Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polda Metro Jaya memastikan informasi yang beredar melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp yang menyebut situasi Jakarta masuk status siaga 1 merupakan berita bohong atau hoaks.
"Informasi tersebut tidak benar (hoaks)," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono, saat dikonfirmasi, Selasa (1/10/2019).
Argo mengimbau masyarakat tetap tenang dan beraktivitas seperti biasa.
Dirinya memastikan aparat kepolisian siap mengamankan Jakarta menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.
Baca: Anggota DPR Asal Papua Ina Elisabeth Berharap Duduk Di Komisi VII, Ini Alasannya
Baca: Pembuang Janin yang Ditemukan dalam Tas Kresek yang Ditaburi Bunga Masih Misterius
Baca: Viral Grup WhatsApp Pelajar Palsu, Polisi: Sudah Ada 4 Tersangka
"Masyarakat silahkan beraktivitas seperti biasa. Kepolisian akan menjamin keamanan masyarakat. Jangan mudah percaya berita-berita hoaks yang sengaja disebarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab," tutur Argo.
Seperti diketahui, dalam pesan singkat yang beredar menyebutkan kawasan Glodok, Jakarta Barat akan dijaga Panser atau kendaraan lapis baja.
Pesan tersebut menyebut kondisi Jakarta dalam level Siaga 1 menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober mendatang.
Baca: Polisi: Beberapa Perusuh yang Ditangkap Positif Gunakan Narkoba
"Hari ini Glodok Harco LTC siaga 1. Jam 3 nanti akan dijaga total 500, 500, 300 di 3 lokasi tersebut dengan 4 Panser. Pagi teman-teman, saya dapat info dari sumber yang bisa dipercaya, hari ini Jakarta siaga 1. Kalau tidak ada keperluan penting, sebaiknya jangan keluar rumah karena situasi sedang tidak kondusif menjelang pelantikan Presiden. Di Glodok mau dijaga Panser," bunyi pesan singkat yang beredar itu.
Masyarakat diimbau tidak terprovokasi
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengakui ada pihak-pihak yang ingin mengacaukan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019-2024 pada 20 Oktober 2019.
Hal itu menurutnya bisa dilihat dari propaganda-propaganda yang dimunculkan akhir-akhir ini.
Karena itu, ia meminta masyarakat jangan mudah terprovokasi oleh agenda-agenda yang bertujuan menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.
Baca: Aparat Kepolisian Tembakkan Gas Air Mata dari Jalan Layang, Demonstran Kocar-kacir
“Ada pihak-pihak yang memang ingin mengacaukan agenda tersebut dengan membentuk opini yang delegitimasi pelantikan Presiden. Saya imbau jangan terprovokasi, jangan mudah dipancing, dan jangan mudah dikompori tindakan yang inkonstitusional, biarkan pelantikan berjalan,” ungkap Wiranto dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019).
Menurut Wiranto upaya mengacaukan pelantikan presiden merupakan bentuk pencorengan terhadap demokrasi di Indonesia.
Baca: Api Menyala dan Asap Hitam Membumbung di Sekitar Gedung DPR RI
Menurutnya pemilihan presiden yang panjang sudah berakhir ketika Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai pemenang Pemilu 2019.
“Kita kan sudah bersusah payah, sudah berusaha agar proses pemilu lancar dari awal, dan Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan tertinggi sudah memutuskan hasilnya,” katanya.
“Kemudian kewajiban kita melantik presiden dan DPR terpilih yang merupakan tugas kita semua sebagai marwah demokrasi Indonesia. Kalau itu dijalankan demokrasi Indonesia akan mendapat penghargaan tinggi,” tambahnya.
Upaya hambat pelantikan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil jajaranya untuk membahas situasi terkini di berbagai daerah, khususnya Jakarta.
Presiden telah mendapatkan laporan rencana aksi unjuk rasa yang digelar di depan gedung DPR pada Selasa (24/9/2019).
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, Presiden telah menginstruksikan aparat kepolisian dan TNI untuk mengantisipasi tindakan yang tidak diinginkan saat unjuk rasa berlangsung.
