News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

KLHK: Ada Penurunan ''Hotspot'' di Sejumlah Wilayah

Editor: Sanusi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Seorang warga menggunakan baju spiderman bersama pemadam kebakaran Pandu Siaga memadamkan kebakaran lahan gambut di dekat Perumahan Nuansa Serdam Residence, Kubu Raya, Kalimantan Barat, Jumat (20/9/2019) sore. Aksi ini sebagai dukungan kepada petugas yang tak kenal lelah melaksanakan pemadaman kebakaran hutan dan lahan. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Lingkungan (KLHK) memastikan ada penurunan titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Banyak progres yang terjadi dalam seminggu ini. Dari 2.033 hotspot menjadi 1.352 hari ini" ujar Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Raffles B Panjaitan, Selasa (24/09/2019).

Raffles mengatakan, hujan yang turun di sejumlah daerah menurunkan titik panas.

Selain membuat hujan buatan, sejumlah upaya juga dilakukan untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

"Kami juga menggunakan water pumping. Penegakan hukum juga dilakukan baik pada perorangan maupun stakeholder agar ada efek jera," ujar Raffles.

Kedepannya ada langkah terpadu dan sistematis yang dilakukan mulai dari desa-desa.

"Harus ada perubahan perilaku. Aktornya ya mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), sektor swasta, masyarakat dari tingkat bawah" ujarnya.

Seorang warga menggunakan baju spiderman bersama pemadam kebakaran Pandu Siaga memadamkan kebakaran lahan gambut di dekat Perumahan Nuansa Serdam Residence, Kubu Raya, Kalimantan Barat, Jumat (20/9/2019) sore. Aksi ini sebagai dukungan kepada petugas yang tak kenal lelah melaksanakan pemadaman kebakaran hutan dan lahan. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI (TRIBUN PONTIANAK/TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS)

Peran Pemda dinilai penting untuk mengawasi dan menangani peluang membuka lahan oleh korporasi maupun masyarakat.

"Pemda harus bisa menghitung rakyatnya berapa, luas areanya dan lahannya digunakan untuk kebutuhan apa?" ujarnya.

Pemerintah tidak diam dalam menghadapi karhutla.

Sejak 2016 telah dilakukan upaya patroli di 1461 desa.

Masyarakat diberikan pengarahan untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar.

"Jangan mau rakyat dibayar untuk membakar oleh oknum. Pemerintah akan memberi dukungan atau insentif sehingga masyarakat tidak membakar lagi" ujarnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini