Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Haryanto
TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Jemaah Daarut Tauhid tidak akan ikut aksi Parade Tauhid Indonesia 2019 atau yang kini berganti nama acara jadi Aksi Mujahid 212 Selamatkan NKRI di Jakarta pada Sabtu (28/9/2019).
Hal tersebut dikatakan langsung oleh Pimpinan Pondok Pesantren Daarut Tauhid, Abdullah Gymnastiar saat dikonfirmasi oleh Tribun Jabar melalui pesan singkat, Jumat (27/9/2019).
Bahkan dai yang akrab disapa Aa Gym itu tidak mengetahui akan adanya acara tersebut.
"Aa belum tahu berita itu Dan DT (Daarut Tauhid) tak ikut kegiatan seperti itu," kaya Aa Gym menegaskan.
Baca: Ketua PA 212 Haikal Hassan: NKRI Bersyariah Tak Bertentangan dengan Pancasila
Ia menegaskan bahwa pihaknya saat ini hanya akan fokus pada pesantrennya saja.
Sebelumnya Daarut Tauhid telah beberapa kali mengikuti sejumlah kegiatan serupa di Jakarta, seperti aksi 411 dan 212 yang bertajuk keagamaan dan diikuti oleh banyak umat Islam.
Namun, keikutsertaan DT pada kegiatan tersebut berkontribusi untuk 'bebersih' atau membersihkan lingkungan acara.
Aa Gym menyebut bahwa setiap kegiatan yang diikuti oleh jemaah pesantrennya tergantung keperluan atau tujuannya.
"Sementara ini kami lebih fokus berusaha memberi manfaat untuk sekitar pesantren saja," ucapnya menambahkan.
Untuk diketahui pada poster yang tersebar, kegiatan Aksi Mujahid 212 Selamatkan NKRI ditujukan bagi umat Islam, sebab isi acara pun berupa tausiyah, pawai bendera tauhid dan berdoa untuk negeri.
Tanggapan MUI Jabar
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinisi Jawa Barat mengimbau warga Jabar untuk tidak turut serta melakukan aksi 28 September 2019 di Jakarta
"Kami mendapat kabar akan adanya gerakan Mujahid 212 yang akan berlangsung di wilayah Jakarta pada 28 September 2019 nanti."
"Kegiatan ini dilakukan dan dikoordinir oleh kelompok tertentu, dengan mengajak para ustaz, ulama, habib dan aktivitas keagamaan lainnya," ujar Ketua Umum MUI Jabar Prof. Dr. KH. Rachmat Syafe'i dalam konferensi pers di Kantor MUI Jabar, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung. Kamis (26/9/2019).
Berdasarkan informasi yang sudah beredar bahwa Persaudaraan Alumni 212 (PA 212), Front Pembela Islam (FPI) serta beberapa ormas Islam lainnya bakal menggelar Parade Tauhid Indonesia di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada Sabtu mendatang (28/9).
Adapun rute yang akan ditempuh yakni dari Senayan menuju Monas.
Baca: Kasus Ananda, Polisi Dinilai Gagap Hadapi Crowdfunding yang Dilakukan Secara Terbuka
Oleh karena itu, dirinya mengimbau kepada seluruh masyarakat khususnya warga Jabar untuk tidak menghadiri gerakan yang terindikasi akan menodai agama serta dianggap berpotensi memecah-belah bangsa.
"Gerakan tersebut merupakan gerakan politisasi agama. Kami sebagai khadimul ummah dengan tegas menolak dan imbau agar tidak usah menghadiri ajakan tersebut," katanya
Selain itu MUI Jabar juga mencermati soal perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara yang diwarnai aksi demonstrasi mahasiswa serentak di seluruh wilayah Indonesia yang terjadi dalam kurun beberapa hari terakhir.
MUI Jabar menilai fenomena tersebut menjadi peristiwa terbesar kedua setelah kerusuhan Tahun 1998 lalu dalam upaya menjatuhkan rezim orde baru.
Baca: Jelang Aksi Mujahid 212, KPAI Terima Narasi Ajakan Untuk Pelajar
Meski demikian, MUI Jabar mengapresiasi gerakan mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi dan menyalurkan kritik kepada pemerintah dan DPR RI akan adanya penolakan revisi RUU KPK dan pengesahan RUU KUHP yang dinilai tidak aspiratif dan tidak transparan.
Hal ini mencerminkan berjalannya demokrasi di tanah air.
"Kami mengapresiasi gerakan menyampaikan aspirasi dari para mahasiswa terhadap pemerintah, akan tetapi kami mengingatkan agar waspada terhadap pihak-pihak yang ingin memancing di air keruh, terutama para provokator yang menginginkan suasana negara menjadi tidak kondusif," katanya.
Rachmat menyebutkan, MUI telah mencium adanya upaya ke arah tersebut, ketika demonstrasi berlangsung, sebab hal ini ditandai dengan aksi anarkis dari para demonstran dengan dilakukannya berbagai pengerusakan, seperti fasilitas umum, Pos Polisi, kantor pemerintahan, gedung perusahaan, dan lain sebagainya.
"Gejala-geja ke arah itu sudah tampak ketika demonstrasi menjadi tidak terkendali. Kepada para aparat yang menangani para demonstran, kami juga mengimbau agar berhati-hati dan dapat melaksanakan tahapan tugasnya harus sesuai dengan amanat UU dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan dan transparan, sehingga secara profesional dan proporsional" ucapnya.