"Kebetulan ada Kapolda dan Pangdam Jaya semuanya diperintahkan untuk melakukan langkah-langkah yang proporsional," ujarnya.
Baca: Tuntut Agus Rahardjo Cs Mundur, Massa PMII Kembali Lempari Gedung KPK Dengan Telur Ayam
Baca: Hal Menarik Saat Semen Padang Taklukkan PSM Makassar 2-1: Zulham Zamrun Jadi Kiper
Baca: Hal Menarik Saat Semen Padang Taklukkan PSM Makassar 2-1: Zulham Zamrun Jadi Kiper
Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Kemudian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala BIN Budi Gunawan, Pangdam Jaya Mayor Jenderal Eko Margiyono, dan Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Gatot Eddy Pramono.
Menurut Moeldoko, menjaga situasi keamanan disetiap daerah perlu dilakukan dengan baik, apalagi pada 20 Oktober 2019 akan berlangsung pelantikan Jokowi dan Mar'ruf Amin sebagai presiden-wakil presiden.
"Ya relatively bahwa situasi menang ada prioritas-prioritasnya, setidaknya sampai pelantikan berjalan dengan baik," tuturnya.
Mantan Panglima TNI itu menyebut pemerintah dan aparat keamanan melihat ada oknum yang berupaya membuat situasi keamanan tetap memanas dan berniat menghambat pelantikan.
"Ada yang mengharapkan seperti itu (menghambat pelantikan)," ucap Moeldoko.
Umumkan kabinet
Presiden Joko Widodo mengatakan, penyusunan nama-nama menteri untuk kabinet periode keduanya sudah selesai. Pengumuman soal kabinet akan diumumkan secepatnya.
"Bisa Agustus, atau bisa juga Oktober saat pelantikan," katanya di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (14/8/2019), dalam pertemuan dan makan siang dengan sejumlah pimpinan redaksi media massa.
Jokowi mengungkapkan hal itu dalam suasana yang ringan, penuh canda, rileks, dan terbuka.
Tak hanya itu, ia juga mengungkap ada calon menteri yang usianya di bawah 35 tahun, bahkan di bawah 30 tahun.
Ketika ditanya apakah menteri tersebut berasal dari start up, Jokowi hanya tersenyum. Ia tidak mengiyakan, tapi tidak juga menampik.
Jokowi menceritakan, ketika menyaring calon-calon menteri usia muda ini, banyak sekali nama yang masuk.
Baca: Usai Heboh Tanaman Bajakah untuk Obat Kanker, Pemerintah Diminta Amankan Habitatnya
"Tetapi saya mempertimbangkan kemampuan manajerialnya. Ada yang sangat percaya diri, tapi lemah manajerialnya," ujarnya.
Jokowi melanjutkan, menteri usia muda ini akan duduk di kementerian yang lama, bukan yang baru. "Makanya dibutuhkan manajerial yang kuat," katanya.
Kementerian Baru
Baca: Enzo Allie Raih Skor Tinggi Usai Jalani Tes Tambahan, TNI AD Pilih Pertahankan Jadi Catar Akmil
Jokowi juga bakal menambah kementerian untuk kabinet keduanya, yaitu Kementerian Digital dan Ekonomi Kreatif serta Kabinet Investasi.
"Kita melihat perkembangan dunia yang begitu cepat dan pemerintah ingin merespon itu secara cepat maka ada kementerian-kementerian baru," kata Jokowi.
Baca: Diujicoba Pada Tikus yang Terpapar Sel Kanker, Peneliti Ini Kaget dengan Khasiat Kayu Bajakah
Jokowi menambahkan, presiden memiliki kewenangan untuk membentuk kabinet dan kementerian kecuali yang diatur undang-undang. Kementerian yang tidak bisa ditiadakan itu adalah Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
"Selebihnya bisa diatur dengan perpres," ujar Jokowi. Lebih lanjut ia mengatakan, Kemenlu akan diikutsertakan perannya terkait dengan ekspor.
Penulis : Wisnu Nugroho
Artikel ini tayang di Kompas.com dengan judul Soal Pengumuman Kabinet, Jokowi: Bisa Agustus, Bisa Oktober saat Pelantikan