Indriyanto Setnoaji terlibat didalam penyusunannya. Ini karya anak bangsa," papar Fahri Hamzah seperti dikutip TribunJakarta.
Lebih lanjut, Fahri Hamzah meminta agar masyarakat tak membandingkan RKUHP dengan KUHP yang dibuat di zaman kolonial.
"Itu enggak masuk akal," jelas Fahri Hamzah.
Fahri Hamzah lantas menuturkan kekhawatirannya dengan aksi mahasiswa yang diduga diprovokasi pihak tertentu.
"Mereka enggak pernah dialog dan ketemu terus tiba-tiba ramai. Kita enggak tau konteksnya seperti apa dan bingung, apa yang harus dibela?" aku Fahri Hamzah.
Wakil Ketua DPR RI itu menyatakan, tak ada yang dikatakan mahasiwa di aksi tersebut yang lebih baik dari masa lalu.
"Di RKUHP ini kita atur kehidupan yang lebih baik, semua salah paham. RKUHP itu mustahil produksi DPR semata karena UU selalu dibuat dan merupakan domain eksekutif."
"Ini UU mengatur hidup kita dari bangun hingga tidur lagi. Terdapat 628 pasal di RKUHP baru," imbuh Fahri Hamzah.
Baca: Raja Sapta Oktohari Dapat Dukungan dari Sesmenpora dan Erick Thohir Jadi Ketua KOI
Baca: Polisi Berpakaian Sipil Sisir Jalan Gelora di Palmerah
Baca: Yenny Wahid Minta DPR dan Pemerintah Berjiwa Besar Terima Masukan Mahasiswa
Baca: Soroti RKUHP soal Kumpul Kebo, Hotman Paris Bicarakan tentang Nasib Kawin Siri jika Benar Disahkan
Fahri Hamzah menegaskan, yang masuk ke dalam RKUHP itu merupakan ruh dan nafas demokrasi.
"Tetapi karena teman-teman membukanya langsung yang baru dan kaget. Padahal di UU lama itu lebih jahat dan dianggap kontroversial," ucap Fahri Hamzah.
Tak hanya itu, Fahri Hamzah juga menyoroti bahwa mahasiswa yang diajak berdialog saat aksi tersebut menolak.
"Padahal kita ingin mengecek satu per satu pasalnya itu. Lebih baik teman-teman mendukung RKUHP yang baru karena lebih sesuai reformasi dan demokrasi."
"Lebih sesuai perjuangan mahasiswa juga. Gila apa saya mendukung UU otoriter, mustahil lah karena kita mempertaruhkan nyawa dan hidup," imbuh Fahri Hamzah seraya gebrak meja.
Fahri Hamzah menjelaskan, jika mahasiswa dan masyarakat tak mendengar hal yang sebenarnya dari RKUHP tersebut.
"Makanya salah denger itu kalian. Kalau ketemu saya sudah beres itu, gak harus seperti ini kondisinya. Lebih baik anda balik dan bilang salah baca RKUHP."
"Jangan mau dibohongi orang, kita udah capek," tegas Fahri Hamzah.
Sebelumnya, sejumlah mahasiswa kembali melakukan aksi demo di depan gedung DPR Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019).
Para mahasiswa kembali menyuarakan penolakan terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).
Aksi massa sempat memanas, arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto dan Jalan Tol S Parman, tepatnya di depan Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2019) sore, lumpuh.
Situasi tersebut terjadi setelah demonstran dari kalangan mahasiswa serta kepolisian terlibat kerusuhan. Kerusuhan pecah sekitar pukul 16.15 WIB.
Polisi memukul mundur demonstran dengan menyemprotkan air dari kendaraan water canon dan melepaskan gas air mata.
Tonton video selengkapnya disini
(Tribunnews.com/Lita/Kurniawati/TribunJakarta)